BPRNews.id - Beberapa bank mengonfirmasi bahwa likuiditas valuta asing mereka tetap dalam kondisi stabil. Batara Sianturi, CEO Citi, menyatakan, "Kami berkomitmen untuk menjaga ketersediaan likuiditas yang mencukupi, baik dalam rupiah maupun valuta asing, demi memenuhi kebutuhan kredit nasabah. Komitmen ini tercermin dari rasio NSFR dan LCR kami yang berada pada level yang aman."
Edi Masrianto, Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), menyampaikan bahwa, "Instrumen-instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, seperti SVBI, SUVBI, dan pembentukan CCP, memiliki potensi untuk memperkuat likuiditas valas di sektor perbankan. Namun, dampaknya akan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti desain instrumen, situasi pasar, serta kemampuan bank dalam memanfaatkan instrumen-instrumen tersebut."
Trioksa Siahaan, Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menekankan, "Langkah Bank Indonesia menerbitkan instrumen-instrumen baru bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Mengingat suku bunga _The Fed_ yang hampir sama dengan BI rate, wajar jika Bank Indonesia merasa perlu menjaga likuiditas valas domestik dan stabilitas rupiah."
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK) untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko di sektor keuangan. Peraturan ini, yang merupakan bagian dari inisiatif OJK untuk mendukung penguatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), juga menanggapi masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 mengenai penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.
Dalam keterangannya, OJK menjelaskan bahwa POJK SAF LJK mengatur berbagai jenis tindakan yang dianggap sebagai fraud, serta mencakup pihak-pihak yang terlibat, seperti LJK, organisasi yang mereka kendalikan, konsumen, dan mitra kerja, termasuk sektor swasta. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi LJK untuk menyusun dan menyampaikan kebijakan anti fraud, serta melaporkan kejadian fraud, baik secara rutin maupun insidental, dengan sanksi denda bagi keterlambatan yang disesuaikan dengan kompleksitas usaha.
OJK menekankan pentingnya penerapan sistem deteksi fraud dan peningkatan pemahaman terkait di antara pihak internal dan eksternal LJK. Peraturan ini diharapkan tidak hanya untuk mencegah, tetapi juga mendeteksi, menyelidiki, dan memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi integral dalam pengendalian fraud. OJK berharap penerbitan POJK SAF LJK dapat mendorong pelaksanaan anti fraud secara menyeluruh dan memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan kokoh.
BPRNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa ekonomi global saat ini menghadapi tantangan besar. Dalam konferensi pers virtual di Kantor Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, "Kondisi ekonomi global saat ini masih tertekan, terutama setelah data ketenagakerjaan terbaru dari Amerika Serikat menunjukkan pasar tenaga kerja yang agak lembek, yang meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya hard landing."
Sri Mulyani menjelaskan bahwa volatilitas ekonomi AS telah memberikan dampak signifikan ke seluruh dunia. Sementara itu, ekonomi Eropa menunjukkan tanda-tanda pemulihan, Sri Mulyani tetap memperingatkan bahwa situasi politik terkait Perang Rusia-Ukraina masih memberikan tekanan pada ekonomi kawasan tersebut.
Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pertumbuhan ekonomi China yang melambat, dengan angka pertumbuhan kuartal II tercatat sebesar 4,7%, di bawah 5%. "Ekonomi China menghadapi masalah struktural, terutama dalam sektor properti dan pinjaman pemerintah daerah yang sangat besar," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mencatat bahwa banyak negara kini menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari China, termasuk mobil listrik dan barang manufaktur lainnya. "Dari sisi global, banyak negara mulai memagari dengan tarif tinggi terhadap impor-impor dari China," ujarnya.
Sri Mulyani juga menyoroti bahwa meningkatnya dinamika politik, militer, dan keamanan di berbagai belahan dunia akan memengaruhi ekonomi global. "Dinamika politik dan militer yang meningkat di berbagai belahan dunia akan mempengaruhi kinerja ekonomi global," jelasnya.
Dengan ketidakpastian yang melanda, Sri Mulyani memprediksi bahwa ekonomi global pada tahun 2024 kemungkinan besar akan tetap melemah. "Ekonomi global 2024 ini diperkirakan masih akan melemah," tandasnya.
BPRNews.id - Setiap tanggal 14 Agustus, Indonesia merayakan Hari Pramuka, sebuah peringatan penting yang menghormati kontribusi Gerakan Pramuka dalam pembentukan karakter generasi muda. Peringatan ini dimulai sejak 14 Agustus 1961, ketika Presiden Soekarno resmi meluncurkan Gerakan Pramuka di Indonesia.
Dalam keterangannya, Presiden Soekarno menekankan pentingnya Gerakan Pramuka untuk mendidik generasi muda menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan berjiwa sosial. "Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda," ujar Presiden Soekarno saat peluncuran.
Hari Pramuka dirayakan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan anggota Pramuka dari berbagai tingkatan, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan semangat kebangsaan.
Di era digital saat ini, Gerakan Pramuka juga telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. "Kami tidak hanya berkegiatan di alam terbuka, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan berbagi pengetahuan," jelas seorang anggota Pramuka.
Peringatan Hari Pramuka setiap tahun diharapkan dapat mengingat kembali dan mengapresiasi jasa-jasa gerakan kepanduan dalam membentuk karakter dan semangat kebangsaan generasi muda Indonesia.
BPRNews.id - Pengusaha hotel mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi saat mulai berinvestasi atau membangun bisnis di suatu daerah, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu kendala utama adalah terkait pembiayaan dari bank.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyatakan bahwa para pengusaha masih menahan diri untuk berinvestasi di IKN karena terkendala dalam mendapatkan pembiayaan. "Jadi kalau misalnya hari ini ada seorang investor hotel mau ke sana, itu mayoritas yang tadi bilang harus buka, ya bank belum mau membiayai gitu, loh," katanya dalam acara konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/8/2024).
Hariyadi menekankan pentingnya dukungan perbankan bagi pengusaha hotel, karena sebagian besar dana yang dibutuhkan berasal dari perbankan. Oleh karena itu, mayoritas pengusaha hotel cenderung melibatkan perbankan untuk membiayai sebagian dari dana proyek-proyek mereka.
"Dan juga pada saat ini yang jadi kendala bagi investor hotel masuk ke IKN adalah belum adanya dukungan dari perbankan. Setelah kami cek semuanya, mereka menyatakan bahwa mereka ingin melihat perkembangan IKN terlebih dahulu. Walaupun porsi equity investor bisa lebih besar, bisa lebih dari 50% modalnya," jelasnya.
Hariyadi juga menambahkan bahwa pengusaha hotel akan terlebih dahulu menilai seberapa besar peluang masyarakat dari luar daerah untuk datang dan berkunjung ke IKN. Jika peluang tersebut belum terlihat, maka mereka belum akan berinvestasi di daerah tersebut. "Karena ini masalah demand.Lebih kepada tamunya ada apa enggak gitu kan. Mau dikasih relaksasi apapun kalau gak ada tamu, ya percuma," tambahnya.