BPRNews.id - Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,1 persen pada periode 2024-2026. Meskipun demikian, tantangan perdagangan global yang melunak dan normalisasi pertumbuhan moderat, serta ketidakstabilan geopolitik, menegaskan pentingnya peran industri asuransi dalam melindungi dari risiko.
Industri asuransi, termasuk Indonesia Re, dihadapkan pada kebutuhan konsolidasi yang kuat untuk bertahan. Portofolio Indonesia Re masih didominasi oleh perjanjian Treaty Proportional dan lini bisnis harta benda (property). Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia Re menyelenggarakan Indonesia Re Treaty Forum 2024 bekerja sama dengan AON, diadakan pada 5-7 September 2024 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi Indonesia Re untuk mempresentasikan kebijakan dan rencana dalam menghadapi pembaruan perjanjian reasuransi otomatis (Treaty) tahun 2025. Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khaira, menyatakan komitmen perusahaan dalam memperkuat hubungan dengan mitra melalui forum ini. "Kami percaya bahwa melalui diskusi terbuka dan kolaboratif, kita dapat bersama-sama menciptakan solusi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan pasar reasuransi, khususnya dalam Treaty Renewal tahun 2025," ujar Delil pada 1 Oktober.
Indonesia Re akan mengevaluasi berbagai aspek pembaruan perjanjian Treaty 2025, melanjutkan kebijakan yang sudah ada dengan fokus pada jaminan Business Interruption dan Basis of Cover. Penguatan administrasi melalui digitalisasi juga menjadi prioritas, salah satunya melalui platform RIU Connect. Transformasi digital ini dianggap penting dalam meningkatkan daya saing di tengah pasar yang semakin menantang.
Dengan strategi yang tepat, Indonesia Re optimistis mampu memberikan nilai tambah bagi mitra bisnis dan menjaga stabilitas program reasuransi. Forum ini diharapkan dapat memperkuat hubungan jangka panjang dan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan risiko serta penanganan klaim.
Indonesia Re menyatakan kesiapan menghadapi dinamika pasar reasuransi global dengan inovasi dan transformasi yang berkelanjutan, demi menciptakan pasar yang stabil dan menguntungkan bagi semua pihak.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut dengan antusias peluncuran Central Counterparty (CCP) pada Senin, 30 September 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan delapan bank yang turut berpartisipasi dan memberikan modal awal untuk CCP.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya pembentukan CCP bagi pasar derivatif Indonesia, terutama di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Menurut Mahendra, CCP menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi pasar derivatif nasional.
Mahendra menyampaikan bahwa keberadaan CCP akan meningkatkan keamanan dan efisiensi di industri jasa keuangan domestik, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit pihak lawan. Hal ini juga akan mempermudah proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif. "Dengan CCP, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil, dan kredibel di mata investor global," ujar Mahendra dalam acara peluncuran yang disiarkan secara daring pada Senin, 30 September 2024.
OJK berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan reformasi pasar derivatif over-the-counter sesuai agenda G20. Mahendra mengapresiasi upaya PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang diperlukan untuk operasional CCP. CCP sendiri dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Financial Stability Board G20.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa CCP akan meningkatkan transaksi Domestic Non-Delivery Forward (DNDF) hingga mencapai USD 1 miliar per hari pada 2030, naik 900% dari angka saat ini sebesar USD 100 juta per hari. Selain itu, transaksi repurchase agreement (repo) juga diproyeksikan meningkat dari Rp14 triliun menjadi Rp30 triliun per hari pada 2030.
Perry menambahkan bahwa kenaikan volume transaksi ini diharapkan karena adanya pengurangan risiko dalam transaksi yang terpusat melalui CCP. "Karena tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar partynya bisa kita minimalkan. Ini menjadi credit risknya yang sangat tinggi," ungkap Perry.
Delapan bank yang berpartisipasi dalam penyetoran modal awal CCP adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Pada Agustus 2024, mereka bersama-sama menyepakati pengembangan CCP di PUVA.
Dengan langkah ini, diharapkan pasar derivatif Indonesia semakin dipercaya oleh investor global, menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar bagi industri keuangan nasional.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru meluncurkan peta jalan untuk pengembangan dan penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang berlaku dari 2024 hingga 2028. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan pentingnya peran LPIP dalam memperluas akses UMKM ke layanan keuangan. Peluncuran peta jalan ini menjadi tonggak pencapaian dalam memajukan LPIP agar dapat mendukung sistem perbankan lebih baik di masa depan.
LPIP berfungsi mengumpulkan dan mengolah data kredit untuk membantu perbankan menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat. Ke depan, LPIP akan didorong untuk lebih banyak menyediakan informasi perkreditan guna memperkuat penyaluran kredit bagi UMKM. Strategi ini juga akan diintegrasikan dalam Sistem Pelaporan Kredit nasional.
