bank umum
Akhir Tahun 2023 Sri Mulyani Apresiasi Kepada Kinerja Kemenkeu Mengawal APBN
Bprnews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Perbendaharaan, atas kinerja baik dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Menkeu mengakui bahwa APBN bukanlah dokumen statis, melainkan mengikuti dinamika perekonomian dengan berbagai pos dan komponen yang bergerak.
Menurut Sri Mulyani, kemampuan Kemenkeu sebagai bendahara negara untuk mengelola instrumen APBN menjadi krusial dalam menjaga kredibilitas, keberlanjutan, dan kehandalan APBN.
“Itu adalah sebuah tantangan bagi seluruh bendahara negara di seluruh dunia,” kata Menkeu, dikutip dari laman Kemenkeu, Selasa, 2 Januari 2024.
Tantangan ini menjadi hal umum bagi bendahara negara di seluruh dunia.APBN harus mampu terhubung dengan dinamika ekonomi secara keseluruhan, dan kementerian tersebut harus dapat merancang APBN dengan baik.
Menkeu menekankan pentingnya kemampuan Kemenkeu, khususnya Ditjen Perbendaharaan, dalam membaca gerak ekonomi secara menyeluruh untuk merancang APBN yang baik.
“Itu yang mungkin perlu untuk kita semuanya di Kementerian Keuangan dan khususnya untuk Ditjen Perbendaharaan di dalam meningkatkan kemampuan di dalam meng-connect antara pengelolaan APBN, khususnya dari sisi treasury function, dengan pengelolaan ekonomi,” ujar Menkeu.
Selain itu, ia mendorong pengembangan kompetensi dan pengetahuan dengan melakukan benchmarking dengan institusi keuangan, baik di dalam negeri maupun di negara-negara lain.
Menteri Keuangan meminta Ditjen Perbendaharaan untuk memperdalam fungsi treasury, instrumen keuangan, serta hubungan dengan berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, kerjasama dengan pemerintah daerah juga dianggap penting.
Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih atas upaya Ditjen Perbendaharaan dalam menguatkan ekonomi daerah di berbagai wilayah di Indonesia, menganggap hal ini sebagai kontribusi terhadap menciptakan demokrasi yang sehat.
