Bprnews.id - Dalam lanskap keuangan dan perbankan yang terus berubah, dunia usaha harus terus beradaptasi dan berkembang. Salah satu perkembangan signifikan yang baru-baru ini berdampak pada PT Bank UOB Indonesia Tbk.
"Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Bapak Aswin Wirjadi dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, melalui surat tertanggal 10 Oktober 2023," tulis manajemen, Jumat (13/10).
Kepergian Aswin Wirjadi membawa gelombang transformasi baru di dalam perusahaan sehingga menimbulkan spekulasi mengenai arah dan strategi masa depan.
Proses ini diperlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi atau fakta material yang diungkapkan dalam proses ini tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional, masalah hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha.
Fokus kami tertuju pada Bapak Aswin Wirjadi, warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Komisaris Independen sebuah bank sejak Juni 2009 dan terakhir diangkat kembali pada tanggal 3 Mei 2023.
"Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan," pungkasnya.
Di antara berbagai perannya, Aswin juga menjabat sebagai Ketua Bidang Remunerasi dan Komite Nominasi, dengan karir yang dimulai di PT IBM Indonesia pada tahun 1972 sebelum bergabung dengan Chase Manhattan Bank N.A., terakhir menjabat sebagai Country Consumer and Private Banking Head, Cabang Jakarta.
Perjalanan Aswin dimulai pada tahun 1989 saat menjabat sebagai Direktur MIS di PT Indomobil Niaga International. Beliau kemudian bergabung dengan PT Bank Central Asia pada tahun 1990, dan mencapai posisi Wakil Presiden Direktur pada tahun 2008.
Pengaruh Aswin menyebar ke Singapura di mana beliau menjabat sebagai Chairman di Financial Wealth Pte Ltd dari tahun 2008 hingga 2016. Pada saat yang sama, beliau juga menjabat sebagai komisaris di PT Limawira Wisesa selama empat tahun terhitung sejak tahun 2005.
Dengan latar belakang profil kuat yang didukung oleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, pengalaman Aswin selama lebih dari 41 tahun di industri perbankan tentu memberinya segudang ilmu untuk dibagikan.
Bprnews.id - Peran bank bjb selama ini sebagai Sub Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel ORI024 milik Pemerintah Indonesia yang ditawarkan melalui produknya “obligasi bjb Ritel”,keputusan ini berangkat dari komitmen lembaga tersebut untuk memajukan pembangunan Indonesia.
Dengan dua pilihan tenor yang tersedia bagi investor – tenor tiga tahun (ORI024-T3) dan tenor enam tahun (ORI024-T6), obligasi ORI024 menawarkan peluang investasi yang aman dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dana dari penawaran ini ditujukan untuk membiayai berbagai kebutuhan keuangan nasional dengan target dana sekitar Rp20 triliun, dengan demikian, SBN ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta membantu pembiayaan APBN pemerintah.
Masa penawaran dibuka mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 dan akan didistribusikan pada tanggal 8 November 2023. Baik pembelian obligasi ORI024-T3 maupun ORI024-T6 memiliki kupon bunga tetap yang menarik dengan tingkat bunga yang lebih baik dibandingkan SBN ritel sebelumnya, sehingga peluang investasi yang menarik.
Peluang menarik yang ditawarkan Bank BJB kepada nasabahnya yang melakukan transaksi. Pelanggan berhak mendapatkan cashback menarik berupa transfer saldo ke rekeningnya yang diterima dalam waktu 30 hari kalender setelah pelunasan ORI024.
ORI024 merupakan produk yang ditawarkan kepada investor perorangan melalui sistem e-SBN online dan merupakan proses multi-tahap yang meliputi pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan penyelesaian akhir.
Untuk informasi lebih detail mengenai SBN dapat mengunjungi infobjb.id/obligasiritel. Berinvestasi pada obligasi seperti ORI024 memberikan imbal hasil yang kompetitif, pendapatan tetap, dan merupakan investasi yang aman serta menjamin pelunasan pokok 100% pada saat jatuh tempo.
Namun, penting juga untuk mewaspadai potensi risiko pasar. Pelajari lebih lanjut tentang itu semua. Ingat, Bank BJB hanya berperan sebagai sub-mitra distribusi, dan segala keputusan pembelian produk obligasi menjadi tanggung jawab (calon) investor sepenuhnya, termasuk memilih produk yang sesuai dengan profil risiko (calon) investor.
