Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Garut yang berada di bawah naungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menyelenggarakan 'Kick Off' Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2024. Pertemuan ini diadakan di Ballroom Kassiti Fave Hotel, Kabupaten Garut, pada Sabtu (27/1/2024).
Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, Budi Gan Gan Gumilar, menyampaikan pentingnya acara ini untuk masa depan Bank Garut. Ia berharap bank ini terus berkembang di tahun 2024, mengacu pada hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan kondisi Bank Garut yang sehat dari segi aset dan kredit.
"Mudah-mudahan ke depan jauh lebih sehat lagi, dan yang paling utama itu adalah bagaimana Bank Garut menjadi peran serta di dalam rangka menyukseskan pembangunan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD Kabupaten Garut," ujarnya.
Budi Gan Gan Gumilar juga berharap agar Bank Garut dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Garut.
Direktur Utama Bank Garut, Asep Cepy, mengapresiasi dukungan dan motivasi yang diberikan oleh pengurus Perumda BPR Garut. Ia juga menekankan semangat dan dedikasi timnya dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri perbankan.
Asep Cepy juga membagikan pencapaian Bank Garut hingga tahun 2023, yang berhasil menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp34.467.000.000. Untuk tahun 2024, target penyetoran PAD ditetapkan sebesar Rp4,6 miliar, dengan harapan bahwa dalam dua tahun ke depan, PAD akan seimbang dengan modal. Pada tahun-tahun berikutnya, Bank Garut berambisi agar PAD dapat melampaui modal yang diterima.
"Dan nanti mungkin 2 tahun kemudian antara modal dan PAD itu sudah seimbang, maka di tahun berikutnya akan lebih besar PAD kita daripada modal yang kita dapat," ujar Asep Cepy.
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) Kupang kembali menggelar kegiatan cerdas cermat, kali ini melibatkan seluruh pegawai dan staf.
Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan internal, sambil menjaga solidaritas dalam pelayanan kepada masyarakat.
Acara bertajuk "Cerdas Cermat" digelar di lantai 2, Aula Yayasan TLM Grup pada Sabtu, 27 Januari 2024, dimulai pukul 08.00 Wita. Seluruh peserta, termasuk pegawai dan staf BPR TLM, dibagi menjadi enam grup yang bersaing untuk memperebutkan hadiah utama sebesar Rp 20 juta.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-16 BPR TLM yang jatuh pada tanggal 1 Februari.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BPR TLM, Robert Fanggidae, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana peningkatan pengetahuan tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam mencapai visi BPR TLM.
"Visi kita adalah menjadi BPR yang sehat dan terpercaya serta peduli pada usaha mikro dan kecil. Kegiatan cerdas cermat ini membantu kita meningkatkan keterampilan untuk melayani masyarakat," ungkap Robert.
Kegiatan cerdas cermat ini dianggap unik karena jarang ditemui di lembaga atau instansi lain, baik swasta maupun negeri. Pemenang dari kegiatan ini adalah grup yang terdiri dari Pniella Lourdies Prego Soares, Frengkhi Sawu Sanu, Rosmeilani Lusi, dan Nova Sari Wila Here.
Menurut Robert, kegiatan ini adalah langkah dalam membangun solidaritas antara pegawai dan staf, serta memperkuat kerjasama untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) demi kualitas kinerja BPR TLM yang lebih baik.
"Dalam perencanaan bisnis di sebuah instansi atau lembaga, kita juga perlu memperhatikan realita. Tujuannya agar tidak adanya salah langkah dalam menjalankan sebuah bisnis, dan hal tersebut sudah mendarah daging dalam menjalankan pelayanan kepada rekan-rekan serta nasabah BPR TLM," tambahnya.
Robert juga menegaskan komitmen BPR TLM untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dianggap sebagai tolak ukur dari kepercayaan masyarakat terhadap BPR TLM.
Kegiatan cerdas cermat diharapkan dapat membantu membangun keterampilan dan pengetahuan para pegawai dan staf, sehingga mendukung terwujudnya visi dan misi BPR TLM.
Bprnews.id - Pada awal tahun 2024, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) mengalami kebangkrutan dan izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan izin tersebut disebabkan oleh pengelolaan yang tidak sehat dan dilakukan demi menjaga stabilitas industri perbankan serta melindungi konsumen.
OJK, melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024, resmi mencabut izin usaha BPRS Mojo Artho terhitung sejak tanggal tersebut.
Sebelumnya, sejak 19 November 2020, BPRS Mojo Artho telah ditempatkan dalam pengawasan intensif sesuai Peraturan OJK No.19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No.56/SEOJK.03/2017.
Status pengawasan kemudian diperketat menjadi Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan kondisi yang terus memburuk karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penetapan status BDP didasarkan pada Pasal 16C ayat (1) dan ayat (4) Klaster Stabilitas Sistem Keuangan serta Pasal 325 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Meskipun upaya penyehatan telah dilakukan, BPRS Mojo Artho tidak berhasil keluar dari status BDP. Pada 12 Januari 2024, bank ini akhirnya ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR) mengingat kondisi keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
Menyusul penetapan BDR, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggunakan wewenangnya pada 22 Januari 2024 untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usaha BPRS Mojo Artho.
