Bprnews.id - Dugaan praktik nepotisme mengemuka di BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan menciptakan gelombang kontroversi di tengah masyarakat.

Rohman Sahebuddin, Ketua LSM Garis Pakem Mandiri, mengungkapkan bahwa Direktur yang baru saja diangkat diduga memiliki hubungan keluarga dengan Penjabat (PJ) Bupati Madiun. Rohman berpendapat bahwa hal ini menciptakan dugaan kuat adanya nepotisme yang merugikan prinsip kompetensi dan profesionalisme dalam dunia perbankan.

Menurut Rohman, tidak hanya masalah nepotisme yang menjadi sorotan, melainkan juga ketidakpuasan pegawai yang disebutkan belum menerima hak-haknya seperti tunjangan mamin, gaji tiga belasan, dan tunjangan cuti selama setahun terakhir.

Rohman menegaskan bahwa situasi ini sangat tidak adil bagi para pegawai yang telah berdedikasi dan loyal, sementara direksi dan jajaran pimpinan bank masih menikmati tunjangan yang cukup besar.

"Kami meminta agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan audit terhadap Bank Daerah ini. Jika tidak ada tindakan yang diambil, kami tidak segan melaporkan kasus ini ke OJK dan KPK," tegas Rohman pada konferensi pers, Kamis (18/1/2024).

Dampak dari dugaan nepotisme ini juga dirasakan oleh nasabah BPR Bank Daerah, dengan banyaknya keluhan terkait pelayanan yang buruk, suku bunga yang tinggi, dan proses kredit yang sulit. Rohman mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak guna menyelesaikan permasalahan ini agar kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah tidak semakin tergerus. Di sisi lain, Direktur Utama BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Velly Murdianto, membantah adanya praktik nepotisme dalam pengangkatan direktur baru.

Dalam konfirmasi dengan media, Velly menyatakan bahwa perusahaan harus menyesuaikan kebijakan internalnya karena kondisi perekonomian. Ia menjelaskan bahwa tunjangan dan reward karyawan akan diberikan sesuai dengan kinerja yang mencapai target yang ditetapkan.

"Kami tidak memangkas gaji atau menghilangkan hak-hak karyawan. Semuanya sesuai dengan kinerja karyawan," ungkap Velly pada Jumat (19/1/2024).

Terkait dengan dugaan hubungan keluarga dengan PJ Bupati, Velly menegaskan bahwa semuanya hanya bersifat profesional dan berkaitan dengan kinerja. Namun, masyarakat dan pihak berwenang menantikan hasil evaluasi dan audit yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengklarifikasi apakah dugaan nepotisme ini memiliki dasar yang kuat atau tidak. Perkembangan selanjutnya terkait kasus ini akan terus dipantau.