Bprnews.id - Temui kekuatan perbankan muda berusia 42 tahun yang mengguncang sektor keuangan Indonesia, Dr. Ahmat, SE.,MM. Saat memimpin Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas di Kabupaten Konawe, naiknya Ahmat sebagai CEO tidak terjadi dalam semalam.
Di tengah persaingan yang ketat, ia berhasil meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Melalui pengelolaan keuangan yang strategis dan ketajaman bisnis yang tajam, CEO muda ini telah mengangkat BPR Bahteramas Konawe sebagai lembaga keuangan terkemuka dengan peningkatan aset dan kredit masyarakat yang signifikan
"Profit BPR Bahteramas Konawe terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Peningkatan profit itupun dibarengi dengan peningkatan aset maupun kredit dari masyarakat," ujar Ahmat dalam podcast Kendari Pos Channel yang dipandu Wakil Direkur Kendari Pos, Awal Nurjadin di Graha Pena, Kamis (12/10/2023).
BPR Bahteramas Konawe khususnya adalah contoh yang mengesankan tentang bagaimana secara konsisten meningkatkan laba, meningkatkan aset perusahaan, dan meningkatkan kredit masyarakat.
“Raihan itu menjadi kebanggaan sekaligus memberikan spirit bagi kami di BPR Bahteramas untuk menjaga konsistensi dan perbaikan pelayanan kinerja. Khususnya dalam melayani kebutuhan masyarakat Sultra Konawe,” kata Ahmat.
Ahmat, alumnus SMAN 1 Kendari, memimpin kolaborasi inovatif perusahaan dengan berbagai institusi untuk terus memperkuat eksistensi dan pengaruh perusahaan. Berawal dari kemitraan dengan PT.
Sarana Multigriya Finansial (SMF), Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan bersubsidi, BPR Bahteramas Konawe telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk terus mendorong kemajuan perusahaan.
Ahmat, sebagai salah satu pemimpin di lembaga ini, menekankan pentingnya optimisasi dalam penyaluran gaji ASN dan PPPK, serta sertifikasi guru. Selain itu, BPR Bahteramas telah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga lainnya termasuk BPVP Kendari, Kadin, Universitas Lakidende, dan STIE 66 Kendari.
Ahmat berharap bahwa kerja sama ini akan berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah, dengan orientasi pada peningkatan perekonomian rakyat di 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Bprnews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini menyerahkan Nomor Identitas Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) perorangan di Papua Barat Daya, di Kota Sorong. Langkah yang dilakukan pada Rabu, 11 Oktober 2023 ini merupakan bagian dari program lebih besar yang dirancang untuk memfasilitasi dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) – termasuk akses terhadap pembiayaan.
Sebanyak 600 NIB telah didistribusikan, dan Menteri Lahadalia menekankan kesederhanaan prosesnya, serta efektivitas biayanya sebuah langkah yang disambut baik oleh komunitas bisnis.
"Saya lihat mereka sangat antusias hari ini kita serahkan ada 600 NIB, dan saya sudah minta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, bupati dan wali kota agar mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) aktif untuk datang kepada pengusaha-pungsaha yang belum mendapat NIB," ujar Bahlil di Sorong, Rabu (11/10/2023).
Bahlil menyebutkan, pembuatan NIB bagi pengusaha UMKM sangat mudah dan tidak ada biaya.
"Sekarang gini aja, coba kamu buka bikin NIB sendiri melalui handphone sendiri pasti cepat itu ini tidak ada dusta di antara kita, buka sendiri cek sendiri langsung masuk itu cepat," tuturnya.
Pentingnya peran NIB (Nomor Usaha Tunggal) bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), seperti yang dijelaskan oleh Menteri Bahlil.
NIB berfungsi sebagai legalitas usaha, dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman bank, dan untuk legalitas usaha UMKM. Menurut Menteri Bahlil, UMKM merupakan pertahanan bangsa di masa penuh tantangan; Oleh karena itu, mereka harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah untuk kemajuannya.
“UMKM berhasil menjadi benteng utama dalam ketahanan perekonomian nasional, khususnya dalam melalui berbagai periode krisis seperti krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. UMKM terbukti memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, hal ini ditunjukkan dari 60,3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 14,4 persen dari ekspor nasional disumbang oleh UMKM. Maka tidak salah jika UMKM perlu terus dibina karena memiliki kekuatan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkapnya.
UMKM terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terlihat dari kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional Indonesia. Oleh karena itu, UMKM perlu terus dibina karena pengaruhnya yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
Bprnews.id - Sebuah langkah terpuji, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki memberikan apresiasi yang besar kepada Klub Sepak Bola Persib Bandung yang telah menyediakan platform bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di industri fashion untuk mengembangkan produk mereka.
Saat berkunjung ke Graha Persib, Bandung, Jawa Barat, Teten memuji Persib yang telah memasukkan UKM sebagai pemasok berbagai produk. Ia lebih lanjut memuji nilai pasar klub yang tinggi, yang dapat membawa keuntungan signifikan bagi UKM yang terlibat.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Persib yang sudah memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menjadi supplier ya bagi Persib untuk beberapa produk,” kata Teten saat berkunjung ke Graha Persib Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Tak hanya memuji industri fesyen, Teten juga mengungkapkan kekagumannya atas keterlibatan UKM kuliner yang menjual produknya di setiap pertandingan Persib, sehingga efektif memperkuat perekonomian UKM daerah. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut apresiasi tulus Teten dan dampak positifnya bagi UKM.
“Sehingga kalau ada kolaborasi produk ini tentu juga akan menguntungkan bagi para pelaku UMKM,” kata dia.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner Indonesia mempunyai peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dan eksposur dengan menjual produknya selama pertandingan sepak bola.
Sentimen serupa juga disampaikan Teten yang meyakini pengelolaan klub sepak bola yang profesional dan modern dapat mendorong industrialisasi di sektor sepak bola Indonesia. Hal ini mencakup eksploitasi ekonomi pada seluruh aspek; mulai dari merchandising, pengelolaan fasilitas stadion, hingga kegiatan wirausaha di sekitar stadion dan periklanan.
“Nah karena itu merchandise salah satu sumber dari ekonomi klub, selain pengelolaan manajemen stadion, ya kegiatan usaha di sekitar stadion termasuk juga iklan dan lain sebagainya,” katanya.
Pergeseran paradigma ini, beralih dari mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan klub, berharap bisa mencontoh seperti Persib yang sukses melibatkan UMKM dalam setiap produknya.
Bprnews.id - Indra Utoyo, CEO PT Allo Bank Indonesia Tbk, menggaris bawahi dinamika dan fleksibilitas generasi muda Indonesia dalam mengelola tabungan. Pendekatan ini menginspirasi Allo Bank untuk meluncurkan produk perbankan digital baru, Allo Grow, yang bertujuan untuk menyediakan pengelolaan keuangan yang fleksibel bagi populasi yang tangkas ini.
“Layanan yang ditawarkan Allo Grow juga selaras dengan gaya hidup generasi muda masa kini yang bebas dan dinamis,” kata Indra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Indonesia, Rabu lalu.
Allo Grow menghadirkan elemen-elemen seperti pembukaan akun digital yang cepat dan mudah, administrasi bebas biaya, dan penarikan bebas penalti kapan saja. Selain itu, Allo Grow memberikan pelanggan kesempatan untuk memperoleh suku bunga hingga 6,5% per tahun, tergantung jangka waktu deposito.
Katadata Insight Center (KIC) pada September 2021 yang mensurvei 5.204 responden dari seluruh Indonesia. Hasil mengejutkan menunjukkan bahwa 58,1% responden milenial (berusia 23-38 tahun) dan 64,9% responden Generasi Z (berusia 15-22 tahun) jarang membedakan antara rekening belanja sehari-hari dan rekening tabungan.
Selain itu, 36,8% responden milenial dan 58,2% responden Generasi Z kurang sering atau tidak pernah mengalokasikan dana tabungan ke rekening tabungan tertentu berdasarkan kebutuhan mereka.
