Bprnews.id - Digitalisasi proses bisnis internal dan menciptakan model bisnis baru menjadi dua pendekatan utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk menawarkan pembiayaan inovatif bagi UMKM.
Melalui upaya tersebut, bank nasional tersebut semakin memberdayakan UMKM sekaligus mengatasi risiko operasional dan menekan pembiayaan operasional dalam perseroan.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso mengatakan transformasi digital dan pembiayaan inovatif, yang merupakan subtema Forum ASEAN-Indo-Pasifik (AIPF), menjadi strategi perseroan dalam upaya mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami melihat bahwa subtema yang paling relevan dalam konteks ASEAN dan Indo-Pasifik adalah transformasi digital dan pembiayaan inovatif, karena BRI berada dalam posisi strategis untuk mendukung perekonomian nasional dan ASEAN melalui UMKM,” kata Sunarso dalam sesi pleno AIPF di Jakarta, Selasa.
Digitalisasi bisnis internal bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Sementara penciptaan model bisnis baru melalui digital dilakukan dengan mengeksplorasi peluang yang ada sehingga dapat menambah pendapatan dan nilai baru bagi perseroan.
BRI menjadi salah satu perusahaan yang hadir dalam peresmian AIPF yang merupakan bagian dari kepemimpinan Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023. AIPF berfungsi sebagai platform untuk dialog yang konstruktif serta mendorong kolaborasi yang inklusif dan konkret antara badan usaha milik negara dan swasta.
Diskusi pada AIPF akan mencakup tiga fokus utama, yaitu infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh, pembayaran berkelanjutan yang inovatif, serta transformasi digital inklusif dan ekonomi kreatif.
Penyelenggaraan AIPF adalah implementasi nyata dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN pada 2019. Inisiatif AOIP sendiri bertujuan untuk memperkuat arsitektur regional yang inklusif, mendorong kolaborasi, memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, dan menangkap peluang yang ada di kawasan Indo-Pasifik.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital banking terus melesat, setidaknya hingga Agustus 2023. Kondisinya berbeda dengan transaksi menggunakan kartu ATM, kartu debit, hingga kartu kredit yang kian menurun.
Berdasarkan data BI, nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.098,46 triliun pada Agustus 2023, tumbuh 11,87 persen secara tahunan (year on year/yoy). Nilai transaksi uang elektronik juga naik 8,62 persen yoy pada Agustus 2023 jadi Rp38,51 triliun.
Sementara nominal transaksi QRIS mencapai Rp18,33 triliun pada Agustus 2023, tumbuh pesat 89,64 persen yoy. Jumlah pengguna QRIS pun mencapai 40,05 juta dan jumlah merchant 28,38 juta yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"BI terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital," kata Perry Warjiyo dalam pengumunan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (21/9/2023).
Di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi digital banking, justru nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit kian menurun. Per Agustus 2023, transaksi kartu itu turun 6 persen yoy menjadi Rp679,16 triliun.
Pada bulan sebelumnya atau Juli 2023, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit juga mengalami penurunan 4,26 persen yoy menjadi Rp707,90 triliun.
Sejumlah bank mencatat transaksi ATM pun kian mengalami penurunan. Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) misalnya jumlah transaksi ATM turun 14,63 persen yoy menjadi 601 juta pada semester I/2023. Sementara nilai transaksi turun 5,85 persen yoy menjadi Rp321 triliun.
Berbeda dengan transaksi digital yang moncer. Misalnya, nilai transaksi di BNI Mobile Banking pada semester I/2023 menanjak 52,1 persen yoy menjadi Rp544 triliun. Sementara, jumlah transaksi melesat 71,1 persen yoy menjadi lebih dari 460 juta transaksi.
Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan BNI pun terus mengembangkan layanan digitalnya. "Kami terus memperluas layanan untuk membantu memberikan solusi mulai dari transaksi dasar hingga keuangan investasi dan remitansi,” katanya.
Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), jumlah ATM kian susut dari 13.077 unit pada Juni 2022 menjadi 13.034 unit pada Juni 2023.
