bprnews.id - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) merealisasikan pembayaran dana nasabah BPR Bagong Inti Marga dan BPR Karya Remaja Indramayu yang mengalami kebangkrutan mencapai sebesar Rp261,6 miliar.
"LPS bergerak sangat cepat mengembalikan dana nasabah dari bank yang bangkrut," kata Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara konferensi pers
"Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2023: Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global" di Jakarta, Jumat.
Dana yang dicairkan untuk nasabah BPR Bagong Inti Marga sebesar Rp13,1 miliar dari total Rp13,6 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.907 orang.
Sementara untuk nasabah BPR Karya Remaja sudah dicairkan sebanyak Rp248,5 miliar dari total simpanan mencapai Rp288 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 25.176 orang.
Purbaya mengatakan, setelah izin usaha kedua bank itu dicabut, LPS langsung bergerak untuk mengembalikan dana nasabah.
Upaya itu untuk menjaga kredibilitas LPS maupun kredibilitas penjaminan perbankan agar nasabah masyarakat merasa yakin bahwa dana mereka dijamin oleh LPS.
"Jadi kami cukup cepat untuk mengurus pengembalian dana nasabah," ujar Purbaya.
bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat ada dua bank bangkrut sepanjang tahun ini. Lalu, bagaimana nasib nasabahnya?
Yakni PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM) dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI).
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa megatakan BPR BIM memiliki 2.907 nasabah yang memiliki tabungan sebesar Rp13,64 miliar, dimana Rp13,14 miliar telah digantikan oleh LPS.
Di sisi lain, BPR KRI memiliki lebih dari 25.000 nasabah dengan total simpanan Rp 285 miliar, yang mana Rp 248 miliar telah dicairkan ke nasabahnya oleh LPS. "Jadi cukup cepat," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK, Jumat (3/11/).
Sebagai informasi OJK telah mencabut izin BPR BIM per 2 Februari 2023 dan BPR KRI 12 September 2023.
Purbaya mengatakan LPS memiliki aset Rp 210 triliun dan dinilai cukup untuk menalangi bila ada bank yang bermasalah.
Sementara itu, LPS menyatakan per September 2023, sebanyak 99,94% dari total rekening di bank atau 534,77 juta rekening.
Adapun per September 2023, LPS mencatat 535,12 juta rekening di perbankan. Sebanyak 97,9% di antaranya merupakan rekening tabungan. Kemudian giro 1,1% dan deposito sisanya.
Dilihat dari nilanya, dana pihak ketiga (DPK) bank tumbuh 6,4% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 8.203 triliun. Sebanyak 62,2% dari total nilai DPK tersebut adalah giro dan tabungan atau dana murah. Sisanya atau 37,8% adalah deposito.
Adapun kendati secara jumlah, rekening bank nominal Rp 500 juta hingga lebih dari Rp 2 miliar hanya 0,2%, tetapi secara nilai menyumbang 74,2% atau Rp 6.090 triliun.
Bprnews.id - Industri keuangan dan perbankan dipenuhi dengan teknologi baru dan inovasi yang terus mengubah cara kita melakukan transaksi dan mengelola keuangan. Namun perubahan ini juga membawa tantangan baru yang tidak hanya semakin kompleks, tetapi juga semakin sulit untuk diprediksi dan ditangani.
Praktik rekayasa keuangan sedang menjadi tren yang makin populer, dengan aneka ragam produknya yang dinilai semakin canggih. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, situasi pasar juga telah menjadi semakin kompleks. Oleh sebab itu pengatur pasar dituntut untuk bergerak lebih cepat dan mengambil langkah-langkah antisipatif.
Direktur Anti Financial Crime PricewaterhouseCoopers (PwC), Budi Santoso, SE, Ak, MforAccy, mengungkapkan, tujuan rekayasa keuangan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah bagi investor dan perusahaan.
Namun, dalam praktiknya rekayasa keuangan seringkali melanggar etika dengan memanfaatkan kompleksitas dan ketidakjelasan produk yang telah direkayasa.
“Penggunaan derivatif yang kompleks, produk terstruktur, dan model kuantitatif telah menjadi praktik standar di kalangan bank dan konglomerasi keuangan. Sayangnya banyak produk tersebut justru mendorong terjadinya rekayasa keuangan yang semakin massif dan mengancam industri keuangan maupun perekonomian secara meluas,” kata Budi keterangan tertulis, Kamis (2/11).
Budi mencontohkan kolapsnya Lehman Brothers dan kegagalan berbagai institusi keuangan global lainnya selama krisis tahun 2008 sebagai bentuk penyalahgunaan dan kegagalan rekayasa keuangan akhirnya berimbas pada keruntuhan sistem keuangan secara umum yang berujung pada kehilangan kepercayaan publik dan perlunya intervensi oleh pemerintah.
Penguraian produk keuangan yang kompleks telah menyebabkan perbankan kehilangan kepercayaan besar-besaran dalam sistem keuangan global dan memerlukan intervensi pemerintah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam paparannya, Budi menyampaikan beberapa aspek dalam praktik rekayasa keuangan yang sering ditemui di dunia perbankan dan sektor keuangan secara umum. Salah satu isu utamanya adalah cara bank dan lembaga keuangan lainnya seringkali merancang laporan keuangan mereka dengan cara yang salah dan kurang transparan, menciptakan gambaran palsu tentang kesehatan keuangan dan profitabilitas mereka.
Beberapa bank dan lembaga keuangan telah menggunakan rekayasa keuangan untuk menampilkan laporan keuangan yang menyesatkan, menciptakan ilusi kesehatan perbankan dan profitabilitas.
Contohnya menyembunyikan kerugian melalui Special Purpose Vehicle (SPV) dan menggunakan produk derivatif yang kompleks untuk menyamarkan risiko yang sebenarnya.
Kedua, mengeksploitasi investor ritel. Budi mengatakan, produk keuangan yang kompleks sering sulit dipahami oleh investor ritel. Beberapa institusi telah memanfaatkan ketidakpahaman ini untuk menjual produk berisiko atau produk yang tidak sesuai.
Krisis keuangan tahun 2008 merupakan contoh nyata yaitu dengan penjualan obligasi utang yang dijaminkan (CDO) yang diisi dengan hipotek subprima.
Ketiga, manipulasi pasar. Rekayasa keuangan telah menjadi alat untuk manipulasi pasar melalui praktik seperti perdagangan dengan frekuensi tinggi.
Hal ini dapat mengubah dinamika pasar dan menguntungkan institusi perbankan besar dengan akses ke teknologi yang lebih canggih.
Keempat, arbitrase regulasi. Institusi perbankan kadang-kadang menggunakan rekayasa keuangan untuk menghindari regulasi dan institusi pengawasan.
Dengan memanipulasi produk dan struktur keuangan, mereka dapat meminimalkan persyaratan modal atau menghindari beberapa pembatasan hukum lainnya.
“Kelima dan yang cukup masif terjadi adalah teknik rekayasa keuangan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak. Praktik seperti ini banyak terjadi di berbagai sektor bisnis, termasuk di perbankan dan industri keuangan global. Di Indonesia saya rasa juga akan mudah ditemukan praktik sejenis,” jelas Budi.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, regulator bersama para stakeholder di sektor perbankan dan industri keuangan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa praktik rekayasa keuangan dapat memberikan manfaat tanpa melanggar etika serta menjadi ancaman terhadap sistem keuangan serta perekonomian.
Menurut Budi, beberapa inisiatif yang dapat dilakukan diantaranya adalah; pengawasan dan audit berkala. Misalnya melakukan audit berkala tanpa pemberitahuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi.
Selain itu dengan menggunakan alat analitik data untuk mendeteksi anomali dalam laporan keuangan dan transaksi bank.
Langkah lainnya adalah dengan membuat program pelapor kecurangan. Program ini harus memberikan rasa aman dan anonim agar karyawan dan pihak lain dapat melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa takut mendapat sanksi.
Transparansi dan pengungkapan. Langkah ini mengharuskan bank untuk mengungkapkan item di luar neraca, kendaraan tujuan khusus, dan instrumen atau struktur keuangan non-tradisional lainnya.
Kemudian, menerapkan format pelaporan standar untuk mempermudah proses perbandingan dan analisis data lintas institusi.