Menyikapi hal tersebut, layanan Allo Grow telah dilengkapi dengan fitur tabungan bunga majemuk yang dapat digunakan untuk memisahkan tabungan sesuai kebutuhan, termasuk tabungan dana darurat.
"Hal ini memberikan keleluasaan kontrol finansial bagi generasi muda sesuai dengan gaya hidup yang modern namun tetap fokus terhadap kebebasan finansial," ujar Indra.
Indahnya era digital memberikan banyak perubahan dalam gaya hidup masyarakat masa kini, termasuk dalam hal manajemen finansial. Allo Bank, sebagai pelopor bank digital di Indonesia, semakin memudahkan anda dalam mengelola finansial yang lebih modern dan fleksibel.
Melalui kata-kata Indra, salah seorang pemimpinnya, institusi ini berdedikasi untuk memberi generasi muda kontrol finansial yang mencakup gaya hidup mereka, dan membantu mereka mencapai kebebasan finansial. Dengan didukung oleh 6,9 juta nasabah dan aplikasi Mobile App Allo Bank, bank ini semakin memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam perbankan digital.
Usaha mereka dalam menjaga informasi nasabah dapat terlihat dari prestasi terbaru mereka, yaitu mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 dari CBQA Global Indonesia tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Baca selengkapnya untuk mengetahui bagaimana Allo Bank dapat merevolusi cara anda dalam mengelola finansial.
Bprnews.id - Pada 12 Juli 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, menerapkan Peraturan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS).
Peraturan penting ini mengamanatkan setiap UUS, yang memiliki aset sebesar 50% dari Bank Konvensional (BUK) atau yang memiliki aset minimal Rp 50 triliun, untuk melakukan pemisahan wajib.
UUS harus mengajukan permohonan pengesahan atau persetujuan dalam jangka waktu 2 tahun setelah diterbitkannya POJK ini. UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) telah memenuhi kriteria tersebut dengan total aset tercatat sebesar Rp 66,14 triliun per Juni 2023.
Secara mengejutkan, CIMB Niaga, salah satu bank terkemuka di Indonesia, mengumumkan belum ada rencana untuk segera melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS).
Sebaliknya, bank berencana untuk bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau kembali peraturan yang ada. Menurut Pandji P. Djajanegara, Direktur Perbankan Syariah CIMB Niaga, rencana spin off tersebut terlalu dini, apalagi pangsa pasar perbankan syariah saat ini hanya sebesar 7%.
Bank bermaksud mengusulkan agar kekayaan bersih UUS mencapai minimal 50% dari total aset induk sebelum menjalani spin off. Hingga Juni 2023, total aset CIMB Niaga tercatat sebesar Rp323,62 triliun dengan aset UUS menyumbang 20,43% dari total aset bank. Namun, Djajanegara memastikan CIMB Niaga akan mematuhi peraturan hingga akhirnya bisa melanjutkan spin off.
Meskipun begitu, Pandji mengatakan CIMB Niaga akan tetap melakukan spin off sesuai dengan regulasi.
"CIMB Niaga akan ikut dengan regulasi yang ada, yaitu dua tahun lagi maksimal mengajukan ijin untuk spin off. Jadi spin off-nya ya pasti sesudah disetujui okeh OJK," kata Pandji kepada CNBC Indonesia, Rabu (11/10/2023).
Sementara itu, OJK menyatakan bahwa spin off UUS merupakan amanat Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah, Syariah Tahun 2008 No. 21, sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyoroti berbagai masukan pemangku kepentingan yang dipertimbangkan dan konsultasi dengan DPR dalam penyusunannya.
"Kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) dengan syarat tertentu diatur guna membawa perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Hal ini dicapai antara lain melalui pengembangan dan penguatan perbankan syariah yang memiliki skala usaha yang lebih memadai, berorientasi pada diferensiasi dan keunikan bisnis, serta lebih berperan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah," katanya dalam jawaban tertulis, Selasa (11/10/2023).
Dian menyampaikan sampai saat ini belum menerima surat soal keengganan industri perbankan untuk tidak melaksanakan kewajiban pemisahan UUS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tersebut.