Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menrencanangkan beberapa syarat agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melantai di bursa yang telah terbuka sejak adanya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
OJK menyebutkan Dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait BPR/S salah satu syarat agar bisa melakukan penawaran umum baik itu berupa ekuitas, obligasi, maupun sukuk ialah harus memiliki modal inti senilai Rp 80 miliar.
Sebagai informasi, syarat minimal modal inti BPR yang harus dipenuhi BPR harus memiliki modal inti maksimal Rp 6 miliar pada akhir tahun 2024.
Direktur Utama BPR Syariah Artha Madani Cahyo Kartiko menilai syarat modal tersebut terlalu tinggi bagi BPR. Mengingat, tujuan diperbolehkannya BPR untuk melantai di bursa adalah agar mampu meningkatkan permodalan.
“Kalau modal intinya sudah Rp 80 miliar, saya rasa tidak perlu melantai sudah cukup untuk ekspansi bisnis dengan aset di atas Rp 1 Triliun,” ujar Cahyo.
Ia bilang sejatinya yang diinginkan adalah BPR/S dengan permodalan yang masih kecil atau sedang dapat memperoleh tambahan modal dari masyarakat melalui IPO. Sebab, ia menilai mereka memiliki keterbatasan dalam penambahan modal dari internal.
Oleh karenanya, ia usul agar persyaratan modal inti minimum tersebut dapat diturunkan menjadi sama dengan ketentuan saat ini yakni Rp 6 miliar.
Lebih lanjut, ia juga menyambut baik dan sangat berminat untuk melakukan penawaran saham melalui bursa efek ke depannya. Menurutnya, pertumbuhan usaha BPRS Artha Madani ke depan harus ditunjang oleh kecukupan modal..
“Kami telah merencanakan untuk dapat melakukan IPO di tahun 2025. Saat ini modal inti yang dimiliki BPRS Artha Madani sekitar Rp 18 miliar,” ujarnya.
Sedikit berbeda, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha menilai bahwa persyaratan modal inti untuk bisa melantai di bursa itu sudah sesuai dengan yang diharapkan.
“Kalau modal inti bank terlalu kecil, mana laku nanti sahamnya di pasar modal,” ujar pria yang akrab disapa Mansu ini
Meski demikian, Mansu belum berkomentar banyak apakah akan tertarik untuk melantai di bursa ke depannya. Mengingat, modal inti BPR Hasamitra per 2022 saja sudah mencapai Rp 400 miliar.
Ia hanya bilang untuk saat ini belum ada arahan. Serta aturan tersebut masih diperdalam dulu, mengingat itu juga masih berupa rancangan.
“Kami saat ini masih diskusi dengan pemilik dan lembaga pasar modal yang ada,” ujarnya.
Sedikit berbeda, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy justru menilai syarat modal inti tersebut justru masih terlalu kecil. Oleh karenanya, nantinya itu perlu dinaikan secara bertahap agar fair dengan emiten keuangan lainnya perlu dinaikkan.
“Tahap awal untuk menarik mereka, Rp 80 miliar oke saja,” ujar Budi.
Tak hanya itu, Budi juga mengingatkan bahwa dengan ekuitas minim seperti itu, bisa jadi tidak ada yang tertarik untuk mengoleksi sahamnya. Terlebih, bagi para investor institusi.
“Akan rawan manipulasi jika free float-nya juga rendah,” tandasnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menrencanangkan beberapa syarat agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melantai di bursa yang telah terbuka sejak adanya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
OJK menyebutkan Dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait BPR/S salah satu syarat agar bisa melakukan penawaran umum baik itu berupa ekuitas, obligasi, maupun sukuk ialah harus memiliki modal inti senilai Rp 80 miliar.
Sebagai informasi, syarat minimal modal inti BPR yang harus dipenuhi BPR harus memiliki modal inti maksimal Rp 6 miliar pada akhir tahun 2024.
Direktur Utama BPR Syariah Artha Madani Cahyo Kartiko menilai syarat modal tersebut terlalu tinggi bagi BPR. Mengingat, tujuan diperbolehkannya BPR untuk melantai di bursa adalah agar mampu meningkatkan permodalan.
“Kalau modal intinya sudah Rp 80 miliar, saya rasa tidak perlu melantai sudah cukup untuk ekspansi bisnis dengan aset di atas Rp 1 Triliun,” ujar Cahyo.
Ia bilang sejatinya yang diinginkan adalah BPR/S dengan permodalan yang masih kecil atau sedang dapat memperoleh tambahan modal dari masyarakat melalui IPO. Sebab, ia menilai mereka memiliki keterbatasan dalam penambahan modal dari internal.
Oleh karenanya, ia usul agar persyaratan modal inti minimum tersebut dapat diturunkan menjadi sama dengan ketentuan saat ini yakni Rp 6 miliar.
Lebih lanjut, ia juga menyambut baik dan sangat berminat untuk melakukan penawaran saham melalui bursa efek ke depannya. Menurutnya, pertumbuhan usaha BPRS Artha Madani ke depan harus ditunjang oleh kecukupan modal..
“Kami telah merencanakan untuk dapat melakukan IPO di tahun 2025. Saat ini modal inti yang dimiliki BPRS Artha Madani sekitar Rp 18 miliar,” ujarnya.
Sedikit berbeda, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha menilai bahwa persyaratan modal inti untuk bisa melantai di bursa itu sudah sesuai dengan yang diharapkan.
“Kalau modal inti bank terlalu kecil, mana laku nanti sahamnya di pasar modal,” ujar pria yang akrab disapa Mansu ini
Meski demikian, Mansu belum berkomentar banyak apakah akan tertarik untuk melantai di bursa ke depannya. Mengingat, modal inti BPR Hasamitra per 2022 saja sudah mencapai Rp 400 miliar.
Ia hanya bilang untuk saat ini belum ada arahan. Serta aturan tersebut masih diperdalam dulu, mengingat itu juga masih berupa rancangan.
“Kami saat ini masih diskusi dengan pemilik dan lembaga pasar modal yang ada,” ujarnya.
Sedikit berbeda, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy justru menilai syarat modal inti tersebut justru masih terlalu kecil. Oleh karenanya, nantinya itu perlu dinaikan secara bertahap agar fair dengan emiten keuangan lainnya perlu dinaikkan.
“Tahap awal untuk menarik mereka, Rp 80 miliar oke saja,” ujar Budi.
Tak hanya itu, Budi juga mengingatkan bahwa dengan ekuitas minim seperti itu, bisa jadi tidak ada yang tertarik untuk mengoleksi sahamnya. Terlebih, bagi para investor institusi.
“Akan rawan manipulasi jika free float-nya juga rendah,” tandasnya.
bprnews.id - Bakal capres Anies Baswedan merespons soal konflik Pulau Rempang, Batam. Anies bicara setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan.
"Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tau bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan," kata Anies di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
Anies mengatakan kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi. Dia menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidak sehat.
"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi," paparnya.
Anies lantas mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri. Dia meyakini pendekatan dengan keadilan akan menghadirkan ketenangan.
"Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Anies juga merespons pertanyaan terkait UU Cipta Kerja bagi kelangsungan para buruh. Anies lagi-lagi menekankan konsep perubahan yang dia dorong akan mengedepankan keadilan.
"Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan," ujarnya.
Anies mengatakan jika rekam jejaknya selama ini memang telah mengedepankan prinsip keadilan. Begitu pun, bacawapresnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengedepankan prinsip keadilan ketika masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
"Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya, bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan," paparnya.
"Begitu juga di Jakarta, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan," sambungnya.
Anies mengatakan hal itulah yang juga akan menjadi prinsip koalisi perubahan ke depan. Sebab, menurutnya, membuat kebijakan harus mempertimbangkan dari semua faktor.
"Pada saat krisis kemarin COVID-19 misalnya UMP di Jakarta mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor terdampak maka UMP nya tidak naik, tapi bagi sektor tidak terdampak bahkan meningkat salesnya seperti kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker itu justru mengalami peningkatan. Di situ UMP-nya naik seperti huruf k," jelasnya.
"Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu. Di mana semua sama, tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan," tambah Anies.
Bprnews.id - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat melanjutkan persidangan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) atau dikenal dengan korupsi BTS Kominfo. Agenda persidangan hari ini, Selasa 12 September 2023, masih pemeriksaan saksi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menghadirkan tujuh orang saksi yang salah satunya merupakan Ketua Koperasi Usaha Sejahtera Optimis, Jamuri. Ketua majelis hakim, Fahzal Hendri dalam persidangan menanyakan kepada saksi Jamuri terkait dengan adanya dua perusahaan yakni PT Multi Trans Data (MTD) dan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) yang membeli perangkat ke koperasi milik karyawan Bakti tersebut.
“Siapa yang mengarahkan beli barang ke koperasi?” tanya Fahzal dalam persidangan, Selasa, 12 September 2023.
“Enggak ada yang mulia, setahu kami, mereka yang langsung menghubungi kami,” jawab Jamuri.
