BPRNews.id - Bank bjb, salah satu bank terkemuka di Indonesia, mengumumkan peluncuran program Pasar Ngadigi di Pasar Baru Kabupaten Indramayu. Program ini merupakan bagian dari komitmen bank bjb untuk mendukung digitalisasi, khususnya di sektor ekonomi produktif, seperti pasar tradisional di berbagai daerah.

Widi Hartoto, Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, menyampaikan, "Pasar Ngadigi merupakan langkah progresif bank bjb dalam menghadirkan solusi pembayaran yang lebih modern dan efisien bagi pedagang dan pengunjung pasar."

Dengan menerapkan digital payment product seperti DIGI dan DigiCash by bank bjb, serta QRIS bank bjb, transaksi di Pasar Ngadigi dapat dilakukan secara cashless, memberikan kemudahan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

"Digitalisasi pasar tradisional semakin mendapatkan perhatian yang meningkat di kalangan masyarakat. Inovasi seperti Pasar Ngadigi diharapkan dapat mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi di pasar-pasar tradisional," tambah Widi.

Dalam program promosi transaksi Pasar Ngadigi, bank bjb menawarkan beragam keuntungan bagi para pengunjung Pasar Baru Indramayu. Periode promo berlangsung mulai tanggal 18 Maret hingga 5 April 2024. Nasabah yang melakukan transaksi menggunakan DIGI atau DigiCash by bank bjb di Pasar Ngadigi dengan minimal transaksi Rp 50.000 berkesempatan untuk mendapatkan sembako senilai maksimal Rp 15.000.

"Program ini adalah upaya bank bjb untuk memperkenalkan dan mendorong penggunaan metode pembayaran digital di pasar tradisional. Kami berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," ujar Widi.

Respon positif pun datang dari masyarakat dan pedagang pasar. Dedi Supriadi, salah seorang pedagang di Pasar Baru Indramayu, menyambut antusias program Pasar Ngadigi ini.

"Kami sangat antusias menyambut program Pasar Ngadigi ini. Selain memudahkan transaksi, program promo yang ditawarkan bank bjb juga memberikan nilai tambah bagi para pengunjung pasar," ujar Dedi Supriadi.

Dengan adanya program Pasar Ngadigi, bank bjb berharap dapat meningkatkan penetrasi pembayaran digital di pasar tradisional dan turut berkontribusi dalam memajukan ekonomi lokal.

BPRNews.id - PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) secara resmi mengumumkan akuisisi terhadap dua perusahaan pembiayaan di bawah OTO Group, yakni PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF). Langkah ini merupakan bagian dari strategi Bank BTPN dan OTO Group dalam mengejar peluang pertumbuhan pasar pembiayaan kendaraan roda empat dan roda dua di Indonesia.

Pengumuman finalisasi akuisisi ini disampaikan langsung oleh Henoch Munandar, Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk, dan Victoria Rusna, Presiden Direktur PT Summit Oto Finance serta CEO OTO Group.

Henoch Munandar menyatakan, "Akuisisi OTO dan SOF menjadi tonggak penting bagi Bank BTPN dalam mengembangkan inovasi produk dan layanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan perbankan dan pembiayaan masyarakat Indonesia."

Lebih lanjut ia menjelaskan, "Bergabungnya OTO Group ke dalam ekosistem Bank BTPN akan mendorong inovasi produk dan layanan yang relevan, memberikan nilai tambah, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna bagi para nasabah kami."

Sementara itu, Victoria Rusna menambahkan, "Akuisisi ini merupakan pencapaian signifikan bagi OTO Group dalam hampir tiga dekade melayani masyarakat Indonesia. Sinergi dengan Bank BTPN akan memotivasi kami untuk terus berkembang menjadi penyedia solusi keuangan terpercaya bagi masyarakat."

Pasca akuisisi, komposisi kepemilikan saham OTO dan SOF berubah, dengan Bank BTPN menguasai 51 persen saham, PT Summit Auto Group (anak perusahaan Sumitomo Corporation) menguasai 34 persen saham, dan 15 persen sisanya dimiliki oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk.

Integrasi OTO Group ke dalam jaringan Bank BTPN diharapkan dapat melengkapi portofolio produk dan layanan Perseroan yang selalu relevan bagi nasabah. Sinergi ini juga diharapkan membuka peluang baru untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia, terutama di sektor pembiayaan kendaraan roda empat dan roda dua.

Kolaborasi antara Bank BTPN dan OTO Group akan mencakup pembiayaan bersama, perluasan ekosistem melalui pemanfaatan jaringan cabang, serta peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan bersama. Dengan potensi pasar yang ada dan fokus pada pelayanan berkualitas, Bank BTPN bersama dengan OTO Group bertekad untuk memperkuat kepercayaan nasabah dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sejumlah aturan baru terkait penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Berdasarkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2023, beberapa perubahan signifikan akan memengaruhi praktik pinjaman daring di Indonesia.

Dalam ulasan yang dipublikasikan oleh kanal YouTube Galbay Mania dengan judul "Sah!! OJK Resmi Umumkan Debt Collector Gak Boleh Datang ke Rumah, 6 Peraturan Baru OJK Januari 2024", terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat:

1. Penurunan Suku Bunga: Peraturan baru menetapkan penurunan suku bunga maksimum pinjaman harian dari 0,4% menjadi 0,1% hingga 0,3%. Hal ini berlaku untuk platform pinjaman online legal seperti Akulaku, Kredivo, dan ShopeePay, yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi para konsumen.

2. Penurunan Denda Keterlambatan: Denda keterlambatan pinjaman turun dari 0,1% per hari menjadi 0,06%, memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran.

3. Batas Pinjaman Tidak Boleh Lebih dari 3 Aplikasi: Setiap individu dilarang memiliki pinjaman lebih dari tiga platform pinjaman online. Ini bertujuan untuk mengendalikan tingkat hutang masyarakat.

4. Waktu Penagihan Debt Collector Dibatasi: Penagihan oleh debt collector hanya boleh dilakukan antara pukul 08.00-20.00 WIB, baik melalui telepon maupun kunjungan langsung ke rumah nasabah.

5. Perketat Aturan Penagihan: OJK memperketat aturan penagihan, melarang segala bentuk intimidasi, ancaman, atau hal-hal negatif termasuk unsur SARA. Nasabah yang merasa terganggu dapat melaporkan langsung ke OJK.

6. Kontak Darurat Tidak Untuk Penagihan: Kontak darurat yang diberikan nasabah tidak boleh digunakan untuk tujuan penagihan. Penggunaan kontak darurat untuk keperluan lain, termasuk penagihan, dianggap melanggar aturan.

Aturan baru ini merupakan langkah OJK dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan mengatur lebih ketat praktik pinjaman daring di Indonesia. Masyarakat diharapkan mematuhi aturan ini dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi kepada pihak berwenang.

BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) menjelang perayaan Idul Fitri. Imbauan ini disampaikan mengingat tren pengajuan pinjaman pada platform daring yang meningkat drastis menjelang hari raya tersebut.

"Dalam kegiatan Jurnalis Update di Makassar, Selasa (26/3/2024), saya mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman daring, terutama menjelang Idul Fitri. Tren ini biasanya melonjak lebih dari 10 persen sebelum hari raya," ujar Darwisman.

Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk dapat mengendalikan keinginan konsumtif mereka, terutama di tengah godaan pinjaman mudah yang ditawarkan oleh platform online. OJK sendiri telah mengambil langkah dengan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengawasi transaksi pinjaman daring.

Salah satu langkah yang diambil adalah membatasi suku bunga pinjaman daring menjadi yang tertinggi per hari. Selain itu, pengawasan terhadap platform digital pinjol juga diperketat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

"Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola yang lebih baik dari setiap penyedia dana pinjol. Kami ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pengawasan dan pembinaan yang kami lakukan," tambah Darwisman.

Ditegaskannya, meskipun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh pinjol dapat memicu peningkatan pinjaman saat hari raya, masyarakat harus tetap bertanggung jawab dalam penggunaannya. "Pinjol memang memberikan kemudahan, namun harus diingat bahwa kewajiban untuk membayar pinjaman tepat waktu tetap ada," paparnya.

Dengan demikian, imbauan ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya bijaksana dalam menggunakan layanan pinjaman daring, terutama menjelang perayaan Idul Fitri yang sering kali memunculkan godaan konsumtif.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan mengenai status mantan Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Berdasarkan laman resmi OJK, terungkap bahwa Mardiasmo telah diangkat sebagai Komisaris Utama Independen Bank Muamalat dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 29 November 2022. Namun, saat ini Mardiasmo masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diajukan ke OJK.

"Akan tetapi, Mardiasmo tidak pernah diajukan ke kita [OJK]," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, setelah rapat kerja di DPR pada Selasa (26/3/2024).

Menurut Dian, kemungkinan Mardiasmo tidak diajukan menjadi Komisaris Utama Bank Muamalat karena saat ini ia menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Taspen (Persero). Dian menjelaskan bahwa seharusnya ada pengganti untuk Mardiasmo yang diajukan oleh Bank Muamalat, namun hingga saat ini belum ada nama yang diajukan oleh bank untuk mengisi posisi tersebut.

"Kita imbau bank-nya, pengawas syariah juga sudah mengingatkan. Jabatan Komisaris Utama tidak boleh kosong," tegas Dian.

Mardiasmo, yang merupakan mantan Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja 2014-2019, ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat dalam RUPSLB pada 29 November 2022. Dalam rapat tersebut, Bank Muamalat juga melakukan perombakan pimpinan, di mana Indra Falatehan ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Achmad K. Permana, sementara Mardiasmo dan Sholahudin Al Aiyub ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Selain perannya di Bank Muamalat, Mardiasmo juga aktif dalam berbagai posisi, termasuk sebagai Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sejak 2021, Komisaris Independen PT Taspen sejak 2020, dan Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan RI sejak 2019.