bprnews.id - Kejaksaan Negeri Kota Cirebon baru saja menahan tersangka berinisial AS terkait dugaan penggelapan dana nasabah di BPR Bank Cirebon.
Kerugian negara akibat perbuatan AS diperkirakan mencapai Rp3 miliar, dengan modus yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2020, melibatkan kurang lebih 300 nasabah.
Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Cirebon, Pahmi, mengungkapkan cara AS menggelapkan dana, terutama dalam skema Tabungan Anak Sekolah (TAS). Nasabah membuka rekening TAS melalui formulir yang disediakan oleh AS.
"Setelah nasabah mengisi formulir, AS memproses pembukaan rekening di bank dan menyerahkan sertifikat tabungan kepada nasabah," jelasnya pada Rabu (9/10/2024).
Pahmi melanjutkan, setelah rekening dibuka, nasabah melakukan setoran bulanan melalui AS tanpa perlu datang langsung ke bank.
"AS membawa sertifikat Tabungan dan uang setoran ke bank, mencetak rekapan setoran di sertifikat tersebut, lalu mengembalikannya kepada nasabah," lanjutnya.
Namun, dalam beberapa kesempatan, ketika nasabah ingin melakukan setoran berikutnya, AS tidak menyetorkan uang tersebut ke bank dan tidak mengembalikan sertifikat tabungan kepada nasabah.
"Modus ini dilakukan berulang kali sehingga beberapa setoran tidak tercatat di sistem bank," tambahnya.
Selain itu, AS juga melakukan pengambilan dana di tabungan nasabah sebelum periode tabungan berakhir, dengan menggunakan surat kuasa dan slip penarikan yang diduga dipalsukan. Namun, dana tersebut tidak pernah diberikan kepada nasabah.
Dalam kasus deposito, modusnya serupa. AS membuka deposito untuk nasabah, namun tidak memberikan sertifikat asli kepada mereka.
"Deposito yang seharusnya berjangka waktu satu tahun, oleh AS hanya dibuka selama satu bulan, dari 8 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022, dan sertifikat asli dipegang oleh AS," kata Pahmi.
Pada 8 Juni 2022, AS meminta nasabah menandatangani blangko kosong, memanfaatkan kepercayaan penuh nasabah terhadapnya. Ternyata, blangko tersebut adalah surat kuasa khusus yang memberi wewenang kepada AS untuk mencairkan dana deposito.
"Setelah mendapatkan surat kuasa itu, AS mencairkan dana deposito nasabah tanpa sepengetahuan mereka," pungkasnya.
bprnews.id - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Pontianak terus berupaya untuk meningkatkan literasi terkait jaminan ketenagakerjaan, kali ini dengan fokus pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Kalimantan Barat.
"Kerja sama dan pertemuan dengan Perbarindo Kalimantan Barat membahas pentingnya literasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ekosistem BPR. Kami berharap hal ini bisa memaksimalkan kepesertaan dan perlindungan bagi mereka," ujar Kepala BPJamsostek Pontianak, Ryan Gustaviana, di Pontianak pada hari Rabu.
Ryan menjelaskan bahwa nasabah BPR, terutama mereka yang merupakan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), dapat memanfaatkan minimal dua program BPJamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan opsi menambahkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai program ketiga.
"Dengan dua program perlindungan yang iurannya hanya Rp16.800 per bulan, nasabah diharapkan tetap mampu melanjutkan pembayaran angsuran ke BPR meskipun mengalami risiko kerja," tambah Ryan.
Dia juga menjelaskan bahwa jika nasabah BPR yang juga peserta BPJamsostek mengalami kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan medis akan ditanggung oleh BPJamsostek. Selain itu, jika peserta meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan akan menerima santunan minimal sebesar Rp42 juta.
Ryan menekankan bahwa perlindungan ini merupakan bukti kehadiran pemerintah melalui BPJamsostek untuk memberikan manfaat bagi para pekerja, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa BPR juga bisa mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJamsostek untuk kategori Penerima Upah (PU), dengan maksimal lima tenaga kerja.
"Semoga dengan adanya literasi jaminan sosial ini, para nasabah dan BPR lebih memahami risiko kecelakaan kerja atau kematian, sehingga tidak mempengaruhi kolektibilitas kredit yang sedang berjalan," ujar Ryan.
bprnews.id - BPR Syariah Vitka Central, yang berbasis di Batam, kembali berhasil meraih penghargaan bergengsi Info Bank Award 2024 dengan Predikat Excellence Financial Performance 2023 untuk kategori aset Rp100 miliar hingga di bawah Rp250 miliar. Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama BPR Syariah Vitka Central, Azrul Syafri, dalam acara yang berlangsung di Hotel Shangrila Jakarta pada 3 Oktober.
Ayu Ningsih, Manager Operasional BPR Syariah Vitka Central, menyatakan bahwa Info Bank Award merupakan penghargaan prestisius di industri perbankan yang diberikan sebagai apresiasi terhadap kinerja bank umum dan BPR di seluruh Indonesia. Penghargaan ini menilai berbagai rasio keuangan bank, termasuk BPR Syariah, dan salah satu kategorinya berdasarkan aset yang dimiliki.
