Standard Post with Image
UMKM

Pemerintah hadir untuk melindungi pelaku UMKM dari persaingan dengan produk-produk impor yang dijual di platform social commerce

Bprnews.id - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah hadir untuk melindungi pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan dengan produk-produk impor yang dijual di platform social commerce.

"Sebanyak 95 persen Indonesia itu kan pengusahanya UMKM, oleh karena itu pemerintah harus hadir dan berpihak jangan sampai kita tidak membela," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

Saat meninjau kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, dia menyambangi sejumlah toko dan menerima keluhan dari para pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset dan sepi pembeli imbas persaingan dengan produk impor dari platform social commerce dengan harga jauh lebih murah.

Zulhas menyinggung persaingan tidak adil dimana produk impor dengan mudah bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), jaminan keamanan, hingga sertifikasi halal sementara produk dalam negeri diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut.

"Itu namanya enggak fair kita kan bukan dagang bebas sebebasnya tapi yang fair, yang adil, oleh karena itu pemerintah hadir dan kita tata," kata Zulhas. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur kegiatan jual beli di platform social commerce.

Setelah diberlakukannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kata Zulhas, pihaknya akan menyampaikan pemberitahuan kepada platform social commerce terkait aturan tersebut yang harus ditaati.

Pemerintah akan memberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) jika masih terdapat platform social commerce yang melanggar aturan.

"Jadi sudah ada aturan baru yang harus diikuti semua pihak, tentu kalau melanggar ada peringatan satu, peringatan kedua, dan pada saatnya nanti Kominfo tentu bisa memblokir," ujar Zulhas.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mengatur bahwa platform sosial commerce hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.

Selain itu, peraturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.

 

Standard Post with Image
UMKM

Kolaborasi Antara Pemerintah dan Sektor Swasta Untuk Optimalisasi Pemberdayaan UMKM

Bprnews.id - Menjadi sesuatu hal penting untuk membangun ekonomi Indonesia yang terbukti relisien termasuk di kala pandemi Covid-19, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) telah memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia hingga mencapai sebesar 61% atau setara dengan Rp9.580 triliun serta menciptakan lapangan kerja yang mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas usahanya, Pemerintah telah memberikan dukungan yang kuat seperti melalui Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Penting untuk diingat bahwa kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan sektor swasta adalah kunci untuk optimalisasi pemberdayaan UMKM,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Survei Litbang Kompas untuk Sampoerna Retail Community (SRC), Rabu (27/09).

Pemerintah juga terus mendorong berbagai program pemberdayaan bagi UMKM seperti kemudahan akses pembiayaan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat, UMi, Mekaar, LPDB, digitalisasi UMKM, kemitraan UMKM dengan usaha besar, serta perluasan pasar.

Lebih lanjut, hasil survei Litbang Kompas secara umum menunjukkan kontribusi aset SRC di tahun 2022 sebesar Rp236 triliun atau setara dengan 11,36% PDB retail Indonesia.  Dari sisi dampak daya saing, rata-rata omset toko meningkat 42% setelah bergabung menjadi SRC dan setidaknya 90% toko SRC telah mengadopsi digitalisasi melalui ekosistem digital AYO by SRC, dan 77% dari toko di bawah payung SRC mengalami penambahan jenis usaha.

Tidak hanya bagi para pemilik toko, keberadaan SRC juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, seperti bagi UMKM di sekitar toko SRC yang memperoleh manfaat dari Pojok Lokal, sebuah rak khusus yang didedikasikan bagi produk UMKM di sekitar toko SRC. Secara nasional, total transaksi di Pojok Lokal mencapai Rp5,65 triliun. Selain itu, SRC berperan dalam membentuk lapangan kerja di mana 51% toko SRC berhasil membuka lapangan pekerjaan baru melalui penambahan karyawan.

