Bprnews.id - Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil mencatat kinerja keuangan yang positif pada Tahun Buku 2023, dengan total aset mencapai Rp103,85 triliun, yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih bankjatim pada tahun 2023 juga tercatat sebesar Rp1,47 triliun.

"Dalam upaya ekspansi kredit, kami berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp54,76 triliun, yang meningkat sebesar 18,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan kredit nasional yang hanya sebesar 10,3 persen," ungkap Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman, dalam keterangan resmi di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis.

Dari komposisi penyaluran kredit, kredit konsumtif mencapai Rp31,2 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,91 persen (yoy), sementara kredit produktif mencapai Rp23,5 triliun dengan pertumbuhan yang eksponensial sebesar 34,28 persen (yoy). Pertumbuhan kredit produktif ini dianggap sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan perekonomian melalui dukungan terhadap sektor usaha yang produktif.

"Keberhasilan ini merupakan hasil implementasi strategi segmentasi, modernisasi model bisnis, penetapan target dan monitoring yang terukur, serta pergeseran pola dalam penggunaan tenaga Account Officer," tambah Busrul.

Selain itu, bankjatim juga mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp17,4 miliar pada tahun 2023 untuk sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sosial, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024, bankjatim berencana meluncurkan New JConnect Mobile, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). New JConnect Mobile akan menawarkan total 94 fitur, dengan 36 fitur baru dan 58 fitur yang sudah ada.

Tidak hanya itu, bankjatim juga terus berinovasi dalam mendukung digitalisasi keuangan pemerintah daerah, seperti melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang memfasilitasi nasabah dalam melakukan interaksi keuangan dengan pemerintah daerah secara digital. Selain itu, bankjatim juga telah melakukan penyeragaman dan integrasi sistem keuangan belanja daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di seluruh area Jawa Timur, serta mengintegrasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di 595 Desa.

Bprnews.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, mengungkapkan bahwa akses pembiayaan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menjadi yang terendah di Asia. "Di Asia kita ini baru sekitar 21 persen, bandingkan misalnya China, dan Jepang itu sudah 60 persen, Korea malah di atas 80 persen," katanya di Jakarta pada Rabu.

Menurut Teten, masalah ini disebabkan oleh mekanisme pemberian kredit di Indonesia yang masih menggunakan sistem kolateral, membutuhkan jaminan atau agunan untuk mendapatkan persetujuan dana. Hal ini menjadi penghambat bagi UMKM karena rata-rata mereka tidak memiliki kemampuan memberikan jaminan saat mengajukan kredit.

"Pihaknya sedang mengembangkan sebuah ekosistem agar kekhawatiran bank soal non-performing loan (NPL) bisa teratasi," ungkap Teten. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengubah mekanisme pengajuan pinjaman dengan menggunakan sistem skor kredit (credit scoring) yang diukur melalui rekam jejak penjualan dari pelaku usaha mikro tersebut.

"Dalam 145 negara sudah menerapkan credit scoring, jadi bukan lagi agunan tapi track record digital mengenai kesehatan usahanya. Karena untuk apa ada agunan kalau usahanya macet," tambahnya.

Meskipun demikian, Teten mencatat bahwa pelaku usaha di Indonesia masih lebih memilih untuk mengajukan pinjaman ke koperasi simpan pinjam karena akses pengajuannya lebih mudah dibandingkan dengan bank. Namun, dia menyoroti bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 61 persen pada tahun 2023, sementara industri hanya menyumbang 18 persen. Tahun 2024, Kemenkop UKM menargetkan sebanyak 30 juta UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bprnews.id - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Purworejo mengadakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi usaha mikro melalui pembinaan tenant di Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworejo pada Rabu (07/02/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peningkatan pemasaran UMKM di wilayah tersebut.

Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, memberikan bantuan kepada 16 Forum UMKM Kecamatan di Kabupaten Purworejo berupa tenda kerucut, 2 unit meja, satu kursi, dan tambahan modal dana bergulir senilai Rp3 juta. Hal ini sebagai bagian dari prioritas kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

"Pemberdayaan dan pengembangan UMKM telah menjadi prioritas kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui dinas terkait," ungkap Bupati Yuli. "Kami berusaha meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing secara kompetitif dan komparatif."

Bupati Yuli juga menyoroti kontribusi Forum UMKM Kabupaten Purworejo dalam pengembangan UMKM kewilayahan, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah UMKM yang pesat di Kabupaten Purworejo, mencapai 54 ribu unit.

Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo, Gatot Suprapto, menyebut bahwa ada tiga poin pemberdayaan yang dilakukan dalam kegiatan ini, yakni literasi keuangan, UMKM Go Ekspor, dan sosialisasi metrologi legal serta BDKT.

Melalui strategi pembinaan yang berorientasi pada UMKM naik kelas dan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan UMKM di Kabupaten Purworejo dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja.

Bprnews.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan pendanaan syariah sebesar Rp10 miliar untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui program Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) 2024. Tujuan program ini adalah untuk mengakselerasi pembiayaan bagi usaha mikro di Tanah Air.

"Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kewirausahaan KemenKopUKM, Edhi Kusdiyarwoko Dwikuncono, menyatakan, 'EFF 2024 hadir untuk memberikan dorongan baru bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Kami berkomitmen untuk mendukung para wirausaha dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pendampingan yang holistik,'" seperti yang dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Edhi menjelaskan bahwa salah satu solusi yang ditawarkan dalam program EFF 2024 adalah keamanan pembiayaan (securities crowdfunding) yang akan dilakukan melalui platform online LBS Urun Dana. Platform ini merupakan platform securities crowdfunding berbasis syariah yang telah diizinkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui program ini, para wirausaha di sektor UMKM dapat memperoleh pembiayaan syariah hingga Rp10 miliar untuk mengembangkan permodalan bisnis mereka. Selain pendanaan, program yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM juga menyelenggarakan webinar dan kelas mentoring untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia agar dapat naik kelas.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, sebelumnya mengatakan bahwa akses pembiayaan kredit untuk UMKM di Indonesia masih menjadi yang terendah di Asia. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pemberian kredit yang masih menggunakan sistem kolateral yang memerlukan jaminan atau agunan untuk mendapatkan persetujuan dana.

Dengan adanya program EFF 2024 dan pendanaan syariah yang disalurkan, diharapkan UMKM di Indonesia dapat mengatasi kendala akses pembiayaan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka.

Bprnews.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) membuka kesempatan bagi para wirausaha unggulan untuk bergabung dalam program Entrepreneur Development (Entredev) 2024 "Dare To Grow". Program ini bertujuan untuk membantu para entrepreneur mengembangkan bisnis mereka agar lebih mapan.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah, menjelaskan bahwa program Entredev 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan target rasio kewirausahaan 3,95 persen pada tahun 2024.

"Kita akan terus sosialisasikan program Entredev ini sehingga kita bisa lebih banyak menjaring wirausaha mapan di sektor pertanian, sektor kesehatan, kecantikan, kebugaran, dan teknologi. Target peserta tahun ini sebanyak 2.300 wirausaha," ujar Siti Azizah.

Program Entredev yang telah berjalan sejak 2021 telah membantu wirausaha meningkatkan omzetnya hingga 30-40 persen. Sebanyak 97 persen peserta berhasil menemukan solusi dari berbagai permasalahan bisnis yang dihadapi.

Entredev periode 2023 juga telah berhasil menciptakan program berkelanjutan melalui sesi Networking Day dan Business Matching. Sebanyak 34 persen peserta telah berhasil berkolaborasi dengan mitra stakeholder, bahkan menciptakan kolaborasi cross category dengan sesama peserta.

Siti Azizah menegaskan bahwa program Entredev perlu dilanjutkan demi mencapai target rasio kewirausahaan yang mapan. "Hasil evaluasi dari program Entredev 2023 telah memberikan dampak yang positif bagi para peserta dalam memajukan usaha dan perbaikan model bisnis," katanya.

Untuk menjadi peserta dalam program Entredev 2024, wirausahawan dapat mendaftar melalui website resmi program tersebut hingga tanggal 11 Maret 2024. Informasi terkait Entredev 2024 dapat diakses melalui sosial media Kementerian Koperasi dan UKM (@kemenkopukm), website (https://entredev.id), dan Instagram (@entredev.id).

Siti Azizah berharap program ini dapat menghasilkan wirausaha inovatif baru yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dia optimis bahwa target rasio kewirausahaan dapat tercapai melalui sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah.

"Kita berharap akan tumbuh unicorn baru atau decacorn baru untuk memperkuat ekonomi Indonesia. KemenKopUKM tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu dukungan dari berbagai pihak," ucapnya.