Bprnews.id - Baru-baru ini diungkapkan Kepala Bidang Asuransi, Penjaminan, dan Pengawasan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, ada sembilan perusahaan asuransi yang kini dalam pengawasan khusus.
"Berdasarkan catatan OJK saat ini masih terdapat sembilan perusahaan asuransi yang masih dalam status pengawasan khusus," kata Ogi dalam konferensi pers dikutip Selasa, 10 Oktober 2023.
Namun, jelas Ogi, dari sembilan perusahaan asuransi yang ada dalam pengawasan khusus itu. Jumlahnya tercatat berkurang dibandingkan posisi Desember 2022 yang sebanyak 12 perusahaan.
Jumlah ini menurun dibandingkan dua belas perusahaan yang diawasi OJK pada Desember 2022. Pada postingan kali ini, kita akan mengupas alasan di balik pergeseran tersebut, dan apa dampaknya bagi sektor asuransi di Indonesia.
"Jumlah sembilan perusahaan asuransi ini berkurang dibandingkan posisi Desember 2022 sebanyak 12 dua belas perusahaan karena terdapat satu perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dan dua perusahaan kembali sehat/dalam status pengawasan normal," ujarnya.
Ogi melanjutkan, pada sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan Agustus 2023 mencapai Rp 203,42 triliun, atau terkontraksi 1,20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa membaik namun masih terkontraksi sebesar 6,58 persen yoy dengan nilai sebesar Rp 118,30 triliun per Agustus 2023, didorong oleh normalisasi kinerja pendapatan premi pada lini usaha PAYDI," ujarnya.
Di sisi lain jelas dia, akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh positif 7,38 persen yoy menjadi Rp 85,13 triliun. Secara umum permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) yang di atas threshold masing-masing sebesar 452,31 persen dan 310,63 persen.
Simak juga kontraksi pendapatan premi sektor asuransi periode Januari hingga Agustus 2023 dan faktor utama yang mempengaruhi angka tersebut. Apakah Anda seorang profesional asuransi, investor, atau hanya tertarik pada lanskap keuangan, analisis ini tidak boleh Anda lewatkan.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas jasa keuangan di Indonesia, baru-baru ini menjelaskan kewenangan baru yang diperolehnya untuk menyelidiki kegiatan kriminal di sektor keuangan negara.
Perubahan kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PP2SK) yang mulai berlaku tahun ini oleh pemerintah dan DPR, yang menetapkan OJK sebagai satu-satunya penyidik tindak pidana di bidang keuangan.
Menurut Tongam L Tobing, Kepala Departemen Penyidikan Jasa Keuangan OJK, lembaga tersebut mulai beroperasi segera setelah undang-undang tersebut disahkan. Tak heran, undang-undang baru ini memberikan wewenang kepada OJK untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam mengusut tindak pidana di sektor keuangan, terutama dengan memperkuat kewenangan penyidik OJK.
Menggali secara spesifik yurisdiksi hukum dalam sektor keuangan Indonesia, kami mengeksplorasi amandemen terbaru terhadap UU Nomor 21 Tahun 2012 tentang OJK, kerangka hukum yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelumnya, OJK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dan penangkapan sehingga menimbulkan kesenjangan yang cukup besar dalam kemampuan negara dalam menangani kejahatan keuangan.
Namun dengan diberlakukannya UU P2SK, penyidik di OJK diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan individu yang terlibat dalam kejahatan keuangan.
Pencapaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini dalam menyelesaikan 110 investigasi kejahatan di sektor keuangan. Sebagai bagian dari kewenangan barunya, OJK telah mampu menangani permasalahan yang sebagian besar terjadi di sektor perbankan, dengan menyelesaikan 85 kasus di sektor tersebut, dan juga mengambil tindakan di pasar modal dan sektor keuangan non-perbankan, yang masing-masing berjumlah 5 dan 20 kasus.
"Yang diselesaikan penyidikannya oleh penyidik OJK 110 perkara. P21, artinya berkas lengkap diserahkan ke kejaksaan dengan tersangka dan barang buktinya," katanya dalam Podcast Money Honey: Gerak Cepat Penyidikan OJK di Sektor
Mengungkap tim di balik prestasi substansial dan mengesankan dalam menyelesaikan 110 investigasi kejahatan sektor keuangan, tidak hanya melalui personel OJK yang berhasil menangani kasus-kasus tersebut.
Saat kita mendalami seluk-beluk sistem hukum Indonesia, salah satu aspek yang menonjol adalah penyidikan bersama yang dilakukan tim Kepolisian Negara (Polri) dan Penyidik Sipil (PNS).
Tim penyidik ini beranggotakan 11 orang anggota Polri yang bertugas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 5 orang penyidik PNS dari BPKP yang semuanya berpengalaman sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tongam, pemberlakuan UU P2SK sangat membantu penyidikan tindak pidana di bidang keuangan.
"Penyidik OJK ada 11 anggota Polri di OJK dan 5 PPNS yang berasal dari BPKP yang didik menjadi penyidik PNS yang semuanya eks penyidik KPK yang punya pengalaman penyidikan," katanya.
Bprnews.id - Perumda BPR Bank Salatiga, salah satu bank ternama di Indonesia, terus mempelopori inovasi-inovasi inovatif untuk lebih melayani nasabahnya dan membantu usaha masyarakat skala kecil.
Salah satu inisiatif penting adalah program Sami Bingah, yang dirancang dengan cermat untuk melindungi masyarakat dari kengerian rentenir. Dengan pencapaian luar biasa tersebut, tidak mengherankan jika Bank Salatiga mendapat pengakuan atas inovasi-inovasinya yang berdampak dengan mengantongi penghargaan bergengsi Jawa Pos Radar Semarang Awards 2023.
Pada tahun 2022, Program KUR daerah bertajuk “Sami Bingah” resmi diluncurkan dengan meriah. Inisiatif menjanjikan ini diresmikan oleh Pj Wali Kota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi, dan Sekretaris Daerah Kota, Wuri Pudjiastuti.
Menariknya, Program KUR merupakan platform unik yang modal operasionalnya berasal langsung dari Pemerintah Kota Salatiga, dengan memberikan kontribusi sebesar Rp 1 miliar kepada Bank Salatiga, Pemkot berharap dapat banyak membantu pelaku UKM di Kota Salatiga.
"Bantuan diharapkan dapat membebaskan atau mengurangi para pelaku UMKM dari jeratan rentenir atau bank titil yang diketahui kadang memberikan bunga tinggi kepada peminjamnya," tutur Dirut Perumda BPR Bank Salatiga, Dartho Supriyadi.
Para pelaku UMKM yang terkena dampak rentenir telah menyatakan perjuangan mereka dengan tingginya suku bunga sehingga sulit melepaskan diri dari cengkeraman para rentenir tersebut.
Berkat Program KUR Daerah Sami Bingah, mereka mendapat keringanan. Bank Salatiga bekerja sama dengan berbagai lembaga lainnya telah mendapatkan pengakuan atas kontribusi inovatifnya kepada masyarakat luas. Pj Wali Kota Salatiga juga membawa pulang penghargaan kategori Kepala Daerah Inovatif di Jawa Pos Radar Semarang Awards 2023.
Bank Salatiga terus berupaya membantu masyarakat Kota Salatiga dalam menyalurkan manfaat Kredit Usaha Rakyat Daerah (KUR Daerah) secara efektif. Tanpa agunan dan suku bunga rendah 0,5%, Bank Salatiga telah mendapatkan kepercayaan yang besar dan testimoni yang dapat dipercaya.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merasakan dampak dari program KUR Daerah ini antara lain pedagang pasar, pelaku usaha online, dan penjual jasa rumah tangga seperti usaha penjahitan dan peternakan. Persyaratan KUR Daerah antara lain NIB/Surat Keterangan Usaha dan KTP Kota Salatiga, karena program kredit ini khusus diperuntukkan bagi warga Kota Salatiga. Sebagai penghubung antara Pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga, Bank Salatiga akan konsisten mengupayakan kelanjutan program KUR Daerah Sami Bingah ini.
Ada banyak produk perbankan yang ditawarkan oleh lembaga ini, namun dalam artikel ini, kita akan membahas tentang produk yang unik dan inovatif, 'Kredit Instan Pedagang' (Kidang).
Alat keuangan ini dirancang khusus untuk pedagang pasar dengan pinjaman maksimal hingga Rp 5 Juta non subsidi dengan suku bunga rendah sebesar 1,5 persen dan tanpa jaminan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang produk perbankan lain seperti tabungan dan deposito. Bank ini, yang dioperasikan oleh pemerintah, telah pulih sepenuhnya dari krisis dan kembali menjadi penyedia layanan keuangan yang tepercaya, berkat kepemimpinan Dartho Supriyadi.