“Data tersebut menunjukkan bahwa toko kelontong tradisional adalah bisnis UMKM yang menjanjikan dan terus dapat dikembangkan menjadi toko yang lebih modern, terdigitalisasi, dan berdampak luas,” tutur Menko Airlangga.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, SRC juga berkontribusi terhadap digitalisasi UMKM, sistem keuangan yang inklusif, serta mendorong penggunaan pembayaran non tunai.

Menko Airlangga juga mengharapkan hasil survei ini dapat menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha untuk membantu kerja sama dengan UMKM, terutama bagi warung dan toko kelontong agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi retail modern yang pesat.

“Kami sampaikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna serta seluruh pihak atas inisiatif dan dukungannya terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM, termasuk kepada seluruh toko-toko yang telah bergabung dalam SRC. Semoga kerja sama ini bisa mendorong kemajuan UMKM di Indonesia dan terlihat mereka yang bergabung SRC, toko-tokonya naik kelas semua,” pungkas Menko Airlangga. 

Standard Post with Image
UMKM

22 Juta UMKM di RI telah Masuk Ekosistem Digital

Bprnews.id - Data Kementeriam Koperasi dan UKM dalam ekosistem terus bertambah hingga Agustus sudah mencapai 22 juta UMKM yang go digital.Meski demikian hingga akhir tahun ini target pemerintah adalah 24 juta UMKM terdigitalisasi.

Payment Gateway mengajak dan mendorong para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk terjun ke dalam ekosistem digital.

“Kami menyediakan infrastruktur pembayaran untuk mendukung para pelaku UMKM. Kami membuat pekerjaan para pedagang menjadi lebih ringan karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian dan lain-lain. Para pembeli tinggal scan (QRIS) dan duit masuk,” kata Ngo Agustino, Co-founder dan Chief of Marketing Officer PT Yukk Kreasi Indonesia dikutip Jumat (29/9/2023).

“Bagaimana kami mendorong para pelaku UMKM untuk go digital? Kami melakukan edukasi. Kami akui bahwa ini tidak mudah karena masih banyak pedagang kecil yang belum mau masuk ke dalam ekosistem digital. Masih banyak resistensi,” sambung Agustino.

Menurut dia memang masih banyak pelaku UMKM yang belum mengadopsi sistem pembayaran digital. Namun, Agustino optimistis bahwa dengan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan terus-menerus, makin banyak pelaku UMKM yang sadar akan berbagai kemudahan sistem pembayaran digital.

“Apa yang terjadi di lapangan itu memang tidak mudah. Masih banyak UMKM yang belum mau menggunakan QRIS. Namun, kami terus mendorong dan mengedukasi mereka. Pelan-pelan kita ubah cara berpikir mereka, sehingga mereka siap masuk ke dalam ekosistem digital,” terang Agustino.

Terlibat secara aktif dalam banyak festival kuliner, mode, dan musik adalah salah satu cara yang dilakukan YUKK Payment Gateway untuk mengedukasi para pedagang kecil tentang pentingnya mengadopsi sistem pembayaran digital. Terbaru dalam event Taste of Thailand, festival kuliner khas Thailand, yang digelar oleh Infinite Event Organizer di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada 27 September—8 Oktober.

“Kami bekerja sama dengan banyak event organizer dan mal. Tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga di kota-kota lain, seperti di Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Batam. Kami ingin mengajak lebih banyak lagi para pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS,” kata Agustino.

Standard Post with Image
ojk

OJK Purwokerto Mengungkapkan NPL BPR dan BPRS Meningkat Signifikan

Bprnews.idOJK Purwokerto  "Ini mengungkapkan jika setelah pandemi, perekomian kita belum baik-baik saja," ujar Kepala OJK Purwokerto, Riwin Mihardi saat Ngobrol Santai bareng wartawan pada Rabu 27 September 2023.


Kinerja BPR dan BPRS yang memiliki jaringan kantor di eks Karesidenan Banyumas mencatatkan pertumbuhan positif yaitu sset 3,78% (YoY) & DPK 0,48% (YoY) , namun untuk Kredit mengalami penurunan sebesar -0,56% (YoY).

