Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan aset industri pembiayaan atau multifinance akan terus berlanjut dalam rentang pertumbuhan double digit hingga triwulan pertama tahun 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan proyeksi ini sebagai respons terhadap pertanyaan tertulis.
"Pada triwulan I tahun 2024, total aset industri pembiayaan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan di kisaran 10,00% s.d. 11,00% YoY," ungkap Agusman.
Berdasarkan data terakhir hingga November 2023, total aset industri pembiayaan mencapai Rp545,23 triliun, tumbuh sebesar 14% secara year on year (yoy).
Proyeksi OJK menunjukkan bahwa pada Desember 2023, total aset multifinance diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 14,50% hingga 15,00%, mencapai Rp627,01 triliun.
"Selanjutnya, berdasarkan rencana bisnis tahun 2024, kinerja industri pembiayaan diperkirakan akan terus meningkat dan mengalami pertumbuhan aset di kisaran 13,00% s.d. 16,00% YoY pada Desember 2024," tambah Agusman.
Sektor yang akan menjadi pendorong utama pertumbuhan multifinance adalah Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, diikuti oleh sektor Pertambangan Dan Penggalian.
"Kinerja yang cukup baik dari sektor-sektor tersebut selama tahun 2023 diproyeksikan masih akan mendominasi pertumbuhan di tahun 2024," jelasnya.
Bprnews.id - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris perusahaan. Dalam keputusan tersebut, Seng Hyup Shin ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, sementara Im Jang Hyuk diangkat sebagai Direktur Bank KB Bukopin.
Perubahan susunan pengurus perusahaan ini akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tom (Woo Yeul) Lee, Direktur Utama Bank KB Bukopin, menyatakan bahwa perubahan ini merupakan komitmen pemegang saham untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.
Ia meyakini bahwa penyegaran ini akan memberikan semangat baru bagi Bank KB Bukopin untuk menjadi bank terpercaya dan dicintai oleh nasabah dan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Seng Hyup Shin menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank KB Bukopin, sementara Im Jang Hyuk memiliki pengalaman sebagai Director KB Securities Co., Ltd. Tom menambahkan bahwa perubahan ini akan memperkuat harmonisasi dan kolaborasi di perusahaan, serta diharapkan dapat mengeksplorasi berbagai target bisnis Bank KB Bukopin.
"Kami optimis komisaris dan direktur yang baru akan mampu membantu memperkuat berbagai program bisnis Bank KB Bukopin di masa depan, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk kemajuan Perseroan," ujar Tom.
Berdasarkan keputusan RUPSLB Tahun 2024, berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank KB Bukopin:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama - Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama - Seng Hyup Shin*
Komisaris - Nanang Supriyatno
Komisaris Independen - Tippy Joesoef
Komisaris Independen - Hae Wang Lee
Komisaris Independen - Stephen Liestyo
Komisaris Independen - Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen - Eugene K. Galbraith
Direksi
Direktur Utama - Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama - Robby Mondong
Direktur - Helmi Fahrudin
Direktur - Dodi Widjajanto
Direktur - Yohanes Suhardi
Direktur - Henry Sawali
Direktur - Young Eun Moon*
Direktur - Jung Ho Han
Direktur - Im Jang Hyuk*
Bprnews.id - Kementerian Agama menyatakan dukungan terhadap rencana merger unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) dengan Bank Muamalat. Menurut Kemenag, langkah ini akan memberikan penyehatan pada sektor perbankan nasional.
Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, menekankan bahwa merger ini merupakan bagian dari upaya penguatan yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar bank-bank syariah dapat lebih fokus dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembagian tugas di dalam sistem keuangan Indonesia.
"Jika ini membawa perbaikan, dan tentunya merger ini merupakan bagian dari perhitungan yang baik, kami mendukung. Ini adalah langkah penting untuk penyehatan sektor perbankan kita," ujar Saiful di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Menurut Saiful, proses merger ini telah dihitung secara teknis. Dia juga menyoroti penjualan saham Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Muamalat, yang dapat dimanfaatkan kembali.
"Saat menjalankan tugas utama, yaitu mengawal haji, kami berharap manfaat dari penjualan tersebut dapat kami manfaatkan lagi," tambahnya.
Dalam konteks teknis, Saiful menyatakan bahwa Kementerian Agama belum secara langsung berdiskusi dengan Kementerian BUMN mengenai merger ini. Namun, pembicaraan terkait merger telah terjadi di tingkat yang lebih rendah.
"Secara teknis, saya sendiri belum berbicara, mungkin di tingkat yang lebih rendah sudah. Kami akan menunggu hasil akhirnya dan melihat seperti apa, ini merupakan proses yang berlangsung," ungkap Saiful.