Sesuai dengan POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK kemudian melakukan pencabutan izin usaha BPRS Mojo Artho pada 27 Januari 2024.
Dengan pencabutan izin usaha, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan memulai proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
OJK memberikan imbauan kepada nasabah PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) untuk tetap tenang, karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPRS, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bprnews.id - Tren penurunan jumlah kantor cabang perbankan terus terjadi sepanjang tahun 2023, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan produktivitas kantor dan pergeseran fokus bank menuju digitalisasi. Data terbaru dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penurunan signifikan dalam jumlah kantor cabang.
Menurut data SPI, pada November 2022, total kantor cabang bank mencapai 25.344 unit. Namun, hingga November 2023, jumlah tersebut menyusut menjadi 24.280 kantor cabang. Bahkan, bank-bank milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengalami penurunan dari 13.014 unit pada November 2022 menjadi 12.421 unit pada November 2023.
PT Bank Mandiri Tbk, salah satu bank terkemuka di Indonesia, mengalami penurunan 117 kantor cabang selama tahun 2023, menjadikannya sebanyak 2.205 kantor cabang. Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, menjelaskan bahwa penutupan kantor cabang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kenyamanan nasabah. Selain itu, peralihan layanan perbankan ke digital juga menjadi faktor penting.
"Ada rencana penutupan kantor cabang di tahun 2024. Tapi angkanya diproyeksinya lebih rendah. Masih terus kami lakukan review," ungkap Rudianto pada Minggu (28/1/2024).
Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga melaporkan penurunan 5 unit kantor cabang pada tahun 2023, termasuk penutupan kantor cabang pembantu konvensional, kantor cabang pembantu syariah, dan kantor layanan setara kantor cabang pembantu. Jasmin, Direktur Distribution & Retail Funding BTN, menyatakan bahwa penutupan kantor cabang dilakukan melalui pertimbangan produktivitas dan usia kantor.
Meskipun terjadi penurunan, beberapa bank seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memilih untuk mempertahankan dan bahkan menambah jumlah kantor cabang. Jumlah kantor BCA bertambah dari 1.247 unit pada Desember 2022 menjadi 1.258 kantor pada Desember 2023.
Hera F Haryn, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, menjelaskan bahwa kehadiran kantor cabang masih penting dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Meski transaksi digital semakin berkembang, BCA akan meningkatkan sistem dan petugas pelayanan di kantor cabang untuk memastikan layanan optimal.
Sementara itu, Bank Danamon Indonesia Tbk memilih mempertahankan jumlah kantor cabang dan melakukan transformasi. Eka Dinata, Branch Network Head Bank Danamon, menyatakan bahwa kantor fisik tetap dibutuhkan untuk menjaga keterlibatan pelanggan di era digital. Transformasi kantor cabang menjadi konsep Next Generation Branch dianggap sebagai strategi untuk merespons perubahan tersebut.
Melalui berbagai pendekatan ini, bank-bank berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan pola perilaku nasabah dan mempertahankan relevansi dalam era transformasi digital yang terus berkembang.
Bprnews.id - Kejaksaan Negeri Sintang telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan kongkalikong dalam penyaluran kredit senilai Rp 2 miliar di salah satu bank Kalimantan Barat (Kalbar).
Keempat tersangka tersebut adalah seorang pengusaha berinisial SH, Kasi Kredit Bank berinisial DR, serta dua analis Kredit Bank berinisial RJ dan ALZ.
Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Aco Rahmadi Jaya, menyatakan bahwa keempat tersangka telah ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Sintang.
Aco juga menegaskan bahwa berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pontianak, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2 miliar.
Perkara ini bermula antara Desember 2017 hingga Februari 2018, ketika SH, selaku Direktur CV Jasa Aneka Sarana, mengajukan pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp 2 miliar.
Dalam proses pengajuan kredit, SH diduga meniru tandatangan komanditer perusahaan bernama Abdul Khair.
"Tujuan kredit itu katanya untuk membeli kapal tongkang untuk jasa angkutan batu bara, tapi belakangan hanya dipakai menyewa tongkang selama 1 bulan," ungkap Aco Rahmadi Jaya.
Penyimpangan terungkap ketika 3 sertifikat tanah yang dijadikan agunan kredit baru diubah nama setelah uang kredit dicairkan. Para tersangka juga menggunakan 1 sertifikat lain yang masih dalam agunan pinjaman lain.
Aco menjelaskan, "Padahal dalam aturan kredit modal kerja, jaminan sertifikat hak milik orang lain hanya boleh dipergunakan apabila ada hubungan pekerjaan dan atau kekeluargaan."
Lebih lanjut, empat sertifikat tanah agunan tidak diikat dalam sertifikat hak tanggungan yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang. Hal ini mengakibatkan, setelah terjadi kredit macet, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap sertifikat tanah tersebut.
Atas perbuatan tersebut, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun.