BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) sepakat untuk memperluas kerja sama internasional dalam pengawasan perbankan dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Kerja Sama dalam Pengawasan Perbankan. Penandatanganan dilakukan secara sirkuler oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Deputy Chief Executive HKMA, Arthur Yuen, pada akhir pekan lalu.
Dian Ediana Rae berharap bahwa kerjasama ini akan memperkuat pengawasan bank dengan HKMA, termasuk kemungkinan penyelenggaraan supervisory college. "Kerjasama formal ini mencakup pertukaran informasi, Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Teroris (APU/PPT), pemeriksaan langsung, manajemen krisis, serta pengembangan kapasitas," ujar Dian.
Selain itu, Dian menambahkan bahwa kerjasama ini juga akan meningkatkan kapasitas pegawai kedua otoritas melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan pertukaran staf. "Kami berharap bahwa melalui MoU ini, OJK dan HKMA dapat terus bersinergi untuk memperkuat sektor pengawasan perbankan di kedua yurisdiksi," tambahnya.
Saat ini, terdapat dua bank Indonesia dengan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) di Hong Kong, yaitu Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sementara itu, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki kantor perwakilan di Hong Kong. "Di sisi lain, perbankan Hong Kong seperti HSBC juga menjalankan kegiatan operasional di Indonesia," kata Dian.
Hubungan antara OJK dan HKMA telah terjalin baik, ditandai dengan pelaksanaan knowledge exchange mengenai keamanan siber secara virtual pada awal 2024.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga keuangan untuk terus mengembangkan sistem deteksi dini guna mendeteksi transaksi mencurigakan seperti judi online. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah, menekankan pentingnya langkah ini untuk membatasi ruang gerak pelaku judi online yang memanfaatkan celah dalam sistem perbankan.
"Deteksi yang lebih baik memungkinkan kami untuk menangani laporan keuangan yang mencurigakan dengan lebih cepat dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat," ujar Deden dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.
Menurut Deden, pemberantasan judi online memerlukan sinergi antara berbagai pihak. "Kolaborasi antara OJK, lembaga keuangan, dan pihak terkait sangat penting untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum," tambahnya. Kerja sama ini diharapkan dapat menghentikan aliran dana dari aktivitas ilegal dan memberikan perlindungan tambahan kepada masyarakat dari risiko yang tidak diinginkan.
OJK menggunakan dua pendekatan utama dalam menghadapi maraknya judi online, yaitu pencegahan dan penegakan hukum. Salah satu langkah awal adalah edukasi dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko judi online. "Kami juga mengimbau lembaga keuangan agar lebih waspada dan terus mengembangkan parameter untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan," kata Deden.
Sebelumnya, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Arifiyadi, melaporkan bahwa setiap hari muncul sekitar 15.000 hingga 20.000 situs atau aplikasi judi online baru. Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah pemain judi online kini melebihi tiga juta orang, kebanyakan dari kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sementara itu, OJK telah memblokir sekitar 6.400 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online.
BPRNews.id - Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) di ‘A(idn)’ dengan Outlook Stabil. Dalam keterangan resminya, Fitch menyatakan, “Peringkat Nasional ‘A’ menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.”
Peringkat ini mencerminkan pandangan Fitch terhadap kemungkinan dukungan luar biasa dari pemerintah Indonesia (BBB/Stabil), meskipun kemungkinan tersebut dianggap sangat terbatas. "Kami menilai bahwa kepentingan sistemik yang rendah mengurangi kemungkinan adanya dukungan dari pemerintah pusat,” jelas Fitch. Hal ini disebabkan oleh peran Bank Jambi yang penting bagi perekonomian provinsi Jambi, namun dengan jejak dan pangsa pasar yang terbatas secara nasional.
Bank Jambi, yang dimiliki 22% oleh pemerintah provinsi Jambi dan sisanya oleh pemerintah kota serta kabupaten di provinsi tersebut, memainkan peran penting di wilayah asalnya. Model bisnis bank ini difokuskan pada pemberian pinjaman kepada pegawai negeri dan bisnis lokal di provinsi Jambi, dengan sekitar 85% dari portofolio pinjamannya terkait dengan konsumen.
Meskipun memiliki kepentingan sistemik yang lebih rendah dibandingkan bank nasional besar, Fitch menilai kekuatan intrinsik Bank Jambi cukup kuat untuk mendukung peringkatnya. “Penilaian ini mencakup pangsa pasar nasional bank yang kecil, model bisnis yang sederhana, kualitas aset yang memadai, profitabilitas dan kapitalisasi yang memuaskan, serta profil pendanaan yang didominasi oleh deposito yang rentan terhadap variasi musiman dan risiko konsentrasi,” tulis Fitch. Rasio modal inti umum (common equity Tier 1) bank yang mencapai 37% pada akhir 2023 juga disebutkan lebih tinggi daripada rata-rata industri yang berada di angka 26%
BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berhasil menjadi bank teratas dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2023, menduduki posisi ke-4 secara keseluruhan di antara seluruh perusahaan. Pencapaian ini didasarkan pada kinerja solid BRI Group selama tahun 2023, dengan pendapatan mencapai Rp241 triliun, laba bersih Rp60,1 triliun, aset sebesar Rp1.965 triliun, ekuitas Rp311 triliun, dan kapitalisasi pasar Rp682 triliun.
BRI juga diakui dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 pada Juni 2024, menjadi perusahaan keempat terbesar di sektor finansial dan peringkat ke-15 sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Hal ini mengukuhkan BRI sebagai bank terbesar di Indonesia dan salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara.
Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan bahwa keberhasilan kinerja BRI pada tahun 2023 akan menjadi motivasi untuk mencapai kinerja positif di tahun 2024. Pada Triwulan II 2024, BRI Group berhasil mencetak laba sebesar Rp29,90 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor UMKM, yang mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar Rp1.095,64 triliun.
Menteri BUMN RI, Erick Thohir, memberikan apresiasi terhadap capaian BRI dan 18 BUMN lainnya yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100, menegaskan peran penting BUMN sebagai penggerak ekonomi Indonesia
BPRNews.id - Pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui reformasi sektor keuangan. Dalam upacara yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu, OJK bertekad memperkokoh perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas.
Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menekankan pentingnya OJK sebagai katalisator utama dalam memodernisasi sektor jasa keuangan di Indonesia, sejalan dengan penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang berlaku sejak Maret 2023. “Kami akan terus mengupayakan sektor jasa keuangan yang lebih stabil, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global,” ungkap Mirza dalam pidatonya.
Dengan diperluasnya mandat OJK yang mencakup pengawasan terhadap koperasi open loop dan aset kripto mulai 2025, OJK dihadapkan pada tanggung jawab baru yang menuntut transformasi signifikan. Mirza menyoroti pentingnya tata kelola yang kuat serta kesiapan menghadapi digitalisasi. Ia juga menegaskan bahwa OJK tengah mempersiapkan diri untuk memastikan transisi berjalan lancar, menghindari potensi gejolak yang dapat memengaruhi stabilitas sektor jasa keuangan.
“OJK akan terus memperbaiki mekanisme kerja, meningkatkan efisiensi pelaporan, dan memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan,” tambahnya. Berbagai pembaruan juga dilakukan, termasuk peningkatan aplikasi pengawasan, penyempurnaan metodologi pengawasan, hingga pengembangan sistem informasi untuk memperbaiki transparansi dalam sektor ini.
Upacara HUT RI ke-79 ini tidak hanya diikuti oleh seluruh pegawai OJK di Jakarta, namun juga oleh kantor-kantor regional di berbagai daerah, menunjukkan solidaritas dan semangat dalam memperkuat peran OJK di tengah tantangan baru.