Rasio NPL Posisi Juli 2023 sebesar 14,84% dan Rasio LDR sebesar 82,45%. Per Juli 2023, secara yoy total aset BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang positif yaitu 0,62% (yoy) untuk total aset dan 1,46% (yoy) untuk total DPK namun untuk total kredit menurun -0,01% (yoy).

Sementara itu penyaluran kredit berdasarkan jenis pengunaan didominasi oleh kredit Modal Kerja sebesar 55,58%.

Adapun untuk penyaluran kredit berdasarkan kategori usaha didominasi oleh kredit UMKM sebesar 55,00% dan enyaluran Kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar
disalurkan ke Bukan Lapangan Usaha sebesar Rp1.774 Miliar

Disektor Perbankan, untuk BPR dan BPRS di bawah Pengawasan KOJK Purwokerto pada posisi Juli 2023 terdapat 7.589 Debitur yang direstrukturisasai dengan baki debet atau
outstanding sebesar 389 Miliar.

"Jumlah debitur dan outstanding yang terdampak terus menunjukan tren penurunan. Hal ini menunjukkan sebagian besar debitur yang mengikuti program restrukturisasi telah kembali melanjutkan cicilan atau melunasi utangnya," ujar Riwin.

Sebelumnya pada posisi Juli 2023, kinerja Perbankan dari sisi Aset dan Kredit di eks. Karesidenan Banyumas mencatatkan pertumbuhan positif yaitu Aset sebesar 4,54% (YoY), Kredit 13,57% (YoY) & DPK 1,89% (YoY).

Tingkat NPL terjaga dibawah 5 % posisi Juni 2023 pada level 4,34%, namun tetap menjadi perhatian dikarenakan terdapat trend peningkatan rasio NPL.

Per Juli 2023, kinerja Bank Umum di eks Karesidenan Banyumas mencatatkan pertumbuhan positif baik Aset 4,73% (YoY), Kredit 16,45%(YoY), dan DPK 2,15% (YoY).

Untuk rasio NPL mengalami peningkatan dari Juli 2022 sebesar 2,09% menjadi sebesar 2,52% pada posisi Juli 2023. Rasio LDR tercatat naik menjadi 101,82% pada posisi Juli 2023.

Standard Post with Image
BPR

Bank (BPR) Lestari Banten Rayakan Perjalanan 7 Tahun.

Bprnews.id - Bank Lestari Banten merayakan 7 tahun perjalananya , dengan mengadakan kegiatan outbond sebagai moment perekat rasa keakraban dan kekeluargaan antar karyawan.

Acara ini merupakan acara kumpul-kumpul yang pertama kali dilakukan kembali setelah pandemi covid melanda, diisi dengan permainan-permainan dan juga bagi-bagi doorprize, pada Sabtu, 23 September di Sapadia Outbond, Bogor.

"7 tahun ini usia yang masih sangat muda untuk sebuah perusahaan. Kalau diibaratkan anak-anak, ini baru memasuki masa sekolah. Mulai belajar hal baru berkembang lebih baik ke depannya. Acara ini juga merupakan apresiasi bagi seluruh karyawan yang sudah bekerja keras bersama-sama dengan Bank Lestari Banten (BPR) melewati badai pandemi kemarin ya." ujar Eka Desyanti, Direktur Utama Bank Lestari Banten (BPR).

Selain untuk perayaan ulang tahun dan ajang keakraban antar karyawan, acara outbond ini juga dilakukan untuk mengenalkan brand Bank Lestari Banten (BPR) di masyarakat.

"Terima kasih juga dukungan dan kepercayaan dari nasabah setia Bank Lestari Banten (BPR) dan masyarakat Banten selama perjalanan 7 tahun ini. Harapannya semoga bisnis kami dapat terus berkembang dan memberikan layanan terbaik dan dampak positif di lingkungan terdekat kami, baik karyawan dan masyarakat sekitar." tutup Eka.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News