Bprnews.id - Sebuah langkah signifikan, lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi berita utama setelah mengumumkan keputusannya untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT AXA Insurance Indonesia. Divestasi tersebut terdiri dari 138.000 saham yang mewakili 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Transaksi penting ini, yang dikukuhkan pada hari Rabu, 4 Oktober 2023.
Dalam perkembangan yang signifikan, 'Bank Pelat Merah' telah mengalihkan seluruh sahamnya di perusahaan asuransi umum yang dulu bernama PT Mandiri AXA General Insurance kepada Anil Panjwani dan Manoj Ramkrashin Tolani. Masing-masing mendapat 69.000 saham atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor. Menariknya keduanya tidak memiliki afiliasi dengan Bank Mandiri.
Di bidang transparansi perusahaan, Sekretaris Perusahaan BMRI Rudi As Aturridha baru-baru ini merinci transaksi penting yang menandai perubahan strategis di Grup Bank Mandiri.
Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengalihan saham yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi anak perusahaan dalam grup agar dapat memperoleh hasil investasi yang optimal.Hal ini mengikuti preseden pada November 2018 ketika Bank Mandiri mendivestasi 40% saham Mandiri AXA General Insurance.
"Kita melihat ROI tidak terlalu besar rasanya buat kita seperti disampaikan awal namanya merger, akuisisi atau joint venture itu harus memberikan ROI yang baik. Kita lihat ya sudahlah kita pull out saja dari sini. Jadi kepemilikan 60% kita jual AXA secara bertahap," jelasnya tiga tahun lalu.
Meski telah melakukan divestasi penuh, Bank Mandiri menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakhiri kerjasama bancassurance dengan AXA.
"Penting untuk dicatat bahwa Transaksi ini juga tidak akan mengakhiri kerjasama bancassurance oleh Perseroan dengan Axa dan juga tidak memiliki dampak terhadap seluruh kerjasama di antara Perseroan dengan AXA Group melalui PT AXA Mandiri Financial Services yang bergerak pada bidang asuransi jiwa," jelas Corporate Secretary BMRI Rudi As Aturridha dalam keterangan resminya.
Dalam update keuangan terkini, Sekretaris Perusahaan Bank Raya Ajeng Putri Hapsari mengungkapkan optimismenya terhadap pertumbuhan personal loan pada akhir tahun ini. Ia merinci, penyaluran kredit perorangan Bank Raya hingga Juni 2023 mencapai Rp 173,6 miliar, tumbuh pesat sebesar 148% year to date (ytd).
"Kami optimistis pertumbuhan penyaluran kredit Pinang Flexi Bank Raya akan tumbuh secara konsisten hingga akhir tahun 2023," kata Ajeng kepada Kontan, Jumat (6/10).
Ajeng juga mengatakan dengan kemudahan yang diberikan Bank Raya, pengajuan kredit melalui Pinang Flexi sangat mudah diakses dengan proses yang cepat. Hal ini juga semakin memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses kredit dari produk digital perbankan.
Menurut Ajeng, pengajuan kredit melalui Pinang Flexi prosesnya mudah dan hasilnya cepat. Hal ini tidak hanya mempermudah proses namun juga memperluas kemungkinan masyarakat mendapatkan akses terhadap produk perbankan digital.
Dengan fokus khusus pada mekanisme tersebut, Bank Raya menargetkan pertumbuhan total kredit sebesar dua digit pada akhir tahun 2023.
"Kami juga terus melakukan pengembangan fitur menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian," kata Ajeng.
Bprnews.id - Perkembangan pesat di bidang teknologi digital memerlukan inovasi yang berkelanjutan di berbagai sektor, salah satunya PT BPR BKK Temanggung. Demi kecepatan, kenyamanan, keakuratan data, efektivitas, dan efisiensi, PT BPR BKK Temanggung meluncurkan inisiatif baru yaitu Program Transdigi. Transformasi digital yang dimulai sejak tahun 2020 ini secara bertahap mengarah pada pengembangan berbagai sistem termasuk sistem IBS brancless, EHR, smart coll, IBS dashboard, dan masih banyak lagi, ikuti terus saat BKK Temanggung mempelajari lebih dalam tentang inovasi inovatif ini.