Adapun regulator juga harus terus memperbarui dan menyesuaikan regulasi agar tetap sejalan dengan evolusi produk dan strategi keuangan. Inisiatif untuk bekerja sama secara internasional menjadi penting untuk memahami tren keuangan global dan mengadopsi praktik terbaik.
“Hal penting lainnya adalah membuat saluran komunikasi terbuka antara regulator, bank, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi kekhawatiran dan informasi. Komunikasi yang efektif dan kentinyu seringkali diabaikan, padalah ini adalah langkah pertama kita untuk menjalankan semua program agar dapat beralan optimal dan efektif,” sebut Budi.
Bprnews.id - Mendekati kuartal terakhir tahun 2023, Pengumuman Pemerintah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 bakal segera diumumkan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan, UMP yang akan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
"Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan," tulis pasal 29 ayat (1), dikutip detikcom Kamis (2/11).
"Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi," bunyi ayat (2).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengkampanyekan kenaikan upah minimum sebesar 15%. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil keputusan penting tersebut.
Jika produktivitas cukup bagus mungkin saja upah naik lebih tinggi dari permintaan. Tetapi jika sebaliknya maka yang jadi prioritas adalah menyelamatkan bisnis perusahaan dan para karyawan.
"Upah minimum kan threshold upah. Upah aktual kan ditentukan di masing-masing perusahaan melalui bipartite. Jadi kenaikan upah tergantung kondisi masing-masing perusahaan. Kalau bagus productivitynya memungkinkan bisa naik lebih tinggi, tapi kalau sebaliknya harus diprioritaskan bagaimana perusahaan dan karyawannya bisa survive," jelasnya .
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta Nurjaman menyebut dewan pengupahan nasional belum melaksanakan sidang terkait UMP.
"Baru rapat-rapat dewan pengupahan belum melaksanakan sidang. Nanti kalau sudah sidang baru ketahuan berapa titik-titik permintaan, kesiapan, kesepakatan, kan gitu. Rata nantinya kalau sekarang belum," tuturnya.
Ia menyebut penetapan upah harus di bawah permintaan buruh. Nurjaman mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan beberapa variabel lainnya.
"Ya lihat aja pertumbuhan ekonominya berapa. Ya sekitar itu lah kan ada variabellain, ada pertumbuhan ekonomi, ada produktivitas," ungkapnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan telah mencabutan izin usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja (Perumda BPR KRI) Indramayu sejak 12 September 2023. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap penyebab bangkrutnya BPR KRI.
Purbaya menjelaskan bahwa LPS akan segera memulai penyelidikan tentang permasalahan yang menyebabkan bangkrutnya bank tersebut, proses ini akan dilakukan melalui penyelidikan mendalam pada bank BPR KRI.
Purbaya menegaskan jika memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja merugikan bank sehingga bank ini menjadi bank gagal, maka LPS akan menindaklanjuti ke jalur hukum
"Wajib ada efek jera supaya ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. kami juga berencana membangun sistem IT untuk membantu manajemen BPR se-Indonesia agar memiliki tata kelola bisnis bank yang baik,” ucap Purbaya.
Sementara itu, seorang pensiunan ASN dan salah seorang nasabah BPR KRI, Sri Sunarti mengungkapkan kegegembiraan setelah menerima simpanan penuhnya dari BPR KRI Sri menuturkan haknya dapat kembali tanpa kurang sepeser pun.
Sudiro, seorang guru SD yang telah menjadi nasabah BPR KRI selama 12 tahun lalu bersyukur setelah LPS mengambil alih BPR KRI karena sempat mengalami hambatan untuk menerima hak nya BPR KRI dinyatakan bangkrut.
“Saya menunggu lama untuk menerima hak saya kembali, sampai akhirnya LPS datang dan menangani ini semua. Saya mendapatkan pengembalian simpanan saya sepenuhnya tanpa kurang sepeserpun, prosesnya sangat mudah dan cepat pengembaliannya. Kepada para nasabah lain, saya juga menyerukan agar jangan ragu menabung di bank, karena ada LPS yang akan menjamin simpanan kita,” tutur Sudiro.