Dalam persidangan terungkap, koperasi karyawan BAKTI mendapatkan keuntungan hingga Rp 7,1 miliar imbas dari pelaksanaan proyek BTS 4G tersebut. Dua perusahaan yang merupakan pelaksana proyek yakni PT MTD dan PT IBS membeli perangkat berupa Very Small Aperture Terminal atau VSAT ke koperasi tersebut.
“Gimana ceritanya kok bisa koperasi ini menjual barang ke dua konsorsium tadi?” tanya Fahzal lagi.
“Sebenarnya mulai 2018 kami sudah jualan perangkat telekomunikasi, 2019 MTD beli 42 akses internet ke koperasi untuk proyek yang lain, nah karena sudah pernah beli makanya pada saat dapat kerjaan BTS, MTD ngontak ke koperasi apakah bisa menyediakan perangkat antenna yang 1,8 termasuk modem dan kemudian perangkat lainnya,” kata Jamuri.
Jamhuri menjelaskan, total belanja koperasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut mencapai Rp 51 miliar untuk PT MTD dan Rp 122 miliar untuk PT IBS. Ia mengatakan, barang VSAT yang dibutuhkan oleh dua perusahaan itu diambil lagi ke distributor.
Fahzal pun merasa aneh dengan alur pembelian perangkat yang dilakukan oleh para pelaksana proyek BTS 4G tersebut. Alih-alih mencari barang tersebut melalui distributor resmi, perusahaan itu malah membelinya melalui koperasi karyawan BAKTI Kominfo.
“Kecuali dikenal koperasi itu umpamanya dengan izin jadi distributor VSAT, beda lagi ceritanya. Ini kan enggak, koperasi pesan lagi ke distributor. Apa enggak bodoh orang berbisnis itu, saya pikir-pikir, dia (perusahaan) langsung ajalah ke distributor ngapain lewat koperasi, benar enggak Pak logikanya?” kata Fahzal.
“Iya kalau logika yang mulia,” jawab Jamuri.
Kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ini dilakukan secara bersama-sama mulai dari eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate; Direktur Utama (Dirut) BAKTI, Anang Achmad Latif; tenaga ahli dari Human Development UI, Yohan Suryanto; Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak.
Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki Muliawan; dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.
Terbaru Kejaksaan Agung menambah tiga lagi tersangka dalam kasus ini yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Elvano Hatorangan (EH); Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan (JS); dan Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza (MFM). Para terdakwa dan tersangka itu diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun dalam proyek penyediaan menara BTS 4G Bakti Kominfo.
Bprnews.id - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menggelar UMKM Digital Summit 2023 untuk menghubungkan, memajukan, dan mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital dan layanan fintech.
Melalui UMKM Digital Summit, AFPI akan mempertemukan para pelaku UMKM dengan penyedia platform fintech P2P lending untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor UMKM di era digital.
UMKM Digital Summit 2023 akan diselenggarakan pada 21 September 2023 di Convention Hall SMESCO Jakarta, dengan menghadirkan para menteri Kabinet Indonesia Maju dan tokoh-tokoh inspiratif berpengalaman di dunia usaha.
Berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, kegiatan ini diharapkan dapat menjawab masalah akses pembiayaan yang dialami pelaku UMKM dan membantu peningkatan inklusi keuangan nasional melalui proses digitalisasi yang dimiliki fintech.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan UMKM Digital Summit yang diselenggarakan oleh AFPI mengingat rasio kredit perbankan untuk UMKM baru mencapai 21%. Pemerintah pun saat ini memberikan perhatian begitu besar karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besarnya ditopang oleh sektor UMKM.
“Presiden begitu concern terhadap UMKM dan mendorong seluruh Kementerian untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Kalau mau UMKM naik kelas kuncinya adalah akses terhadap pembiayaan. Fintech sebagai bentuk transformasi di bidang keuangan dalam memberikan solusi akses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan banyak pelaku UMKM. Kami juga akan terus memberikan edukasi kepada UMKM supaya go digital terutama dalam hal keuangan,” ucap Menteri Teten pada acara Konferensi Pers UMKM Digital Summit 2023 di Gedung KemenKopUKM, di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Sekretaris Jenderal AFPI sekaligus CEO Dompet Kilat, Sunu Widyatmoko dalam kesempatan yang sama mengatakan untuk memaksimalkan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional, maka upaya peningkatan inklusi keuangan menjadi sangat penting dilakukan agar para pelaku UMKM dapat mengoptimalkan pertumbuhannya melalui akses pendanaan yang inklusif dari fintech, khususnya fintech peer-to-peer (P2P) lending.
Peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia yakni berkontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 60,5% dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Meski demikian, menurut survei Bank Indonesia, terdapat 61,8% UMKM terkendala mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan formal, dan menurut riset AFPI, pembiayaan juga masih belum merata yakni terpusat di Jawa dan Bali.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk menjawab tantangan pendanaan yang selama ini menghambat UMKM untuk berkontribusi lebih terhadap perekonomian. Kehadiran fintech P2P lending dalam ekosistem digital bertujuan untuk menyediakan solusi pendanaan yang lebih optimal bagi para UMKM, mengingat keunggulan dari fintech yakni mudah diakses, persyaratan sederhana dan memerlukan waktu pencairan dana yang relatif singkat,” kata Sunu.
Terkait dukungan AFPI untuk digitalisasi UMKM ini, lanjut Sunu, AFPI bekerja sama dengan EY Parthenon untuk melakukan riset terkait studi pasar dan advokasi kebijakan UMKM. Dari hasil riset tersebut AFPI dan EY Parthenon menyimpulkan bahwa perladanya elemen literasi digital dan literasi keuangan, untuk memperkuat segmentasi UMKM yang sudah ada selama ini. Harapannya anggota AFPI dapat menambah visibilitas terhadap potensi UMKM ke depan, sehingga menjadi sumbangsih nyata kami terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Bidang Humas AFPI sekaligus CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra mengungkapkan riset AFPI bersama EY Parthenon mengklasifikasikan UMKM di Indonesia menjadi empat segmentasi yang lebih rinci untuk mendukung pengambilan kebijakan pemberian pembiayaan yang lebih tepat sasaran bagi pemangku kepentingan termasuk penyelenggara fintech P2P lending. Dalam riset AFPI dan EY, ditambahkan elemen literasi digital dan literasi keuangan, sehingga akan memperkuat segmentasi UMKM yang sudah ada selama ini.
Andi Taufan menjelaskan dari riset AFPI - EY, ada empat segmentasi baru untuk UMKM, yakni Kelompok Bisnis Prospektif, Kelompok Kebutuhan Dasar, Kelompok Bisnis Konvensional Bertahan dan Kelompok Bisnis Unggul.
“Penyelenggaraan UMKM Digital Summit 2023 menjadi bukti konkret AFPI dalam meningkatkan awareness semua stakeholders bahwa digitalisasi dan pemanfaatan teknologi meningkatkan akses pembiayaan UMKM sebagai tindak lanjut temuan riset AFPI-EY. Dengan upaya peningkatan literasi yang terus dilakukan semua pihak, dan semakin banyak UMKM yang mengadopsi fintech sebagai solusi keuangan digital, maka pertumbuhan inklusi keuangan bisa terwujud dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ujar Andi Taufan.
Dalam rangkaiannya, AFPI UMKM Digital Summit 2023 akan terdapat Booth Fintech Pendanaan UMKM Digital, yaitu area booth yang ditujukan untuk dapat meningkatkan literasi fintech bagi anggota AFPI dan mitra binaan anggota AFPI mengenai upaya fintech pendanaan sebagai layanan teknologi keuangan yang paling potensial untuk dapat memajukan UMKM. Selain itu, AFPI juga menyediakan Get Fund Area di mana pengunjung akan mendapatkan kemudahan untuk mengakses dan melakukan pengajuan pendanaan secara langsung.
Tidak hanya itu, acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 juga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari para regulator seperti Menteri dan para pelaku usaha berpengalaman di dunia usaha seperti CEO perusahaan kenamaan Indonesia untuk dapat berbagi edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital, literasi keuangan, kontribusi FinTech pendanaan untuk UMKM, serta tata cara penggunaan fintech pendanaan untuk UMKM.
Terakhir, pihak AFPI juga mengadakan Get Fund Competition, yaitu kompetisi bagi UMKM pilihan Kementerian Koperasi dan UKM untuk berkesempatan mendapatkan pendanaan dari AFPI.
Bprnews.id - Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan dilakukan pendataan lengkap sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia. Pendataan ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 akan dimulai pada 15 September- 14 Oktober 2023 untuk pengumpulan datanya,data dikumpulkan dengan metode door-to-door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) oleh petugas BPS yang dilengkapi tanda pengenal.
Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan geotag dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM, sedangkan informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan Alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha.
Hingga kemudian, pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.
Dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address,
Selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 Kabupaten/Kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian baik yang menetap maupun tidak menetap.
Menteri Koperasi dan UMKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, serta Kepala BPS di Seluruh Provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul.
"Sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM kedepan,” ujar Teten dalam rilis, Jumat (15/9/2023).
Dia menambahkan, keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.
“Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi,” kata Teten.
Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.
“Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami,” kata Amalia.
Pengembangan basis data tunggal memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di tanah air, di antaranya mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi.