BPRNews.id – Memburuknya kualitas kredit turut menimpa industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik konvensional maupun syariah. Terlebih, kualitas kredit untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuat beberapa BPR kian waspada dalam menyalurkan kredit.

Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) UMKM untuk industri BPR per Maret 2024 telah mencapai 14,36%. Angka ini naik dibandingkan posisi Maret 2023 yang berada di level 11,58% dan akhir 2023 di 13,12%.

Sejalan dengan kenaikan NPL, pertumbuhan kredit BPR di sektor UMKM pun konsisten melambat sejak awal tahun. Per Maret 2024, pertumbuhannya hanya sekitar 10,36%, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 14,05%.

Direktur Utama PT BPR Syariah (BPRS) Artha Madani, Cahyo Kartiko, mengakui bahwa kredit UMKM belum benar-benar pulih pasca pandemi Covid-19. Ketika relaksasi restrukturisasi dicabut, kualitas kredit di industri BPR terdampak signifikan.

Namun, Cahyo menyatakan bahwa relaksasi seperti restrukturisasi tidak bisa terus diperpanjang secara umum. "Perlu dilihat satu per satu, UMKM yang benar-benar tidak bisa pulih meskipun sudah berusaha maksimal," ujarnya.

Cahyo juga mengungkapkan bahwa sektor UMKM rentan terhadap penyalahgunaan dana kredit. "Alih-alih mengembangkan usaha, dana kredit sering digunakan untuk kepentingan lainnya," jelasnya.

Sebagai solusi, BPRS mempertimbangkan memberikan kredit dalam bentuk barang dan jasa daripada uang tunai. Namun, Cahyo menyadari tantangan edukasi konsumen dalam hal ini. "Kadang mereka tidak mau karena membandingkan dengan yang konvensional yang memberikan uang tunai," katanya.

BPRS Artha Madani telah menghentikan penyaluran kredit UMKM kepada nasabah baru. Portofolio kredit UMKM yang sebelumnya sekitar 60% kini hanya sekitar 15% dari total kredit per Kuartal I-2024 yang senilai Rp 357,53 miliar. "Kami sedang mencari model yang lebih baik agar tidak menghadapi masalah serupa," tambah Cahyo.

Saat ini, NPL Gross BPRS Artha Madani berada di level 2,7% dan NPL Net di 1,7%, angka yang stabil dari periode sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, mengungkapkan bahwa kualitas kredit UMKM di BPR Hasamitra tidak banyak terdampak pandemi. "Jadi tidak ada pengaruh dengan dicabutnya aturan relaksasi oleh OJK," ujarnya.

NPL bruto BPR Hasamitra pada Desember 2023 berada di angka 2,44%, dan turun menjadi 2,35% pada Mei 2024. Nyoman menegaskan bahwa antisipasi kenaikan NPL dilakukan dengan menyalurkan kredit berkualitas tanpa mengejar kuantitas, sesuai prinsip kredit yang sehat. "Tujuan penggunaan kredit harus jelas dan terhindar dari nasabah spekulatif, seperti untuk judi online," tambahnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menekankan bahwa dengan berakhirnya relaksasi restrukturisasi, BPR melakukan penyesuaian kualitas berdasarkan asesmen debitur terdampak Covid-19 yang menyebabkan kenaikan NPL di industri. "Dampak Covid-19 masih belum sepenuhnya pulih bagi sektor UMKM, sehingga mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan," pungkasnya.

BPRNews.id – Sidang lanjutan atas dugaan perusakan obyek sengketa Toko Sperpart Mekarsari yang terletak di Jl. Purworejo No. 1, Rt. 001 RW. 05, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, digelar di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B pada Senin, 24 Juni 2024. Persidangan kali ini kembali mencatat ketidakhadiran Tergugat SY (Satriyo Yudhiarto) dan BPR Surya Yudha.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Muh Imam Irsyad, S.H., dengan hakim anggota Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderon Putera Sitepu, S.H., M.H. Sidang digelar terbuka untuk umum.

Perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Wsb dengan agenda bukti tambahan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat Eva Triana, yaitu Dian Risandi Nusbar, S.H., dan Artdityo, S.E., S.H., M.Kn., dari kantor hukum DRN Lawyers. Sedangkan tergugat hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Eva Triana, Artdityo, S.E., S.H., M.Kn., menyampaikan bahwa kesaksian PR telah dicabut dan telah ada surat pernyataan pencabutan kesaksian dan keterangannya untuk tergugat. "Surat pernyataan pencabutan prihal kesaksian dan keterangan untuk tergugat atas nama Satriyo Yudhiarto, pemilik BPR Surya Yudha dan/atau untuk tergugat BPR Surya Yudha," ujarnya.

Ketua Majelis Hakim, Muh Imam Irsyad, S.H., menyampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan dengan materi kesimpulan pada Senin, 1 Juli 2024.

Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Wsb, saat sidang dimulai, pantauan awak media menunjukkan bahwa tergugat kembali tidak hadir. Ketidakhadiran ini memberikan keuntungan bagi pihak Eva Triana.

Kuasa Hukum Penggugat, Dian Risandi Nusbar, S.H., mengatakan, "Memang tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk kesekian kalinya. Tentunya, ini tidak masalah bagi kami." Ia menambahkan, "Disini ada aturan dan undang-undang yang mengatur bahwa persidangan tetap dilanjutkan, berarti tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab."

Dian Risandi Nusbar juga menambahkan, "Persidangan tetap dilanjutkan dengan pembuktian. Jika tergugat tidak hadir, apakah tergugat mengiyakan atas perbuatannya?"

Di akhir wawancara, Dian berharap, "Kami berharap Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan perkara ini seadil-adilnya terhadap klien kami, mengingat ada kerugian yang timbul di pihak Eva."

BPRNews.id - Industri perbankan Indonesia menghadapi tantangan serius sepanjang tiga bulan pertama tahun ini dengan kinerja laba yang terhambat. Data terbaru menunjukkan bahwa laba bank umum mencatatkan angka Rp61,87 triliun per Maret 2024, hanya tumbuh 2% secara tahunan year on year (yoy).

Capaian ini jauh melambat dibandingkan dengan kuartal IV 2023, di mana industri perbankan berhasil meraih pertumbuhan laba mencapai 20,6% yoy. Namun, terdapat kontras yang signifikan antara berbagai kelompok bank. Bank dengan modal inti paling kecil atau KBMI I melaporkan kontraksi laba sebesar 14,3% yoy, sementara KBMI II mengalami penurunan laba sebesar 7,9% yoy per Maret 2024.

Di sisi lain, bank-bank dengan modal inti menengah hingga besar masih mampu mempertahankan pertumbuhan laba, meskipun dalam laju yang lebih lambat. KBMI III mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 8,2% yoy menjadi Rp 10,7 triliun, sedangkan KBMI IV mencatatkan laba sebesar Rp 42,5 triliun, naik 3,5% yoy. Capaian ini menunjukkan perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan kinerja akhir tahun 2024, di mana KBMI III dan IV mencatatkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi, masing-masing 12,4% yoy dan 21,1% yoy.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menjelaskan bahwa lesunya kinerja perbankan disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan saat ini. "Tren ke depan, terutama di tahun ini dengan belum membaiknya geopolitik, berpotensi menekan kinerja bank," ujar Trioksa dalam wawancara, Senin (24/6/2024).

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, menyoroti bahwa penurunan kinerja perbankan juga dipicu oleh kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). NPL gross naik dari 2,25% pada bulan Maret menjadi 2,33% per bulan April. "Ketika NPL meningkat, bank harus membentuk cadangan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat risiko kredit yang ada," ungkap Paul.

Paul juga menduga bahwa kenaikan NPL ini terjadi seiring dengan berakhirnya program restrukturisasi kredit pada 1 April 2024. "Tidak semua segmen, terutama UMKM, sudah sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Segmen ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan NPL," tambahnya.

Moch Amin Nurdin, Senior Faculty LPPI, menekankan pentingnya pembentukan cadangan dalam menghadapi penurunan kualitas kredit dan berakhirnya restrukturisasi Covid-19 yang berdampak negatif terhadap perolehan laba perbankan. "Bank-bank perlu meningkatkan akses terhadap dana murah untuk menurunkan biaya pendanaan dan menjaga margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM)," jelas Amin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kondisi fundamental perbankan pada April 2024 tetap kuat, resilien, dan stabil. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencatatkan kenaikan sebesar 13,09% yoy menjadi Rp7.311 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa tingkat pengembalian aset atau return on asset (ROA) per Maret 2024 mencapai 2,62%, naik dari bulan sebelumnya 2,52%. Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga naik 10 basis poin (bps) menjadi 4,59%, sementara rasio permodalan (CAR) tetap kuat di atas ketentuan, yakni 27,33%.

Sebagai respons, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 diperpanjang hingga 2025 untuk mengurangi kerugian yang harus dicadangkan oleh perbankan, khususnya terkait kredit KUR. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai Sidang Kabinet pada Senin (24/6/2024) kemarin.

BPRNews.id - Investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mendapat kabar menggembirakan. Tiga perusahaan mengumumkan pembayaran dividen saham dengan yield yang sangat menarik, bahkan salah satunya mencapai lebih dari dua kali lipat bunga deposito bank.

Perusahaan yang akan membayar dividen tersebut adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), dan PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO). Dari ketiga emiten tersebut, IPCC menawarkan dividen yang paling menggiurkan.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) akan membagikan dividen sebesar Rp 113,44 miliar kepada para pemegang sahamnya. Dengan total 1,81 miliar saham yang beredar, setiap pemegang saham IPCC akan menerima dividen sebesar Rp 62,39 per saham.

Pada perdagangan Kamis (20/6), harga saham IPCC ditutup di level 720, naik 2,13% dari hari sebelumnya. Berdasarkan harga penutupan ini, yield dividen IPCC mencapai 8,66%, lebih dari dua kali lipat bunga deposito yang hanya 4,25% menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebelumnya, IPCC telah membagikan dividen interim sebesar Rp 39,23 miliar. Total dividen yang dibagikan IPCC untuk tahun 2023 mencapai Rp 152,68 miliar atau Rp 83,97 per saham, dengan dividend payout ratio (DPR) sebesar 80%.

Jadwal Pembayaran Dividen IPCC:

• Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 21 Juni 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 24 Juni 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 25 Juni 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 26 Juni 2024
• Pembayaran dividen: 25 Juli 2024

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) pada Jumat (21/6) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 5 per saham, dengan total dividen Rp 21,38 miliar. GPRA mencatat laba bersih sebesar Rp 96,48 miliar pada tahun 2023, hasil dari penjualan bersih yang mencapai Rp 459,53 miliar, melebihi target perusahaan.

PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO) akan membagikan dividen total sebesar Rp 61,67 miliar atau Rp 75 per saham. Pada perdagangan Kamis (20/6), harga saham SCCO ditutup di level 2.050, naik 2,50% dari hari sebelumnya, menghasilkan yield dividen sebesar 3,6%.

Jadwal Pembayaran Dividen SCCO:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 21 Juni 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 24 Juni 2024
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 25 Juni 2024
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 26 Juni 2024
• Pembayaran Dividen: 25 Juli 2024

Dengan peluang yang ada, investor masih memiliki kesempatan untuk memburu dividen saham-saham ini. Langkah bijak dalam memilih saham dividen bisa menjadi strategi efektif untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito bank.

BPRNews.id - Tren nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah mendekati level terburuk sejak 23 Maret 2020, memicu lonjakan simpanan valuta asing (valas) di perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam mata uang valas meningkat tajam sebesar 19,7% secara tahunan year-on-year(yoy) pada Mei 2024, mencapai nilai Rp 1.341,1 triliun.

Pertumbuhan simpanan valas ini jauh melampaui angka pada April 2024, yang hanya mencatat kenaikan sebesar 12,9% yoy dengan nilai Rp 1.291,4 triliun. Lonjakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam preferensi simpanan nasabah di tengah melemahnya nilai rupiah.

Dalam rinciannya, simpanan Giro mengalami peningkatan yang luar biasa, tumbuh 28% yoy pada Mei 2024, naik dari 20% yoy pada April. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas transaksi simpanan oleh korporasi melalui Giro. Di sisi lain, segmen Tabungan juga menunjukkan tren positif, tumbuh sebesar 4,6% yoy pada Mei 2024, setelah sebelumnya mengalami koreksi sebesar 3,7% yoy pada April lalu.

Simpanan Deposito berjangka turut mencatat pertumbuhan yang signifikan, naik 11% yoy pada Mei 2024, dibandingkan dengan pertumbuhan 8% yoy pada April. Pertumbuhan yang solid di berbagai segmen simpanan ini berhasil mendorong total DPK di perbankan naik menjadi 8,5% yoy pada Mei 2024, dari sebelumnya 8,1% yoy pada April.

Fenomena ini menunjukkan bahwa nasabah, baik individu maupun korporasi, mulai mengalihkan sebagian simpanannya ke mata uang asing sebagai langkah antisipatif terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan terhadap stabilitas mata uang asing, terutama dolar AS, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan situasi nilai tukar yang berfluktuasi, perbankan di Indonesia diharapkan terus memperkuat layanan dan produk valas untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin meningkat. Selain itu, langkah-langkah kebijakan dari otoritas moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memitigasi dampak dari volatilitas pasar global terhadap perekonomian domestik.