BPRNews.id - Asosiasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Indonesia (ASBISINDO) mengadakan seminar dan silaturahmi nasional yang melibatkan para Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Syariah dari seluruh Indonesia. Acara ini, yang berlangsung di Hotel Alana, Yogyakarta pada 8-10 Agustus 2024, bertujuan untuk memperkuat industri BPR Syariah agar tetap berintegritas, tangguh, dan kontributif, serta memberikan akses keuangan bagi UKM dan masyarakat luas.

Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah ASBISINDO, Cahyo Kartiko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPR Syariah telah berhasil melewati masa-masa sulit selama tiga tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan aset BPR Syariah yang tumbuh sebesar 12,20% hingga April 2024, mencapai Rp. 22,76 triliun.

Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan Pembiayaan yang Diberikan dan Dana Pihak Ketiga yang masing-masing tumbuh 14,31% dan 11,59%, menjadi Rp. 17,66 triliun dan Rp. 15,20 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (YoY).

“Kami di industri BPRS mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih kepercayaan masyarakat dalam bermitra dengan BPR Syariah,” ujar Cahyo.

Namun demikian, Cahyo menambahkan bahwa pertumbuhan ini dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu diatasi, termasuk persoalan permodalan, dimana sebagian besar BPR Syariah masih berskala kecil, persaingan dengan lembaga keuangan lain, kompetensi sumber daya manusia, model bisnis yang belum mapan, serta keterbatasan infrastruktur TI.

"Kegiatan ini kami adakan untuk memberikan gambaran kepada para pemegang saham mengenai aturan-aturan baru dalam mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027," jelasnya.

Selain itu, Cahyo juga menekankan pentingnya pembaharuan citra industri BPR Syariah sebagai Bank Perekonomian. Tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga bagaimana meningkatkan peran BPR Syariah dengan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya peluang masuk ke pasar modal, BPR Syariah dapat memperluas bidang usaha ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana.

"UU P2SK menjadi momentum penting bagi industri BPR Syariah untuk menentukan posisi yang tepat di tengah persaingan industri jasa keuangan di Indonesia. Kami juga bersyukur dengan diterbitkannya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 oleh Otoritas Jasa Keuangan," tambah Cahyo.

Deden Firman Hendarsyah, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, dalam diskusi dengan para PSP BPR Syariah se-Indonesia, menekankan bahwa BPR Syariah harus lebih aktif dalam sektor UMKM. "Industri BPR Syariah harus menangkap potensi pembiayaan UMKM di Indonesia yang masih sangat besar. BPR Syariah harus bisa menjadi salah satu lokomotif akselerasi pembiayaan di UMKM dan terus mengoptimalkan peran di sektor tersebut dalam rangka mendorong inklusi keuangan, khususnya keuangan syariah di Indonesia," kata Deden.

Deden juga menambahkan bahwa OJK telah mengeluarkan Visi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. "Dengan roadmap ini, kami berharap Industri BPR Syariah bisa terus melakukan inovasi produk dan layanan. BPR Syariah harus memiliki hal unik yang lebih mudah didapatkan serta memberikan manfaat besar kepada masyarakat," jelasnya.

"OJK akan terus mendukung perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional," tutup Deden.

Sebagai informasi tambahan, acara Seminar dan Silaturahmi Nasional PSP BPR Syariah 2024 ini dibuka oleh Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si., Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi DIY. Acara ini juga dihadiri oleh Defri Andri, Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK, Eko Yunianto, Kepala OJK DIY, Ahmad Subhan, Direktur Group Analis Stabilitas Keuangan LPS, dan Putu Rahwidhiyasa, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.