Bprnews.id - Pemerintah Provinsi Banten bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia menggelar acara Temu Bisnis pada Rabu pekan lalu. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Banten dalam berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sekaligus memperkenalkan platform marketplace travel MbizTravel.

Sebanyak 30 penyedia lokal dari berbagai kategori, seperti makanan dan minuman, alat tulis kantor, barang elektronik, souvenir, dan agen perjalanan hadir dalam acara yang digelar di Plaza Aspirasi KP3B, Serang, Banten.

Asisten Pembangunan, Perekonomian, dan Pengadaan Provinsi Banten, M Yusuf, menekankan pentingnya keterlibatan UMKM lokal dalam pengadaan pemerintah. "Melalui kegiatan ini, kami berharap akan terbuka peluang yang luas bagi para penyedia di Banten untuk berpartisipasi," ujarnya.

Acara ini juga menjadi ajang sosialisasi platform MbizTravel, yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan perjalanan dinas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Chief Executive Officer and Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, mengatakan pihaknya bangga mendukung Pemprov Banten dalam penyelenggaraan kegiatan ini. "Dengan MbizTravel, kami berharap tantangan-tantangan yang dihadapi OPD dalam mengelola perjalanan dinas dapat teratasi," ungkapnya, dikutip VIVA Tekno dari keterangan resmi.

Pemerintah Provinsi Banten telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital melalui mitra Toko Daring LKPP. Pemanfaatan MbizTravel untuk mengelola perjalanan dinas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, sekaligus mendukung UMKM travel agent lokal di Provinsi Banten.

Dengan kolaborasi antara Pemprov Banten, LKPP RI, dan MbizTravel, diharapkan dapat mewujudkan pengadaan pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada UMKM lokal.

Bprnews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus meningkatkan portofolio pembiayaan kepada segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Rabu (7/2/2024), Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa hingga Desember 2023, portofolio kredit UMKM BRI mencapai Rp 1.068,7 triliun, tumbuh 10,7 persen secara tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Dalam jangka waktu satu tahun, BRI tercatat mengucurkan kredit baru kepada UMKM sebesar Rp 103,4 triliun," ujar Catur.

Pertumbuhan kredit UMKM BRI tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit UMKM di industri perbankan nasional secara keseluruhan, yang mencapai 7,9 persen pada 2023. Hal ini memperkuat posisi BRI sebagai bank yang memainkan peran penting dalam pemberdayaan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

"Perseroan akan terus mendorong porsi kredit UMKM mencapai 85 persen pada 2025 untuk mencapai visi ‘The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion’," kata Catur.

BRI juga menjalankan berbagai program pemberdayaan UMKM, termasuk program Desa BRILiaN dan Rumah BUMN. Desa BRILiaN bertujuan untuk mengembangkan peran desa sebagai pusat perekonomian lokal, sementara Rumah BUMN menyediakan layanan literasi dan inkubasi bisnis untuk UMKM. Program-program ini telah berhasil meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar dan jumlah pelatihan yang diselenggarakan.

Selain itu, BRI juga mendorong UMKM untuk go global melalui program UMKM Expo(RT) Brilianpreneur. Pada UMKM Expo(RT) Brilianpreneur 2023, UMKM binaan BRI berhasil mencatatkan nilai penjualan business matching senilai 81,3 juta dollar AS, melampaui target yang telah ditetapkan.

"Dengan peran pemberdayaan bagi UMKM, BRI berkontribusi pada penggerak ekonomi nasional dan memperkuat posisinya sebagai bank yang tidak hanya bertindak sebagai financial intermediary, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan bagi UMKM," tambah Catur.

Bprnews.id - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memberikan catatan atas fenomena 'makan tabungan' yang diduga menjadi penyebab pelambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2023. Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih menyampaikan bahwa LPS tengah meneliti fenomena tersebut.

"Kami coba teliti, betul enggak ya kita sudah mulai 'makan tabungan'? Nampaknya enggak ke sana, hanya ada konversi aset, perubahan dari aset di bank ke nonbank," ujar Lana dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 pada Rabu (7/2/2024).

Menurut Lana, terjadi peralihan dana di bank ke nonbank, terutama ke Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi, yang merupakan instrumen investasi yang menarik pada tahun 2023. Banyak korporasi juga memanfaatkan dana internalnya, menyebabkan pelambatan pertumbuhan pada jenis simpanan giro.

