Bprnews.id - Sebuah komitmen kuat telah ditegaskan oleh sejumlah BPR di Indonesia untuk terus mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia SDM

Hal tersebut adalah langkah strategis untuk tidak hanya meningkatkan kinerja bank BPR tetapi juga untuk memenuhi mandat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengharuskan BPR untuk mengalokasikan paling tidak 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya untuk pembiayaan pengembangan SDM.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2023 untuk meningkatkan fondasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor perbankan. Regulasi terbaru ini difokuskan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang berperan penting dalam perekonomian lokal. POJK Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan standar yang lebih tinggi dan menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk melengkapi POJK Nomor 747/POJK.03/2017 dan POJK Nomor 44/POJK.03/2015.

Dengan memperkenalkan pedoman baru ini, OJK bertujuan untuk tidak hanya melanjutkan namun juga memperluas upaya dalam peningkatan dan sertifikasi kompetensi SDM, sehingga meningkatkan profesionalisme dan daya saing BPR serta BPRS dalam ekonomi nasional dan internasional.

"Pokok pengaturan RPOJK utamanya di antaranya mengenai penyesuaian batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS, perluasan jenis dan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM, serta penguatan sanksi atas pelanggaran ketentuan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae belum lama ini.

Adapun pengembangan kualitas SDM yang dimaksud OJK yakni melalui peningkatan kompetensi kerja SDM dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR dan BPR Syariah.

PT BPR Supra Artapersada telah dengan gigih memimpin perubahan ini, dengan Direktur Operasional mereka, Jeffry Thambunanto, yang menyaksikan seluruh jajaran pengurusnya tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi ekspektasi sertifikasi OJK.

"Mengacu kepada POJK 19, dana pengembangan SDM kami berkisar di angka Rp 1 miliar dimana kurang lebih realisasinya sudah sekitar 50%," kata dia kepada Kontan, Rabu (6/12).

Lebih lanjut Jeffry mengatakan BPR Supra menilai SDM sebagai inti dari bisnis perbankan, dan manajemen akan senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM baik dari sisi hard skill maupun soft skill melalui in-house dan external training. 

"Ke depannya kami tetap akan melanjutkan program pengembangan SDM melalui coaching dan pelatihan dengan mengacu kepada evaluasi gap pada kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi," tegasnya.

BPR lainnya ada PT BPR Hasamitra yang juga telah melakukan implementasi penguatan SDM. Direktur Bisnis BPR Hasamitra I Made Semadi mengatakan, sejak awal berdiri telah menetapkan target pengembangan untuk seluruh SDM, tak terkecuali Direksi dan Komisaris.

"Seluruh Direksi Hasamitra telah memiliki Sertifikasi Direksi Tingkat II, sedangkan komisaris sesuai kewajiban telah memiliki Sertifikasi TK I. Ke depannya akan memfokuskan ke Sertifikasi Kompetensi Kerja," kata dia kepada Kontan, Rabu (6/12).

Adapun Made, tokoh penting di BPR Hasamitra, mengungkapkan wawasan cemerlang mengenai dedikasi perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Per Desember tahun lalu, BPR Hasamitra telah melampaui ekspektasi dengan mengalokasikan lebih dari 5% Biaya Tenaga Kerja untuk peningkatan sumber daya manusia angka yang jauh di atas minimal 3% yang ditetapkan dalam POJK No. 19 tahun 2023.

Made's mengatakan pandangan yang berpikiran maju, dengan komitmen untuk memandang personel sebagai aset prioritas yang memerlukan pembinaan terus-menerus. Komitmen ini terlihat nyata melalui serangkaian inisiatif, termasuk program pelatihan komprehensif, pendampingan, dan peta jalan peningkatan karir yang terstruktur dengan baik sebagaimana dituangkan dalam Manual Pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Ke depannya BPR Hasa Mitra akan menfokuskan pada Sertifikasi Kompetensi Kerjas sesuai Jabatan Karyawan dan mendorong pengembangan SDM berbasis Digital," kata dia.