Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) guna membangun strategi menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan konsistensi, inovasi, dan sinergi menjadi dasar dalam upaya menjaga stabilitas harga. Gerakan ini juga dibentuk bersama Pemerintah baik pusat maupun daerah dan lintas Kementerian dan Lembaga.
Pada tanggal 14 Juli 2023, secara serentak diselenggarakan GNPIP di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah GNPIP sepanjang 2023 di beberapa provinsi antara lain GNPIP Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Provinsi Kalteng melakukan inovasi pengelolaan pangan melalui food estate khususnya komoditas beras.
Dalam upaya stabilitas ini, penguatan ekonomi Kalteng didorong dengan geliat produk lokal dan penguatan pariwisata. Olehnya GNPIP Kalteng pada kesempatan Ini diselaraskan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Terkait konsistensi, inovasi dan sinergi itu, Gubernur BI Perry Warjiyo dalam puncak gelaran ketiga gerakan (GNPIP, GBBI, BBWI) di Kalteng menyampaikan tiga hal. Pertama, Gubernur Perry mengajak masyarakat membeli produk UMKM buatan Indonesia serta bersama mengendalikan harga untuk menyejahterakan rakyat. UMKM yang lebih dari 90% menyerap tenaga kerja merupakan pilar ekonomi negara untuk memajukan kaum wanita dan pemuda.
Di samping Itu, pariwisata Indonesia juga penting bagi kesejahteraan rakyat. Kedua, perkuat hilirisasi dan digitalisasi bagi UMKM. QRIS yang merupakan insiasi BI adalah salah satu contoh bagaimana kita dapat membantu mendigitalkan UMKM. Ketiga, perlunya memperkuat koordinasi dan sinergi. Salah satunya melalui kolaborasi pada GNPIP yang dilakukan sejak 2022 lalu melalui 46 kantor BI di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki berharap program ini dapat mendukung UMKM agar pertumbuhan ekonomi merata. Ke depan, sesuai arahan Presiden RI, kita perlu mendorong produk wastra, kuliner dan kriya yang luar biasa.
Secara bersamaan kita perlu meningkatkan kualitas lapangan kerja di sektor ini mengingat 97% lapangan kerja disediakan usaha mikro, khususnya sektor informal. Karenanya, Menteri Teten mengajak untuk menggiatkan hilirisasi produk UMKM dari keunggulan masing-masing daerah, contohnya adalah komoditas rotan di Kalteng.
Sumber : Siaran Pers Bank Indonesia
Bprnews.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peran perantau yang berdomisili di luar negeri dalam upaya membukakan peluang bagi UMKM Ranah Minang sehingga bisa merambah pasar Eropa. "Pemprov Sumbar terus berupaya membukakan pasar bagi UMKM. Tapi untuk membuka pasar di luar negeri, butuh peran perantau yang punya jaringan luas," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Sumbar.
Saat delegasi Pemprov Sumbar dan sejumlah UMKM mengikuti Expo UMAMI ARENA di Norwegia 14-17 Februari 2023, perantau Minang yang ada di negara tersebut mengambil peranan penting dalam mencarikan perusahaan "buyer".
Ada tiga produk UMKM yang dibawa ke Norwegia yaitu bumbu rendang produksi Koperasi Ikaboga, Lile Coklat dan Kopi Solok Radjo. Tiga produk itu mendapat sambutan baik dari pengunjung dan beberapa perusahaan. Bumbu rendang mendapat perhatian dari perusahaan asal Belanda yang berencana memesan satu kontainer per bulan. Prosesnya akan dibantu oleh perantau Minang, Emmy Jorgensen yang menjadi pemilik perusahaan Scanesia.
Demikian juga dengan Lile Coklat yang diminati oleh sejumlah perusahaan dari Norwegia seperti Giga Boks, Lorenskog khusus untuk coklat kalengan. Pemasarannya juga dibantu oleh Scanesia."Kopi Solok Radjo juga mendapatkan banyak perhatian dan telah bertukar nomor kontak dengan pembeli potensial." peluang pasar bagi produk UMKM di luar negeri nantinya dengan dukungan dari para perantau Minang di luar negeri.
Pemprov Sumbar memiliki anggaran yang terbatas, karena itu dukungan penuh dari badan usaha ini menjadi bentuk kolaborasi yang luar biasa hingga produk UMKM Sumbar bisa dikenal dan mendapatkan pembeli di Eropa.
