Bprnews.id - Presiden Joko Widodo memberikan pujian kepada produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Utara karena kualitas kemasannya yang bagus. Hal ini disampaikannya kepada ratusan peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) yang dibina oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) di Lapangan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumut.
"Packaging-nya sudah bagus-bagus. Seperti ini, keripik tempe merk Bilqis, keripik jahe, susu kambing. Bagus kemasannya, bisa dijual ke mana-mana. Sumatera Utara, saya acungi jempol untuk urusan kemasan," ujar Jokowi, Rabu, 7 Februari 2024, dihadapan peserta yang didominasi ibu-ibu.
Menurut Jokowi, produk dengan kemasan bagus akan lebih mudah terjual asalkan harganya bersaing. Dia juga menekankan pentingnya semangat, kerja keras, dan disiplin dalam berwirausaha, sambil membagikan pengalaman pribadinya saat memulai usaha pada tahun 1988.
"Jadi, kalau teman-teman saya kerjanya dari jam 06.00 sampai jam 16.00 WIB. Saya dari subuh sampai malam. Itu namanya kerja keras," ungkap Jokowi.
Kemudian, Jokowi menyoroti pentingnya disiplin dalam menjalankan usaha, karena hal tersebut akan membentuk karakter entrepreneur. Dia berinteraksi dengan peserta Mekar, bertanya tentang jenis usaha yang mereka jalankan serta omzet yang dihasilkan.
Dua peserta, Herlina dan Habibi, yang berjualan es dawet dan bakso goreng, secara penuh semangat menceritakan usaha mereka. Herlina mampu memperoleh keuntungan bersih Rp150.000 setiap hari, sementara Habibi mencatat omzet Rp400.000 per hari dengan keuntungan bersih Rp100.000.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyambut baik pujian dari Presiden Jokowi, dan menyatakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kualitas daya saing koperasi dan pelaku usaha di daerah tersebut.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur PNM Arief Mulyadi, dan Penjabat Bupati Batubara Nizhamul. Jokowi turut menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan sepeda kepada dua pelaku UMKM yang berprestasi.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa pertumbuhan tabungan dengan nominal di atas Rp5 miliar mengalami penyusutan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kategori nominal tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 14%-15%, namun pada akhir 2023, pertumbuhannya hanya mencapai 3,51%.
Menurut LPS, per Desember 2023, pertumbuhan tabungan dengan nominal di bawah Rp1 juta naik sebesar 5,7% secara tahunan, meskipun sempat mengalami penurunan sebesar 2,17% pada bulan November. Sedangkan untuk tabungan dengan nominal antara Rp1 juta hingga Rp5 juta, pertumbuhannya naik sebesar 4,6% per Desember 2023. Sementara itu, tabungan dengan nominal antara Rp50 hingga Rp100 juta mengalami pertumbuhan yang terbatas, yakni sebesar 3,4%.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa sebagian besar pemilik tabungan dengan nominal di atas Rp5 miliar adalah korporasi. Menurutnya, penyusutan pertumbuhan tabungan ini disebabkan oleh tren penggunaan dana internal oleh korporasi untuk membiayai ekspansi bisnis mereka.
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menanggapi penurunan tersebut dengan menyatakan bahwa hal ini sebenarnya merupakan sinyal positif. Ia menjelaskan bahwa penurunan tabungan di kategori tersebut terutama terjadi pada jenis simpanan giro, yang menandakan adanya ekspansi dari sektor usaha.
“Ada yang mengatakan tabungan Rp5 miliar menurun, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari jenis simpanannya itu adalah giro. Artinya jika terjadi penurunan giro, itu semestinya implikasi yang positif, karena ada ekspansi dari sektor usaha,” ungkap Josua dalam Economic Review 2023, Rabu (8/2/2024).
Namun, ia juga mencatat bahwa kelompok masyarakat dari desil lima hingga tujuh mulai merasakan dampak fenomena ini, terutama karena kenaikan harga pangan akibat fenomena El Nino dan imbas dari sektor bisnis yang terpengaruh kondisi global.
“Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan karyawan atau pekerja dari sektor yang terkena dampak negatif akibat kondisi global, seperti tekstil di beberapa provinsi hingga alas kaki di Banten ada yang PHK,” jelasnya.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa meskipun terjadi ketidakpastian global yang berkelanjutan, perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan kuat, didorong oleh permintaan domestik yang tetap tinggi dan kinerja investasi yang solid.
“Ekonomi Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,04 persen pada kuartal IV-2023 dan 5,05 persen secara keseluruhan selama tahun 2023. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu yang terdepan di antara anggota G20 lainnya," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Lana Soelistianingsih, di Jakarta pada Rabu (7/2/2024).
Menurut data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen), dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 1,82 juta orang.
Tercatat bahwa realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 tumbuh sebesar 17,5 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1.207,2 triliun.
Namun, meskipun investasi meningkat, penyerapan tenaga kerja selama tahun 2023 hanya terjadi di industri padat modal. Pada tahun lalu, meskipun investasi mencapai Rp1.418,9 triliun, penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 1,82 juta orang.
Perlu dicatat bahwa pada tahun 2013, setiap investasi Rp1 triliun mampu menyerap 4.594 tenaga kerja. Namun, pada tahun 2022, catatan penyerapan tenaga kerja menurun drastis menjadi hanya 1.379 tenaga kerja per triliun investasi.
Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyoroti bahwa konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan menurut pengeluaran secara kumulatif (c-to-c) pada tahun 2023.
“Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55 persen menurut sumber pertumbuhan kumulatif tahun 2023 dari sisi pengeluaran," ujarnya di Jakarta, Senin (5/2/2024) lalu.
Diketahui bahwa konsumsi rumah tangga terus tumbuh karena inflasi terkendali dan daya beli masyarakat yang terjaga. Pemulihan sektor pariwisata selama libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru juga turut mendongkrak konsumsi rumah tangga melalui operasional restoran dan hotel. Selain itu, sektor transportasi dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan tinggi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pembelian sepeda motor.
Bprnews.id - Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, mengumumkan bahwa pihaknya telah menyalurkan klaim penjaminan sebesar Rp1,78 triliun dari total simpanan layak bayar senilai Rp2,08 triliun sejak tahun 2005 hingga 31 Desember 2023.
“LPS telah menyalurkan sebesar Rp1,78 triliun setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS,” kata Lana Soelistianingsih di Jakarta pada Rabu.
Ia menjelaskan bahwa sejak resmi beroperasi pada 22 September 2005, LPS telah menangani simpanan dari 122 bank yang izin usahanya dicabut atau diresolusi, dengan total rekening mencapai 325.454 rekening.
Dari jumlah tersebut, 121 bank merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), sementara satu bank lainnya merupakan bank umum.
“Jika kita lihat persebaran jumlah BPR yang diresolusi oleh LPS di berbagai daerah, Jawa Barat merupakan yang paling besar karena di provinsi ini juga memiliki jumlah BPR paling banyak,” ungkap Lana.
Dia menyebutkan bahwa Sumatera Barat dan Jawa Timur adalah dua provinsi berikutnya dengan jumlah BPR yang diresolusi terbanyak, masing-masing 19 bank dan 16 bank.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa tingginya angka klaim asuransi kesehatan di Indonesia dipicu oleh adanya over utilisasi layanan medis dan obat di rumah sakit. Hal ini turut meningkatkan tingkat inflasi medis yang mencapai 2-3 kali lipat dari inflasi ekonomi secara umum. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menyatakan bahwa fenomena inflasi medis tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.
"Saatin OJK dan Kementerian Kesehatan telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk melakukan hal-hal yang berada dalam kewenangan masing-masing untuk melakukan risk management yang memadai demi mengefisienkan biaya layanan kesehatan ke depan," ungkapnya kepada Kompas.com pada Rabu (7/2/2024).
Ia menjelaskan bahwa OJK mendorong ekosistem asuransi kesehatan untuk terhubung secara digital dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) agar pembayaran klaim dapat berjalan lancar. Selain itu, OJK juga akan membentuk database untuk memonitor dan mengevaluasi efisiensi pembiayaan layanan kesehatan melalui utilization review dengan tim rumah sakit.
"Serta membentuk database untuk memonitor dan mengkaji efisiensi pembiayaan layanan kesehatan melalui utilization review dengan tim rumah sakit," tambahnya.
Iwan juga menekankan pentingnya perusahaan asuransi membentuk medical advisory board yang dapat memberikan masukan berdasarkan analisis atas layanan medis dan obat yang berbiaya besar. Selain itu, OJK mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan layanan kesehatan berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan generasi (Gen-AI) untuk mempercepat pelayanan nasabah.
"Kami mendorong perusahaan asuransi memanfaatkan info sehat dari RS untuk disebarkan ke seluruh pemegang polis dan masyarakat terkait pola hidup sehat agar dapat mengurangi potensi perawatan medis di kemudian hari," tandasnya.
Sementara itu, CEO dan Presiden Direktur MSIG Life, Wianto Chen, menambahkan bahwa salah satu faktor peningkatan klaim kesehatan industri asuransi adalah biaya tambahan berlebih yang dikenakan rumah sakit.
"Kadang-kadang ada kecenderungan menambah sesuatu yang tidak penting, sehingga klaimnya naik, jadi over treatment," ujarnya.
Riset Mercer Marsh Benefits (MMB) dalam Health Trends 2023 juga memperkirakan bahwa Medical Trend Rate atau biaya kesehatan di Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 13,6 persen pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan klaim asuransi kesehatan yang signifikan, seperti yang dilaporkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dengan klaim mencapai Rp 15,24 triliun pada kuartal III-2023, tumbuh 32,9 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.