Saat ini, kepemilikan saham Bank Muamalat didistribusikan dengan mayoritas dimiliki oleh BPKH sebesar 82,65%.
Sinyal kuat mengenai merger ini semakin terlihat setelah Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa aksi korporasi ini diperkirakan akan selesai pada Maret 2024 setelah berdiskusi dengan BPKH dan Menteri Agama mengenai peluang kerja sama antara BTN Syariah dengan Bank Muamalat.
Bprnews.id - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat penurunan hampir 10% dalam jumlah anggotanya, menjadi 330 perusahaan pada kuartal III-2023 dari 366 perusahaan pada akhir tahun 2022. Penurunan tersebut diakui sebagai dampak dari fenomena tech winter yang melanda sektor fintech.
Executive Director AFTECH, Aries Setiadi, mengungkapkan bahwa sebanyak 82 hingga 84 perusahaan fintech di bawah naungan AFTECH telah melakukan pemangkasan jumlah karyawan dalam periode 2022 hingga 2023. Ia menyebut hal ini sebagai bagian dari fenomena tech winter dan menjelaskan bahwa berkurangnya anggota AFTECH merupakan seleksi alam.
"Survival of the fittest, 2022 sampai 2023 itu ada 84 atau 82 perusahaan fintech yang jadi member AFTECH itu melakukan lay off, jadi itu salah satu indikasi bagaimana tech winter," kata Aries saat Media Gathering AFTECH di Kota Kasablanka.
Selain dampak fenomena tech winter, Aries menyebutkan bahwa banyaknya perusahaan fintech yang kehilangan sumber pendanaan dan tumbang menjadi penyebab lain penurunan anggota AFTECH.
Di samping itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan penertiban terhadap perusahaan fintech yang hanya memiliki izin tetapi tidak melakukan kegiatan usaha nyata juga turut berperan dalam penurunan jumlah anggota.
"Dari sisi OJK sekarang sudah mulai lebih tertib untuk sandboxing. Jadi, di inovasi keuangan digital di OJK kemarin di akhir tahun itu bagi perusahaan yang tercatat tapi tidak melakukan usaha bisnis itu akhirnya dicabut," ungkap Aries.
Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota, Aries mencatat adanya pertumbuhan perusahaan fintech baru.
Walaupun pertumbuhan tersebut tidak sebesar masa pandemi pada 2021 hingga 2022, ia melihatnya sebagai uji coba bahwa fintech berjalan baik dengan menjaga profitabilitas bisnisnya.
Aries menyimpulkan bahwa perusahaan fintech saat ini lebih prudent dan hati-hati dalam menghadapi tantangan serta berinovasi.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penurunan signifikan pada jumlah kantor cabang bank di Indonesia sebanyak 1.064 unit sepanjang tahun lalu. Data ini tercatat dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh OJK pada Selasa (23/1/2024).
Pada November 2023, jumlah kantor bank mencapai 24.280, turun dari 25.344 cabang pada November 2022.
Penurunan paling besar terjadi pada kantor cabang bank milik negara (BUMN). Hingga November 2023, terdapat 12.421 kantor bank milik negara, mengalami penurunan sebanyak 593 kantor dalam setahun.
Penurunan jumlah kantor juga terjadi pada kelompok swasta, dengan penurunan sebanyak 463 kantor.
Sementara itu, kantor cabang bank pembangunan daerah (BPD) mengalami penyusutan sebanyak 5 kantor. Kantor cabang bank asing (KCBA) juga mencatatkan penurunan sebanyak 4 kantor, menjadi 19 kantor.
Penurunan jumlah kantor cabang bank di Indonesia sejalan dengan perkembangan pesat digitalisasi perbankan. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi digital banking mencapai Rp58.478,24 triliun, tumbuh 13,48% secara tahunan.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa "kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal."
Meskipun digitalisasi terus berkembang, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mengalami penyusutan sebesar 0,81% pada 2023 menjadi Rp8.178,69 triliun.
Beberapa bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN), telah mengumumkan penutupan sejumlah kantor cabang sebagai bagian dari strategi mengikuti tren digitalisasi dan perubahan pola transaksi masyarakat.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan, "Berkurangnya jumlah kantor BRI merupakan bagian dari strategi perusahaan yang mengikuti customer journey, seiring dengan pesatnya digitalisasi, sehingga masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan transaksi digital."
Direktur Distribution and Funding Bank BTN, Jasmin, menambahkan bahwa penutupan kantor cabang BTN sejak 2020 hingga pertengahan 2023 disebabkan oleh perubahan pola transaksi selama pandemi COVID-19, di mana pembatasan sosial mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi online.