“Hari ini kita melangkah lebih dekat ke masa depan dengan peluncuran aplikasi KOPI KOE dan M. Info yang revolusioner, di bawah naungan PT BPR BKK Temanggung (Perseroda). Aplikasi yang diluncurkan dalam acara Semarak Undian Tamades 2023 ini, menandakan titik balik dalam industri perbankan, membawa kemudahan dan efisiensi ke jari-jari pengguna melalui layanan perbankan mobile. Selanjutnya, para pengguna dapat menginstal aplikasi ini melalui Google Play,dan pengguna akan memiliki akses langsung ke berbagai fitur transaksi, termasuk top up saldo, transfer, penarikan tunai tanpa kartu, dan layanan pembayaran QRIS dan VA - semua ini hanya dalam satu aplikasi,” kata Direktur PT BPR BKK Temanggung (Perseroda), Eko Puspoko, SE., MM.
Acara Semarak Undian Tamades ini merupakan wujud apresiasi dan kehormatan bagi seluruh penabung setia Tamades yang telah mempercayakan pengelolaan dananya kepada PT BPR BKK Temanggung (Perseroda). Ini adalah kesempatan yang melambangkan komitmen dan kepercayaan antara institusi dan klien setianya. Baca terus untuk mengetahui lebih dalam rincian dan pentingnya upaya penting ini.
Hal ini merupakan wujud rasa terima kasih yang disampaikan kepada nasabah setia BPR BKK atas kepercayaan dan kerjasamanya.Panitia sangat menghimbau nasabah untuk menambah saldo tabungannya agar berkesempatan mendapatkan reward yang sangat besar.
Arif Hardhiantoro, Ketua Panitia Pelaksana Semarak Undian Tamades 2023, menilai inisiatif ini sebagai media edukasi dan literasi keuangan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memanfaatkan layanan perbankan. Baik simpanan maupun pinjaman, berpartisipasi dalam layanan ini pada akhirnya mengarah pada pengelolaan keuangan yang aman dan bermanfaat.
Bprnews.id - BPR Tawarkan Bunga Tinggi, Ini Cara Agar Simpanan Deposito Aman Berinvestasi dalam deposito masih menjadi pilihan masyarakat karena dibandingkan dengan tabungan, suku bunga yang ditawarkan deposito tentu lebih menggiurkan. Selain bank umum, bank perekonomian rakyat (BPR) bisa menjadi alternatif tempat menyimpan dana.
Produk deposito BPR tak jarang memberikan bunga maksimal hingga 6,75 persen per tahun. Menurut Direktur Center of Economic & Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, salah satu faktor yang membuat BPR menawarkan bunga tinggi adalah karena segmen deposannya kerap berdasarkan jaringan terbatas, bahkan personal.
“Kalau bank umum kan luas sekali cakupan deposannya. Selain itu faktor risiko di segmen penyaluran kredit UMKM juga tinggi jadi BPR kompensasi dengan bunga pinjaman yang tinggi, imbasnya juga ke bunga deposito,” ujarnya pada Bisnis, Jumat (6/10/2023)
Sayangnya, meskipun BPR menawarkan bunga yang menggiurkan, mereka tidak begitu dikenal atau populer di kalangan para penabung. Salah satu alasannya adalah karena BPR kerap tidak memiliki cabang yang terhubung dan seringkali tidak menyediakan layanan transfer.
“Salah satu perbedaan antara bank umum dengan BPR yang menonjol adalah bank memiliki jaringan yang luas dan bisa melakukan lalu lintas transaksi dengan mudah, di BPR justru sebaliknya,” ujar Perencana Keuangan Ahmad Gozali pada Bisnis, Minggu (8/10/2023).
