bprnews.id - PT bank Syariah Indonesia akan kehilangan dua pemegang saham utama yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) . Mengenai hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae Mengungkapkan, pihaknya belum mendapat permohonan izin resmi atas rencana aksi korporasi tersebut.
"Saya secara pribadi belum menerima informasi apapun dari pemegang saham maupun bank itu sendiri," kata dian dalam Konferensi Pers Hasil RDK Agustus 2023 secara virtual, Selasa (5/9/2023).
Sebagai bank syariah terbesar BSI harus mempertimbangkan setiap langkahnya untuk menghadapi aksi korporasi, Menurut Dian aksi korporasi seperti rencana pelepasan kepemilikan saham bukan hal yang baru.
"Kami di OJK punya pertimbangan tertentu karena BSI ini kan bank yang bisa dikatakan percontohan dalam skala besar yang masih baru, belum genap 5 tahun berdiri, sehingga nanti akan ada persoalan-persoalan yang harus kita teliti dulu," ungkap Dian.
"Belum tentu kami akan mengizinkan melepaskan saham di BSI, tetapi kami akan lihat bagaimana landasan berpikirnya, karena kami belum lihat proposalnya," tambahnya.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo pertama kali mengungkapkan rencana hengkangya BRI dan BNI dari saham BSI. Disebutkannya, BSI akan mencari investor baru yang lebih strategis.
"BSI mau tambah floating lagi. Dari pemegang saham pengendalian Bank Mandiri jadi pengendali selamanya serta ada strategis (investor). (Nantinya) BRI, BNI perlahan akan keluar dari BSI, kita lihat peluang pasar," ujar dia dalam acara BSI Global Islamic Finance Summit di Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (15/2/2023).
BSI mempunyai target menjadi TOP 10 Bank Syariah Global ditahun 2025. Maka dari itu Kementrian BUMN mempunyai rencana untuk melebarkan pasar BSI diglobal, dengan ada pendanaan yang dipakai BSI untuk memeperluas jaringan diseluruh indonesia.
"Pertama sih kita ingin supaya ada investor strategisnya BSI. Di samping itu juga untuk supaya itu pendanaan bisa dipakai untuk ekspansi BSI," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/2/2023)