BMRI juga mencatat kontribusi transaksi ATM terhadap pendapatan nonbunga bank turun 21,8 persen yoy menjadi Rp240 miliar pada paruh pertama 2023.
Senior Vice President Transaction Bank Retail Sales Group Bank Mandiri Thomas Wahyudi sebelumnya mengatakan tren penyusutan transaksi memakai kartu, termasuk di ATM itu terjadi seiring pesatnya digitalisasi.
"Tren [transaksi digital] ini juga cukup berkembang, terlihat dari pertumbuhan transaksi cardless yang relatif tinggi," ujarnya pada beberapa waktu lalu.
Bprnews.id - Penggunaan produk keuangan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater semakin marak di Indonesia. Bahkan, jumlah penggunaan layanan menunda atau mencicil pembayaran itu kini sudah melampaui penggunaan kartu kredit.
Industri perbankan pun tak mau kalah dan sudah ikut masuk ke bisnis paylater. Di tahun ini saja, ada dua bank besar yang mengumumkan hendak merambah ke bisnis tersebut, yakni yakni bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memandang hal ini baik untuk bisnis. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi mengatakan yang terpenting masyarakat harus teredukasi agar memiliki pemahaman soal penggunaan paylater.
"Kalau [bank masuk ke bisnis paylater] secara bisnis bagus-bagus saja, yang penting masyarakat tahu untuk penggunaannya aja. Makanya anak muda harus kita edukasi agar mereka tidak hidup besar pasar dari tiang, itu ngeri banget," ujarnya selepas acara CNBC Investment Expo 2023 di Central Park, Jakarta, Jumat (15/9/2023) lalu.
Sebelumnya, OJK mencatat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) layanan BNPL per April 2023 mencapai 9,7% atau di atas batas aman 5%. Berdasarkan umur, rentang usia muda 20-30 tahun menyumbang 47,78% terhadap rasio NPL BNPL.
Menanggapi hal itu, Friderica yang akrab disapa Kiki itu, menyebut tingkat inklusi keuangan pada rentang usia muda tersebut sebenarnya sudah mencapai sekitar 86% atau tergolong tinggi. Tingkat tersebut juga terus naik dari tahun ke tahun, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan tingkat literasi keuangan.
"Anak muda sekarang, 'jam temenku bagus deh padahal belum gajian' akhirnya [beli] pakai paylater, jangan kayak gitu," kata Kiki.
Memang tidak bisa dipungkiri, kontribusi generasi muda, yakni milenial dan generasi z terhadap bisnis ritel bank sangat besar. Terutama, pada produk keuangan yang terdigitalisasi seperti paylater.
"Untuk itu wajar bila bank-bank besar mulai masuk ke bisnis paylater. Karena memang prospektif dan bisa menyesuaikan dengan tren transaksi keuangan milenial dan Gen Z," ujar SVP, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Senin (18/9/2023).
Maka dari itu, Trioksa memandang bisnis paylater tentunya akan menguntungkan bank. Belum lagi, bank memiliki modal dan sumber daya yang lebih dari memadai untuk masuk ke bisnis tersebut.
Selain itu, ia menyebut masuknya bank terhadap bisnis paylater tidak terlepas dari tren kartu kredit yang mulai tergantikan oleh layanan produk keuangan baru itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) Yohanes Arts Abimanyu mengungkapkan bahwa jumlah outstanding amount atau jumlah utang yang belum terbayarkan dari BNPL sebesar Rp 25,16 triliun per semester I-2023. Sementara total outstanding yang termasuk kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar Rp 2,15 triliun. Besaran tersebut berasal dari sekitar 13 juta pengguna BNPL, yang mana sudah melampaui lebih 2 kali lipat pengguna kartu kredit yang sebanyak 6 juta.(WJ)
Bprnews.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan perseroan menjual produk lokal ke pasar Tiongkok.
Langkah tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi BTN mendukung Pemerintah termasuk Kementerian BUMN membawa UMKM menembus pasar global.