Dalam melindungi simpanan deposito Anda, ada beberapa cara yang bisa dilakukan.
Lakukan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas untuk memastikan bahwa simpanan deposito Anda tetap aman dan menguntungkan. Dengan memahami risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, Anda dapat meraih keuntungan dari investasi deposito BPR tanpa harus merasa khawatir.
Bprnews.id - Semakin transparannya bunga dan biaya layanan pinjol sangat penting bagi industri fintech peer to peer lending. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dengan tegas mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur bunga dan biaya layanan agar tidak ada lagi dugaan kartel atau manipulasi bunga oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Tindakan ini akan mendorong industri pinjol untuk beroperasi secara lebih adil dan transparan, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan. OJK harus segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi sektor fintech di Indonesia agar dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Untuk menyediakan transparansi yang lebih baik dalam biaya bunga dan layanan pinjaman online, OJK didesak untuk mengatur aturan yang jelas. Menurut Direktur Ekonomi Digital dan Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, saat ini belum ada informasi yang transparan terkait dengan biaya bunga dan layanan.
Informasi mengenai bunga seringkali hanya ditampilkan sebagai persentase tanpa penjelasan lebih lanjut tentang periode waktu yang digunakan. Untuk meningkatkan transparansi dalam industri ini, OJK harus mengambil langkah-langkah untuk mengatur aturan yang mengharuskan penyedia layanan pinjaman online untuk memberikan informasi dengan lebih jelas dan terperinci kepada konsumen.
“Atas informasi bunga yang ‘parsial’ tersebut, survei dari APJII menunjukkan faktor utama peminjaman di pinjol adalah bunga yang murah,” kata Nailul Huda dalam keteranganya dikutip Minggu (8/10/2023).
Untuk mengatasi tingginya bunga dan biaya layanan pinjaman online (pinjol) yang kurang transparan, lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera mengeluarkan peraturan yang mengatur hal ini. Dengan peraturan yang jelas dan transparan, konsumen dapat lebih terlindungi dan dapat mempertimbangkan dengan bijaksana sebelum mengambil pinjaman dari pinjol. Oleh karena itu, OJK didesak untuk mengambil tindakan cepat guna mengatur bunga dan biaya layanan pinjol agar lebih transparan demi kepentingan konsumen.
Untuk mewujudkan transparansi yang lebih baik dalam industri pinjaman online, OJK harus segera mengatur bunga dan biaya layanan pinjol. Informasi mengenai biaya layanan, denda, dan asuransi harus diungkapkan secara jelas dan terperinci agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, platform-pinjol juga harus memastikan bahwa biaya layanan dan asuransi tidak terlalu tinggi, yang dapat memberatkan peminjam. Dengan adanya pengaturan yang lebih ketat dan transparan dari OJK, diharapkan industri pinjaman online dapat beroperasi dengan lebih adil dan aman bagi konsumen.
“Ada indikasi pengaturan di industri pinjol tidak detil terkait dengan batas bunga pinjaman, dan biaya layanan. Sepertinya ada yang berlindung dibalik inovasi keuangan digital, jadi seolah perlindungan konsumen kerap dinomor duakan. Akibatnya pemain pinjol menetapkan bunga dan biaya layanan tergantung kesepakatan, tidak diatur secara eksplisit dalam POJK,” jelasnya.
Dalam kesimpulannya, penting bagi OJK untuk mengatur bunga dan biaya layanan pinjol agar lebih transparan. CELIOS mendorong agar batas atas bunga pinjol dimasukkan dalam POJK sebagai bentuk perlindungan dan literasi bagi calon peminjam. Bhima juga berpendapat bahwa OJK sebaiknya berani mengubah ketentuan dalam revisi POJK terkait fintech P2P lending atau membuat POJK baru yang mengatur bahwa batas maksimum bunga fintech tidak boleh lebih tinggi dari fasilitas pinjaman KTA bank, yaitu sekitar 10-25 persen per tahun