Namun, Bank Indonesia baru-baru ini melaporkan pelambatan dalam pertumbuhan kredit UMKM. Pada Agustus 2024, penyaluran kredit UMKM hanya tumbuh 4,3 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan 5,1 persen pada bulan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah tingginya kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) UMKM, yang menurut pengamat perbankan Paul Sutaryono, mendekati ambang batas 5 persen. Hal ini membuat bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Data OJK menunjukkan tingkat NPL UMKM meningkat dari 3,71 persen pada akhir tahun lalu menjadi 4,04 persen pada Juli 2024, didorong oleh berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi.
BPRNews.id - Banyak pelaku UMKM yang harus terus berjuang dan beradaptasi, terutama saat menghadapi berbagai rintangan yang tak terduga. Tiga usaha, yaitu K-Wan, Ahza Patchwork, dan Reydi Snack, berhasil bertahan dan berkembang di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Berkat dukungan program J&T Connect Run 2024, mereka mendapat bantuan operasional untuk memperkuat usaha.
Ibu Ning, pemilik K-Wan, memulai usahanya dari rumah dengan menggabungkan hasil rajutannya dengan kain tradisional Indonesia, terutama dari daerah Banten. "Saya bangga bisa menonjolkan budaya Indonesia lewat produk saya," ujarnya. Kegigihan Ibu Ning membuat K-Wan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk galeri UMKM di hotel dan bandara. Namun, Ibu Ning menghadapi kesulitan dalam hal tenaga kerja. "Tidak semua orang bisa merajut atau menjahit, jadi saya sering kali bekerja sendiri," tambahnya. Dengan adanya bantuan mesin bordir dari J&T Express, ia berharap bisa meningkatkan efisiensi produksi.
Ibu Inggrid, yang mendirikan Ahza Patchwork, juga memiliki kisah inspiratif. Setelah keluar dari pekerjaannya untuk fokus pada keluarga, ia belajar menjahit secara otodidak melalui YouTube. Ia pun jatuh cinta pada keterampilan patchwork dan mulai membangun usahanya pada 2015. "Saya suka membuat sesuatu dari bahan sisa. Patchwork ini juga jadi salah satu cara saya untuk mengurangi limbah kain," katanya. Meskipun menghadapi tantangan dalam menemukan tim yang tepat, ia terus mengembangkan usahanya dan menghasilkan berbagai produk, seperti dompet, tas, dan topi.
Cerita inspiratif lainnya datang dari Ibu Lastri, pemilik Reydi Snack, yang memulai usahanya pada 2017 setelah kehilangan suaminya. Meski mengalami banyak tantangan, termasuk kecelakaan yang menyebabkan patah kaki dan rumah produksinya terkena banjir, ia berhasil mengembangkan bisnis cheese stick-nya hingga memiliki 30 reseller di Bekasi. "Semua kalau dilakukan dengan hati yang senang, tidak akan terasa beban. Syukurlah selalu ada berkatnya," kata Ibu Lastri.
Melalui program J&T Connect Run 2024, J&T Express berharap dapat terus mendukung UMKM seperti Ibu Ning, Ibu Inggrid, dan Ibu Lastri untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas. Bantuan operasional yang diberikan tidak hanya berupa barang, tetapi juga memupuk semangat dan tekad untuk terus maju.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya penerapan sistem kebijakan anti-fraud di industri perbankan yang rentan terhadap penipuan. Mulai 31 Oktober 2024, bank umum diwajibkan melaporkan strategi anti-fraud sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 12 tahun 2024 tentang Strategi Kebijakan Anti Fraud atau POJK SAF LJK. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
"Ini merupakan integrasi ketentuan OJK terkait penerapan strategi anti-fraud yang berlaku di beberapa sektor jasa keuangan dan perluasan cakupan menjadi seluruh sektor jasa keuangan," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, Senin (30/9).
Dian menjelaskan bahwa POJK SAF LJK disusun dengan memperhatikan urgensi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di sektor swasta. Sebelumnya, hal ini telah diatur melalui beberapa regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Surat Edaran KPK No. 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Industri Jasa Keuangan.
"POJK SAF LJK ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya fraud melalui penguatan sistem pengendalian internal LJK serta mendukung penerapan manajemen risiko di LJK," ungkap Dian.
POJK ini mengatur beberapa hal penting yang harus diterapkan oleh LJK, termasuk penyusunan dan pelaporan kebijakan strategi anti-fraud, kewajiban penerapan sistem deteksi fraud, serta peningkatan pemahaman internal dan eksternal terkait risiko fraud. LJK juga wajib memiliki unit kerja khusus yang menangani penerapan strategi anti-fraud sesuai dengan kompleksitas usaha.
"Bank diwajibkan melaporkan strategi anti-fraud setiap semester dan melaporkan kejadian fraud yang berdampak signifikan paling lambat tiga hari kerja setelah kejadian tersebut," tambah Dian.