Bprnews.id - Melalui dua aplikasi yakni Posy dan Klikoo, Pintar Ventura Group (PVG) menyatakan komitmennya untuk terus mendorong transformasi digital perekonomian Indonesia dan meningkatkan efisiensi proses bisnis UMKM.
PVG adalah startup builder yang hadir sejak 2021 lalu dengan tujuan untuk menciptakan produk fintech yang sederhana, mudah diakses, dan ramah pengguna untuk pasar B2B Indonesia. PVG hadir memadukan teknologi modern dengan kebiasaan dan ekspektasi pasar tradisional.
Vlad Ayukaev selaku CEO PVG mengatakan, hadirnya PVG dilandasi pada masih banyak UMKM di Indonesia yang menjalankan roda bisnisnya secara tradisional. Padahal, menurutnya, dengan masuk ke dalam digitalisasi, bisnis UMKM bisa meningkat.
"Jelas bahwa sebagian besar pengusaha tetap tradisional dan menggunakan sedikit atau tanpa teknologi untuk meningkatkan bisnis mereka. Kami memutuskan untuk mengubahnya, dengan PVG yang secara khusus berfokus pada aplikasi B2B untuk UMKM," kata Vlad.
Sekadar informasi, Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan jumlah UMKM yang akan memasuki pasar digital pada 2024 meningkat hingga 30 juta unit usaha. Namun hingga kini 40 persen UMKM Indonesia masih menjalankan bisnis secara tradisional yang disebabkan karena kesenjangan keterampilan digital, kurangnya akses ke teknologi, dan faktor finansial.
Untuk itu, dibutuhkan lembaga jasa keuangan yang bisa menjembatani kesenjangan dan tantangan tersebut, salah satunya financial technology atau fintech. Hal itu lantaran lembaga pembiayaan jenis ini tengah tumbuh pesat di Indonesia. Bahkan di kala pandemi Covid-19, pertumbuhan fintech di Indonesia mencapai 39 persen, yang menjadikannya tertinggi kedua di antara negara-negara G20.
Peran fintech sendiri semakin hari makin besar dalam sektor-sektor produktif. Tentu saja, kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pascapandemi. Atas dasar itu PVG mengambil peran sebagai fintech yang berfokus pada peningkatan UMKM ke arah digital. Hal itu dilakukan lewat Posy dan Klikoo.
"Posy adalah kasir seluler, sementara Klikoo adalah aplikasi pembayaran tagihan," ucap Vlad. Vlad menerangkan, Posy diciptakan untuk menyediakan solusi yang mudah digunakan, terjangkau, dan efisien bagi pelaku UMKM di Indonesia. Terutama untuk mengelola keuangan, pembukuan transaksi, melacak inventaris, dan menerima pembayaran saat bepergian.
Dengan proses pendaftaran yang mudah, salah seorang pengguna menyebut Posy telah memudahkan dirinya dalam mengeloa dan menjalankan bisnisnya secara online. Dia bahkan terkesan dengan kemampuan Posy untuk memantau persediaan dan kinerja para karyawannya dari jarak jauh.
"Saya juga senang melihat statistik penjualan item paling populer saya dan mengoptimalkan persediaan berdasarkan data tersebut," ujar salah seorang pengguna Posy. Sedangkan Klikoo, lanjut Vlad, dikembangkan untuk fokus pada penjualan dan merchandising produk digital seperti pulsa, data internet, tiket bus, tagihan listrik, isi ulang uang elektronik, dan transaksi produk digital lainnya.
"Klikoo memungkinkan masyarakat umum yang tidak memiliki rekening bank untuk melakukan transaksi digital berbasis uang tunai melalui agen partner Klikoo," ujar Vlad.
Selain itu, Klikoo juga memperkenalkan fitur yang sangat berguna bagi agen PPOB yang disebut Klikoo Mart. Dengan fitur ini, Klikoo menargetkan untuk pasar PPOB dengan menyediakan bisnis yang fleksibilitas dan keandalan yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk mengelola modal kerja secara lebih baik dan meningkatkan retensi pelanggan.
Dengan fitur ini, Klikoo dapat mengintegrasikan puluhan penyedia produk digital untuk memastikan pelanggan mendapatkan penawaran terbaik. Dengan lebih dari 100.000 agen terdaftar, Klikoo juga menjadi peluang signifikan bagi penyedia produk digital untuk memusatkan penawaranan mereka dan menjangkau konsumen lebih luas yang biasanya tidak memiliki akses ke layanan perbankan digital.
Seorang pengguna Klikoo mengungkapkan kemudahan yang diberikan aplikasi ini. Menurutnya dia bisa dengan cepat mencari beragam produk dan melakukan transaksi. "Saya benar menikmati beragam produk digital dan kecepatan transaksi," ungkap seorang pengguna Klikoo.
Karena itu, Vlad berharap, dua aplikasi ini bisa meningkatkan efisiensi dan transparansi bisnis, meningkatkan daya saing, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat potensi pertumbuhan secara keseluruhan dalam lanskap bisnis Indonesia yang dinamis.
"Aplikasi sederhana namun inovatif ini membantu memastikan transisi yang mulus dan intuitif dari pembukuan tradisional dan transaksi tunai ke transaksi digital," ujar Vlad.
Referensi : CNN Indonesia
Bprnews.id - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bakal mempertimbangkan kondisi likuiditas untuk menaikkan bunga deposito di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), BI-7 days reverse repo rate (BI-7DRR). BI sebelumnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen untuk periode Januari 2023. Keputusan ini diambil untuk menekan inflasi di dalam negeri. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan jika likuiditas cukup maka BCA akan lambat mengikuti kenaikan suku bunga acuan BI.
Di sisi lain, BCA dan entitas anak membukukan laba bersih sebesar Rp40,7 triliun pada 2022 atau tumbuh 29,6 persen secara tahunan (yoy). Kemudian kredit korporasi naik 12,5 persen menjadi Rp322,2 triliun serta kredit komersial dan UKM naik 10,1 persen mencapai Rp210,2 triliun pada Desember 2022.
KPR juga tumbuh 11 persen menjadi Rp108,3 triliun dan KKB naik 13,6 persen menjadi Rp46,1 triliun. Saldo outstanding kartu kredit tumbuh 13,4 persen menjadi Rp13,8 triliun seiring dengan meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat, sehingga total portofolio kredit konsumer naik 11,7 persen menjadi Rp171,3 triliun.
Secara keseluruhan, total kredit BCA naik 11,7 persen menjadi Rp711,3 triliun di Desember 2022. Dari sisi pendanaan, CASA naik 10,6 persen mencapai Rp847,9 triliun per Desember 2022, berkontribusi hingga 82 persen dari total dana pihak ketiga. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga tumbuh 6,5 persen menjadi Rp1.040 triliun.
Seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, kami optimistis menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas, dan melangkah secara prudent di tahun 2023.
Bprnews.id - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mendapatkan tugas tambahan yaitu menjamin polis asuransi nasabah yang mulai diberlakukan 5 tahun mendatang, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan bahwa ini adalah tugas baru bagi LPS sehingga membutuhkan persiapan matang. Apalagi, mandat tersebut berbeda dengan industri perbankan yang selama ini dijamin oleh LPS.
"Tentu ini adalah sebuah mandat yang berbeda sama sekali dengan lembaga penjamin simpanan dari perbankan karena ini adalah industri yang di luar dari perbankan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Kamis (15/12).
Sri Mulyani juga menambahkan jika pemerintah nantinya juga akan menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang berisi mengenai proses yang perlu disiapkan baik dari sisi industri asuransi maupun LPS.
"Kita perlu melihat selalu keseimbangan antara melindungi masyarakat, memberikan kepastian kepada industri tapi juga mencegah moral hazard,"tambahnya.
Kebijakan ini dipastikan oleh Sri Mulyani akan dibahas dengan hati-hati bersama seluruh anggota dewan dan pelaku industri asuransi, sehingga saat diimplementasikan bisa memberikan manfaat dan bisa melindungi nasabah.
"Oleh karena itu, lima tahun ini nanti akan kita manfaatkan di dalam membuat persiapan-persiapannya," ujarnya.
Di dalam draf RUU PPSK, disebutkan bahwa LPS diberikan mandat baru untuk melindungi dana masyarakat yang ada di perusahaan asuransi. Padahal selama ini, LPS hanya bertugas untuk melindungi dana nasabah di industri perbankan.
"Di antara Pasal 3 dan Pasal, 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank dan Perusahaan Asuransi," tulis aturan tersebut.