"Memang ada tren [pelambatan] cukup kuat di giro. Ini kan perusahaan banyak yang pakai [giro] untuk capex [capital expenditure] mereka," ujarnya.

Meskipun terjadi pelambatan pada DPK, Lana menyatakan bahwa likuiditas tetap aman. Rasio alat likuid terhadap deposito non-inti (AL/NCD) serta alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masih berada di atas ambang batas.

"Pertumbuhan AL/NCD dan AL/DPK negatif, simpanan dipakai dan tidak ada lagi yang nabung. Sementara, kami lihat likuiditas bagus dan ample," ungkap Lana.

Pada Desember 2023, pertumbuhan DPK hanya mencapai 3,8% secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2022 yang mencapai 9,3% yoy. Hal ini menjadi penurunan terbesar dalam satu dasawarsa terakhir, setelah sebelumnya pertumbuhan DPK meningkat signifikan pada beberapa tahun sebelumnya.

Senior Economist INDEF Aviliani juga menyampaikan bahwa tren perlambatan DPK terjadi karena konsumsi masyarakat menengah ke atas kembali normal. Otoritas dan regulator perlu menjaga daya tarik masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan Indonesia agar dana tidak keluar masuk tergantung pada return yang diberikan.

Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada tahun 2024.

"Semoga pada 2024 Indonesia bisa tumbuh lebih baik, kami prediksi sekitar 5,12 persen. Secara umum, kekuatan perekonomian kita masih ditopang oleh sektor perbankan," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih, dilansir Antara, Rabu, 7 Februari 2024.

Menurut Lana, industri perbankan masih memiliki porsi terbesar sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dibuktikan dengan rasio kecukupan modal mencapai 27,69 persen pada Desember 2023.

“Modal dari perbankan kita sangat besar dan cukup menjadi bantalan dari perekonomian kita,” tambahnya.

Lana juga menyatakan bahwa kredit tumbuh sebesar 3,73 persen (yoy), sementara tingkat kredit macet terkendali pada kisaran 2,19 persen.

LPS juga mencatat tingkat likuiditas yang memadai, mengingat rasio alat likuid terhadap deposito non-inti (AL/NCD) mencapai 127,08 persen pada Desember 2023.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa walaupun mengalami perlambatan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 10,38 persen.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh konversi aset bank menjadi aset non-bank serta meningkatnya biaya internal yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan bisnis dibandingkan pinjaman ke bank.

Selain itu, Lana juga menuturkan ada perlambatan rasio utang terhadap ekuitas pada sektor agrikultur; barang jadi; pertambangan; properti; infrastruktur, utilitas, dan transportasi; industri dasar dan kimia; serta perdagangan, jasa, dan investasi.

Ia mengatakan perlambatan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi program restrukturisasi kredit yang tidak akan diperpanjang selepas Maret mendatang.

“Kondisi perbankan Indonesia bisa dikatakan cukup solid, jadi kita tidak perlu khawatir dengan kinerja sektor perbankan,” ujar dia.

Bprnews.id - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia alias BCA, David Sumual, menyatakan bahwa pencabutan izin bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan hal yang tidak asing.

Pada waktu kurang dari dua bulan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin tiga BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), termasuk PT BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, dan BPR Usaha Madani Karya Mulia.

"Setiap tahun, sekitar 5-10 BPR ditutup karena masalah keuangan. Jadi menurut saya, ini masih hal yang biasa dan tidak berdampak secara signifikan pada sektor perbankan," ujar David saat dihubungi oleh Tempo, Selasa, 6 Februari 2024.

David juga menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil, kemungkinan penutupan lebih dari 10 BPR pada tahun ini tidak akan terjadi. "Ekonomi yang relatif stabil seharusnya tidak mengalami penutupan BPR lebih dari 10," tambahnya.

Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan, khususnya BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS, serta POJK kualitas aset BPR.

Salah satunya adalah POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS yang dikeluarkan untuk mendukung upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS.

Sementara itu, POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha, khususnya pengelolaan aset. POJK ini merupakan penyempurnaan atas regulasi sebelumnya dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2023.

Menurut David, langkah-langkah regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas dan kualitas industri perbankan, khususnya di sektor BPR dan BPRS.