bprnews.id - Menolak media sosial asal china, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki ini melakukan penolakan dan menurut Teten, negara lain seperti Amerika Serikat dan India pun berani melakukan penolakan serupa atas platfrom titok yang menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan.
"India dan Amerika Serikat berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan, sementara di Indonesia TikTok bisa menjalankan bisnis keduanya secara bersamaan," ujar Teten dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, dikutip dari YouTube Komisi VI, Rabu (6/9/2023).
Teten menegaskan untuk mengatur ihwal impor(cros border), harus mengekspor barang melalui mekanisme terlebeih dahulu, agar ritel dari luar negri tidak menjual produknya secara langsung.
"Setelah itu baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Kalau mereka langsung menjual produknya ke konsumen, UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita harus mengurus izin edar, SNI, sertifikasi halal, dan lain sebagainya," ungkap Teten.
Platfrom digital dilarang untuk menjual barangnya secara langsung karena akan menciptakan bisnis yang tidak adil, teten mendorong pemerintah melarang untuk mengimpor barang secara langsung dibawah harga US$100 dan melarang impor produk yang bisa diproduksi dari dalam negeri.
"Pemerintah juga perlu melarang barang yang belum diproduksi di dalam negeri meski harganya berada di bawah US$100 dolar. Tujuannya adalah agar barang-barang tersebut bisa diproduksi oleh UMKM Tanah Air," imbuh Teten.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas tak menampik bahwa kekuatan social commerce TikTok Shop sangat besar, bahkan melebihi dari e-commerce pada umumnya.
"TikTok itu benar ya socio commerce, keuangan, perdagangan, sosial media waduh jadi satu, itu kalau enggak diatur collapse [UMKM dan e-commerce] betul," ujar Zulhas dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR-RI di gedung parlemen, Senin (4/9/2023).
Zulhas menegaskan akan mengatur lebih detail dalam perubahan Permendag No.50/2020 tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Pada 1 Agustus perubahan beleid itu tengah dalam harmonisasi antar Kementerian dan Lembaga
"Karena TikTok ini luar biasa, dia [TikTok] mau investasi tahun depan rencananya US$10 miliar karena pangsa kita kan besar. Maka tidak ada pilihan kita harus tata," ungkapnya.
Zulhas mengataka sejumlah aturan untuk social commerce harus memiliki izin tersendiri . Selain itu, e-commerce maupun social commerce tidak diperbolehkan menjadi produsen atau wholesaler. "Saya usulkan social media tidak bisa otomatis jadi e-commerce, kalau jadi e-commerce dia harus izin lagi kalau dia mau dagang, harus dipisah," tutur Zulhas.
bprnews.id - Menarik Investasi dengan menggunakan strategi enam subholding kini telah diterapkan oleh PT Pertamina (Persero), optimistis bisa mempercepat pencapaian target net zero emission di tahun 2060.
Ema Sri Martini selaku Direktur Keuangan Pertamina menjelaskan pembentukan subholding menjadi upaya Pertamina bertahan dan meningkatkan minat investor untuk bekerja sama dalam menjalankan proyek transisi energi.
"Saya rasa strategi ini sangat efektif untuk menarik investasi hingga menarik bisnis yang mencocokkan sektor-sektor tertentu yang terdiri dari enam subholding kami," ujar Emma dalam ASEAN-Indo-Pacific Forum, Rabu (6/9/2023).
Emma mengatakan akan menargerkan pendapatan perusahaan lebih besar melalui energi baru, saat ini perusahaan 95 persen berasal dari bisnis fosil.
Hal ini dilakukan perusahaan dengan memperbesar alokasi investasi ke sektor energi bersih tanpa harus meninggalkan bisnis fosil.
"Kami mengalokasikan lebih banyak investasi untuk proyek energi bersih," kata Emma menegaskan.
Namun Emma Mengakui transisi energi ini tidak bisa berkembang secara cepat karena indonesia membutuhkan akses energi yang murah oleh karena itu pertamina mengambill langkah dekabonasi dengan unit bisnis fosil yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia saat ini.
"Yang pertama adalah dekarbonisasi, bisnis yang sudah ada, bagaimana kita bisa beroperasi dengan model operasi yang lebih ramah lingkungan dengan bisnis yang sudah ada," kata Emma.
Sedangkan di satu sisi, Pertamina tetap harus menjamin ketahanan energi nasional dengan membangun lini bisnis baru yang lebih ramah lingkungan. "Jadi menurut saya, ada dua mandat yang harus kita laksanakan secara bersamaan," kata Emma menambahkan.
bprnewa.id - Koperasi Konvensional akan menjadi koperasi berpola syariah di daerah yang berjuluk Kota Beras Serambi Madinah ini. Akan diupayakan sebaik mungkin oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solok, Sumatera Barat
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok Zulferi, di Solok, Selasa (5/9/2023), mengatakan saat ini pihaknya sedang berupaya menyempurnakan koperasi di Kota Solok untuk menjadi koperasi yang berpola syariah.
Salah satunya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam pembinaan dan mengarahkan koperasi konvensional menjadi koperasi berpola syariah dan koperasi akan mampu menjadi kekuatan ekonomi dengan cara memiliki organisasi, manajemen, pengelolaan keuangan, dan usaha yang sehat serta mandiri.
Maka dari itu, harus mengambil langkah untuk meningkatkan penataan, pengontrolan, dan pengendalian pencatatan laporan keuangan yang mengacu pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SOP, dan peraturan khusus. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan koperasi.
Kota Solok mempunyai koperasi sebanyak 40 yang masih aktif yang terbagi menjadi 1 jenis koperasi salah satunya adalah koperasi pegawai negri sebanyak 26 koperasi aktif dengan anggota 3.820 orang. Kemudian Koperasi serba usaha 9 koperasi dengan total anggota 1.446 orang, koperasi karyawan BUMN 6 koperasi total anggota 577 orang dan satu koperasi pensiunan dengan anggota 165 orang.
Alasan Zulferi beralih ke sistem syariah, yakni untuk membangun, mengembangkan potensi dan agar anggota menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
“Sistem syariah sudah mendunia saat ini, banyak negara yang jumlah umat Muslim sedikit tetapi mereka menganut sistem perbankan syariah,” kata dia lagi.
Zulferi menambhakan dengan melakukan syariah islam dalam koperasi tidak akan ada yang dirugikan, dan akan menumuhkan semangat semangat kebersamaan agar ke depannya koperasi lebih baik lagi, baik dari segi pengelolaan, pemasaran maupun pengembangan .
Sudah ada 10 koperasi yang melakukan pembinaan koperasi syariah sejak awal tahun, dan Pemkot Solok juga bekerja sama dengan beberapa sekolah tinggi dan universitas dengan ini sistem ekonomi syariah Kota Solok akan cepat berkembang .
“Saat ini kita sedang melakukan pendampingan lapangan dan setelah pendampingan ini, akan dilakukan evaluasi untuk melaksanakan pendampingan pada tahun depan untuk koperasi lainnya di Kota Solok,” ujarnya pula.
bprnews.id - Indonesia membuat Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara Mengeklaim Kinerja ekonomi indonesia yang dianggap cepat mempulihkan keadaan ekonomi setelah pandemi Covid-19 dibandingkan negara lain.
"Negara lain masih banyak yang defisit dan belum bisa kembali, Indonesia menjadi yang lebih cepat," kata dia dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (5/9/2023).
Suahisil menceritakan upaya yang pemerintah menjaga perekonomian selama pandemi dengan kondisi yang mengancam perekonomian ekonomi dan ketidak stabilan gobal yang harus dihadapi oleh pemerintah ekonomi indonesia.
Ketika pandemi sudah mereda, perekonomian dunia yang tadinya terpuruk tiba-tiba melejit, Tetapi menurut Suahasil keadaan ini justru bisa berbahaya maka itu dilakukan lah penaikan suku bunga untuk mengerem mesin ekonomi yagng terlalu panas.
Kondisi itu, kata Suahasil, kian parah dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina di awal 2022. "Kita juga dikagetkan dengan perang Rusia-Ukraina yang membuat lonjakan inflasi dan pengetatan moneter menjadi lebih kuat," ujar dia.
Pemerintah harus putar otak agar Indonesia tidak terimbas fluktuasi ekonomi dunia yang tinggi. Maka itu, kata dia, pemerintah memilih menerapkan kebijakan counter cyclical untuk menghadapi guncangan tersebut.
Pemerintah melakukan counter cyclical dengan mengambil kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlawanan dengan kondisi ekonomi. Batas defisit yang diperlebar itu diizinkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Artinya kalau ekonomi sedang terkontraksi secara dalam, maka APBN harus belanja lebih banyak," kata dia.
Susahil mengatakan sejak 2022 pemerintah mulai mengurangi angka defisit di APBN Karena kondisi pandemi sudah mulai mereda dan perekonomian sudah mulai pulih.
"Tidak mungkin defisit kita akumulasi terus," ujar dia.
Suahasil mengklaim rangkaian kebijakan itu terbukti manjur mengobati kondisi perekonomian Indonesia yang berdarah-darah. Buktinya, kata dia, pada 2022 pemerintah sudah berhasil mengurangi defisit APBN menjadi 2,4% dibanding Produk Domestik Bruto. "Ini lebih cepat dari amanat undang-undang yang mengatur defisit kita harus kembali paling lambat pada 2023," kata dia.
Menurut Suahasil, keberhasilan Indonesia inilah yang disorot dunia dan mendapatkan pujian dari IMF serta World Bank. Dia mengatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asean yang sedang digelar di Jakarta, akan ada banyak pihak yang menilai perekonomian Indonesia memberi harapan di tengah dunia yang penuh tekanan.
"IMF datang memuji, World Bank datang memuji Indonesia," ungkapnya.
bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, pihaknya tengah menyusun peraturan terkait dengan penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan BPR terlibat dapat sistem pembayaran, penukaran valuta asing, sampai melantai di pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menganggap, jumlah BPR yang mencapai 1.600 di Indonesia masih telalu besar.
"Kami sudah petakan, pengurangan BPR jadi sekitar 1.000 pada 2027 itu sangat memungkinkan," kata dia dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK Agustus, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya jumlah BPR yang terlalu banyak menjadi salah satu sumber masalah, karena beberapa di antaranya berada dalam kondisi finansial yang buruk dan tidak mampu bertahan.
Lebih lanjut, Dian mengatakan, OJK saat ini fokus menerapkan aturan "single presence policy" bagi BPR, di mana pihaknya melarang satu pihak mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.
Tujuan dari upaya ini adalah untuk mempercepat merger sektor BPR sebagai langkah yang lebih mudah dilakukan dan memberikan insentif yang jelas. Sehingga, dapat memperbaiki kinerja keuangan BPR, memungkinkan ekspansi kredit yang lebih luas, dan meningkatkan pengawasan yang lebih baik atas operasional.
Di mana, Peningkatan kapasitas bisnis ini antara lain dengan adanya penambahan fungsi kegiatan usaha BPR, seperti diperbolehkan pertukaran valuta asing, melakukan kegiatan transfer, hingga diperbolehkan melakukan aksi korporasi seperti penawaran umum perdana saham. "Kita sekarang sedang menyusun hampir final terkait BPR, detailnya saya sampaikan langsung saat POJK hampir keluar," tutur Dian.