"Kami termasuk dalam kategori Bank dengan kinerja yang sangat baik (excellent performance) untuk laporan keuangan tahun 2023. Ini adalah penghargaan ketiga yang kami terima secara berturut-turut, setelah sebelumnya meraih penghargaan serupa untuk laporan keuangan tahun 2021 dan 2022," ujar Ayu pada Rabu (9/10).
Dengan torehan tiga penghargaan berturut-turut, BPR Syariah Vitka Central kini tinggal membutuhkan dua penghargaan lagi untuk mencapai Golden Trophy, penghargaan tertinggi dalam ajang Info Bank Award.
Ayu menambahkan bahwa pada tahun 2021, BPR Syariah Vitka Central telah meraih penghargaan untuk kategori aset Rp50 hingga Rp100 miliar. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023, mereka berhasil mempertahankan prestasi dalam kategori aset Rp100 hingga Rp250 miliar.
Perjalanan BPR Syariah Vitka Central tidak selalu mulus. Pada tahun 2019, mereka sempat menghadapi kendala signifikan, namun setelah adanya perubahan kepemimpinan pada tahun 2020, kondisi keuangan mulai menunjukkan perbaikan.
"Peningkatan grafik kinerja keuangan terlihat sejak 2020 dan terus membaik hingga tahun ini. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian oleh Info Bank," jelas Ayu.
Saat ini, BPR Syariah Vitka Central masih beroperasi dengan satu kantor, namun sedang mempersiapkan pembukaan cabang baru yang diharapkan selesai dalam waktu dekat.
Sejak didirikan pada tahun 2008, bank ini telah melayani lebih dari 10 ribu nasabah dan menjadi salah satu dari dua bank syariah yang beroperasi di Batam. Ayu juga menekankan pentingnya kepercayaan nasabah dalam kesuksesan dan kelangsungan BPR Syariah Vitka Central hingga saat ini.
"Keberadaan kami hingga saat ini tidak terlepas dari kepercayaan Mitra, terutama nasabah. Kami selalu menjaga komitmen dalam hal pelayanan dan lainnya," tambahnya.
Dengan produk tabungan yang serupa dengan bank lainnya, BPR Syariah Vitka Central menawarkan layanan “jemput bola” bagi nasabah yang kesulitan melakukan setoran langsung ke bank. Strategi ini memperkuat kepercayaan nasabah dan memudahkan mereka dalam bertransaksi.
"Kami optimis bahwa dengan kinerja yang terus meningkat, kami akan kembali meraih penghargaan ini, dan semoga BPR Syariah Vitka Central semakin maju dan berkembang ke depannya," kata Ayu optimis.
BPRNews.id - Bunga deposito bank diperkirakan tidak akan turun dalam waktu dekat setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP). Meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuannya, LPS mengumumkan bahwa TBP tetap sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2,25% untuk simpanan valas, dan 6,75% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Keputusan ini berlaku dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan, "Kami secara berkelanjutan memantau tren suku bunga perbankan." Ia menambahkan bahwa keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk respons terbatas terhadap penurunan suku bunga simpanan, coverage simpanan yang masih memadai, serta memberikan ruang bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas suku bunga. "Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini," tegasnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa jumlah investor pasar modal di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mencapai 919.455 hingga Agustus 2024. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Arifin Susanto, mengungkapkan, "Jumlah investor pasar modal di Sumbagsel mengalami peningkatan 15,54 persen secara tahunan."
Ia menjelaskan bahwa mayoritas investor menggunakan instrumen reksa dana, yang mencapai 95,46 persen. Sebaran investor di wilayah ini terdiri dari Sumatera Selatan 38,40 persen, Lampung 33,93 persen, dan Jambi 13,83 persen. Rata-rata nilai penjualan reksa dana juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan angka Rp403,36 miliar, meningkat 38,35 persen dibandingkan tahun lalu."Rata-rata nilai transaksi saham di Sumbagsel selama tiga bulan terakhir mencapai Rp8,33 triliun," tambah Arifin. Meskipun ada peningkatan, ia mencatat bahwa rata-rata transaksi untuk periode ini mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu.
Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sumbagsel melaporkan nilai piutang pembiayaan mencapai Rp40,85 triliun, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) terjaga pada angka terendah 2,99 persen di Kepulauan Bangka Belitung. Jenis pembiayaan yang paling umum adalah pembiayaan multiguna, diikuti oleh pembiayaan investasi dan modal kerja.
Arifin juga menyampaikan bahwa teknologi keuangan mengalami peningkatan, dengan jumlah rekening lender meningkat 77,72 persen, meskipun jumlah rekening borrower menurun 18,05 persen. "Akumulasi penyaluran pinjaman kepada borrower mencapai Rp7,85 triliun," ujarnya, menambahkan bahwa outstanding pinjaman per Agustus 2024 adalah Rp3,77 triliun.