BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik sejumlah pimpinan baru untuk satuan kerja di Kantor Pusat serta Kepala OJK Daerah pada Rabu (4/12/2024), bertempat di Kantor OJK Wisma Mulia 2, Jakarta. Upaya ini bertujuan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
“Pergantian pejabat ini diharapkan mampu mendorong program pemerintah, terutama dalam meningkatkan pembangunan Indonesia,” ujar Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, saat acara pelantikan yang turut dihadiri oleh jajaran Dewan Komisioner OJK.
Mahendra menegaskan, penguatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang meminta OJK terus memperkuat sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi pada pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, OJK akan segera membuka dua kantor baru, yakni di Provinsi Banten dan Provinsi Bangka Belitung. "Pembukaan kantor baru ini bertujuan memperkuat peran OJK di daerah, sekaligus mendukung pengembangan perekonomian lokal," kata Mahendra.
Pejabat yang dilantik meliputi:
- Dino Milano Siregar - Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto;
- Adi Dharma - Kepala OJK Provinsi Banten;
- Haramain Billady - Kepala OJK Purwokerto;
- Rochma Hidayati - Kepala OJK Kalimantan Barat;
- Fatwa Aulia - Kepala OJK Papua;
- Bismi Maulana Nugraha - Kepala OJK Sulawesi Tenggara;
- Bonny Hardi Putra - Kepala OJK Sulawesi Tengah;
- Farid Faletehan - Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Yan Iswara Rosya - Kepala OJK Provinsi Jambi.
“Selama dua tahun terakhir, OJK terus fokus pada pembenahan dan penguatan industri jasa keuangan, termasuk melalui program-program strategis,” tutup Mahendra.
BPRNews.id - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Santika Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Bali dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Acara bertema "Membangun Pariwisata Bali yang Aman, Kreatif, dan Berkelanjutan" ini menjadi momen penting dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Perumda Dharma Santika dan sejumlah hotel ternama seperti Accor Bali Region, Artotel Sanur Bali, The Meru Sanur, dan Bali Beach Hotel.
Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta direktur Utama Perumda Dharma Santika, Kompiang Gede Pasek Wedha, menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan dan kearifan lokal. Kerja sama ini juga mendukung implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018, yang mengatur pemasaran dan pemanfaatan produk lokal Bali.
“Sampai saat ini, kami telah bermitra dengan 43 hotel, termasuk grup besar seperti Marriot dan Accor. Kami berharap lebih banyak hotel bergabung untuk meningkatkan dampak positif bagi petani dan peternak lokal,” ujar Pasek.
Dukungan untuk Produk Lokal produk lokal seperti beras, telur, dan sayur-mayur sudah menjadi komoditi utama yang disuplai Perumda Dharma Santika. Ke depannya, jenis produk seperti ayam dan ikan laut juga akan ditambahkan. Langkah ini diharapkan meningkatkan pendapatan petani dan peternak lokal, yang menjadi tulang punggung distribusi Perumda.
Sejak 2021 hingga 2024, total penjualan ke hotel mencapai Rp13 miliar dengan rata-rata pendapatan bulanan Rp700 juta hingga Rp900 juta. Pasek optimistis target pendapatan bulanan sebesar Rp1 miliar dapat tercapai dalam waktu dekat.
Agenda Tambahan dan Harapan selain penandatanganan MoU, acara ini juga diisi dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta diskusi mengenai royalti hak cipta musik yang digunakan di sektor perhotelan.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap pertumbuhan pariwisata tidak hanya mendorong sektor ekonomi tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat lokal. “Kami ingin pariwisata Bali memberik an manfaat nyata bagi petani dan peternak di Tabanan,” pungkas Pasek.
BPRNews.id - Industri perbankan Indonesia saat ini menghadapi tantangan likuiditas yang signifikan. Dalam kondisi suku bunga acuan yang masih tinggi, bank-bank berlomba menarik dana pihak ketiga (DPK), terutama dana murah, untuk menjaga stabilitas likuiditas mereka. Presiden Direktur SMBC Indonesia (d/h BTPN), Henoch Munandar, mengungkapkan bahwa mendapatkan dana murah menjadi salah satu fokus utama perbankan saat ini.
"Upaya untuk mendapatkan persaingan dana murah merupakan fokus utama perbankan di tengah dinamika suku bunga yang tinggi," ujar Henoch pada Konferensi Pers SMBC Indonesia Rebranding Conception, Selasa (3/12/2024).
Strategi Alternatif Pendanaan Henoch menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan berbagai sumber pendanaan lain, seperti penerbitan obligasi. SMBC Indonesia berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap II senilai Rp1,39 triliun dari target total Rp3 triliun. Obligasi ini terdiri dari seri A (Rp429,91 miliar, bunga 6,70% per tahun, tenor 3 tahun) dan seri B (Rp966,50 miliar, bunga 6,95% per tahun, tenor 5 tahun). Hasilnya akan digunakan untuk pertumbuhan usaha melalui penyaluran kredit.
Selain itu, bank ini berkomitmen menumbuhkan basis pelanggan ritel dengan optimalisasi saluran distribusi dan kemitraan strategis. Namun, mereka juga menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional, bank digital, hingga perusahaan fintech yang terus mengembangkan layanan berbasis teknologi.
Kompetisi Ketat Antar Bank Persaingan untuk menarik DPK juga dirasakan oleh bank digital seperti Krom Bank. Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menyebutkan bahwa "perang DPK" semakin intens di akhir 2024. Persaingan ini ditandai dengan promosi agresif berupa insentif, cashback, hingga hadiah untuk menarik nasabah.
Survei OJK dalam Laporan Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan triwulan IV-2024 menunjukkan bahwa sebagian bank merasa pesimis bisa mencapai target pertumbuhan DPK tahun ini. Ketatnya persaingan suku bunga antar bank menjadi salah satu penyebab utamanya.
Prospek dan Tantangan ke Depan Dengan dinamika ini, tantangan bagi perbankan adalah menjaga daya saing tanpa mengorbankan kesehatan finansial. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi digital dan kolaborasi dengan berbagai ekosistem bisnis menjadi kunci untuk tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Delta Artha Sidoarjo telah mempersiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga sangat rendah, yaitu hanya 0,2 persen per tahun. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Sidoarjo dalam mengembangkan usahanya.
“Kami sudah siapkan anggaran untuk program KUR dengan bunga 0,2% per tahun,” ujar Direktur Utama BPR Delta Artha, Sofia Nurkrisnajati Atmaja.
Program ini rencananya akan direalisasikan pada awal tahun 2025, dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar. Warga yang ingin mengakses program ini diwajibkan memiliki usaha yang sudah berjalan. Hal ini sesuai dengan konsep KUR yang ditujukan sebagai fasilitas pendanaan bagi pelaku usaha.
“Yang bisa mengajukan pinjaman permodalan bunga 0,2% harus ada usahanya terlebih dahulu, karena memang Kredit Usaha Rakyat,” jelas Sofia.
Sementara itu, Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan bahwa program ini hadir sebagai upaya untuk membantu masyarakat Kota Delta, khususnya mereka yang kesulitan mendapatkan modal usaha. Ia juga menegaskan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM, mulai dari produksi hingga strategi pemasaran.
“Bantuan dana bergulir ini kami persiapkan untuk membantu para pengusaha kecil. Program ini akan dimulai pada awal 2025,” kata Subandi.
Selain itu, Subandi mengungkapkan bahwa pihaknya juga berencana memberikan pelatihan berbasis digital untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Harapannya, produk-produk UMKM di Sidoarjo dapat menembus pasar internasional.
“Dalam waktu dekat kami akan memberikan pendampingan pelaku UMKM dan pelatihan penggunaan aplikasi berbasis digital,” pungkasnya.
BPRNews.id - Permata Bank melalui Chief Economist, Josua Pardede, menyatakan optimisme terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai 5,15 persen, meskipun tantangan dari kondisi global yang tidak menentu tetap ada.
Menurut Josua, faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. "Proyeksi optimis ini memberikan dasar kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memaksimalkan potensi konsumsi rumah tangga, memperkuat diversifikasi ekspor, serta menarik investasi asing langsung," ujarnya pada peluncuran laporan Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa 3 Desember 2024.
Selama dua tahun terakhir, perekonomian Indonesia tercatat stagnan pada angka 5 persen year on year (yoy), dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,31 persen pada 2022 dan 5,05 persen pada 2023. Untuk semester pertama 2024, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,08 persen yoy.
Josua juga mengungkapkan bahwa untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. "Kami percaya bahwa memanfaatkan potensi domestik yang dimiliki Indonesia menjadi kunci dalam mengatasi tantangan perekonomian akibat dinamika ekonomi global," jelasnya.
Dalam laporan Economic Outlook 2025, Permata Bank memproyeksikan inflasi Indonesia akan berada di kisaran 3,12 persen, sesuai dengan target Bank Indonesia (BI). Meski demikian, Josua memperingatkan bahwa kenaikan tarif PPN dan cukai menjadi 12 persen pada produk plastik, rokok, dan minuman manis akan memberikan tekanan terhadap inflasi.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan menguat di rentang Rp15.200 – Rp15.700/USD, didorong oleh aliran investasi langsung dan portofolio yang masuk. Di sisi lain, imbal hasil obligasi juga diprediksi akan menurun seiring dengan kebijakan suku bunga yang lebih rendah dari Bank Indonesia dan The Fed.
Dalam hal investasi, Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan, didukung oleh penurunan biaya pinjaman serta kebijakan fiskal yang mendukung perkembangan UMKM. "Meskipun ada resiko eksternal seperti tarif perdagangan baru AS dan penguatan inflasi global, Indonesia tetap memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Hal ini diperkuat dengan inisiatif diversifikasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan memperkuat daya saing global," tambahnya.