Adapun, UMKM yang dikirim BTN ke Tiongkok merupakan binaan dari Rumah BUMN BTN KC Yogyakarta. Rumah BUMN merupakan wadah untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya. Para UMKM tersebut memamerkan produk unggulannya melalui kegiatan China ASEAN Expo 2023 di Nanning Internasional Conference and Exhibition.
Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan produk yang dijual UMKM binaan Bank BTN yakni perlengkapan rumah tangga berbahan dasar eceng gondok serta daun pandan. Selain itu, UMKM tersebut juga menjual tas dengan teknik pewarnaan kain alami.
"Kami mengapresiasi Kementerian BUMN yang mewadahi para UMKM untuk go Tiongkok. Kami berharap upaya ini dapat membuat produk UMKM Indonesia juga diminati di pasar Tiongkok, terutama karena keunikan dan kreativitasnya," jelas Ramon dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 September 2023.
Selain pembinaan untuk UMKM, BTN juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pengusaha cilik tersebut. Dukungan BTN bagi para wiraswasta melalui KUR terpantau dari lonjakan penyaluran KUR sebesar 123,10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juni 2023.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir melalui staf khususnya, Arya Sinulingga,
menyebutkan keterlibatan UMKM dalam pasar global perlu ditingkatkan agar target ekspor tercapai.
"Pameran ini sekaligus menjadi wadah bagi UMKM untuk melakukan business matching dengan pengusaha dari berbagai negara di ASEAN, tentunya ini bisa membantu UMKM semakin melebarkan sayapnya di pasar global," tambah Arya.
China ASEAN EXPO 2023 merupakan pameran hasil kesepakatan pada KTT China ASEAN ke-7 di Oktober 2003 dalam kerangka kerja perdagangan ekonomi China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Kegiatan ini menjadi komitmen Indonesia untuk menjalin kerja sama perdagangan dan investasi dengan Tiongkok dan negara ASEAN lainnya.
Pada pembukaan kegiatan ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, dan beberapa tamu kenegaraan lainnya. Harapannya kegiatan ini dapat membawa keberhasilan UMKM di panggung dunia dan mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional.
Bprnews.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menutup TikTok Shop, meski dianggap telah merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Ada yang tafsirkan saya mau nutup TikTok, mana bisa Menteri Koperasi tutup TikTok. Kewenangannya ada di Kemenkominfo, ada di Kementerian Perdagangan, ada di Kementerian Investasi,"kata Teten dalam acara AFPI UMKM Summit 2023, di Smesco, Jakarta, Kamis.
Teten menyampaikan, transformasi digital seharusnya mampu melahirkan ekonomi baru, sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat seperti kesejahteraan yang meningkat dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Lebih lanjut, sikap tegas Teten terhadap TikTok merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada UMKM.
Menurutnya, masuknya barang konsumsi yang lebih banyak berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dapat merusak ekosistem UMKM.
Ditambah lagi, katanya lagi, tidak sedikit para selebritis dan pemengaruh (influencer) yang ikut mempromosikan dan berjualan kebutuhan barang pokok melalui loka pasar (marketplace) dan sosial commerce.
Teten mengatakan, pemerintah perlu mengatur arus barang yang dijual melalui platform digital. Hal ini bertujuan untuk mencegah penjualan barang ilegal.
"Kita perlu atur, kita lihat arus barangnya, kalau ternyata nanti platform digital ini jual barang ilegal, baik seller maupun platformnya, kan bisa kena aturan hukum pidana. Penggelapan atau mendagangkan barang curian atau barang ilegal, itu pidananya keras. Platformnya juga kena UU tentang Kepabeanan," kata Teten.
Teten juga menegaskan, tidak pernah anti terhadap investasi asing. Namun demikian, perlu diatur perizinan yang tidak merugikan pedagang dalam negeri.
"Saya bukan anti investasi asing di dalam digital ekonomi itu. Bukan. Jangan dijadikan tafsir itu. Justru kita, pemerintah sedang terus memperbaiki perizinan, memperbaiki kemudahan usaha karena ingin Indonesia itu menjadi negara yang paling atraktif untuk investasi," ujarnya pula. (WJ)