BPRNews.id - Menjelang akhir tahun 2024, inflasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang mengalami penurunan. Meski begitu, inflasi tetap berada dalam rentang sasaran 1,5-3,5 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Deputi Kepala KPw BI Malang, Dedy Prasetyo, menjelaskan bahwa inflasi di November 2024 untuk wilayah Malang dan Probolinggo tercatat sebesar 0,24 persen secara bulanan (MtM). Sementara, secara tahunan (YoY), inflasi Malang mencapai 1,22 persen dan Probolinggo 1,76 persen.

“Pada November 2024, Malang dan Probolinggo mengalami inflasi 0,24 persen (MtM), didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi,” kata Dedy.

Untuk pertumbuhan ekonomi, wilayah kerja KPw BI Malang menjadi salah satu pendorong utama di Kawasan Tengah Selatan (KaTeSa) Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Malang Raya mencapai 5,36 persen (YoY), lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 4,95 persen dan nasional sebesar 5,05 persen. Kota Batu mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 6,19 persen (YoY), didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan sebesar 20 persen.

Dedy juga menyampaikan enam langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian. Langkah pertama adalah mempercepat investasi daerah dengan mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor produktif. Kedua, memperkuat sektor industri dengan hilirisasi pertanian, penggunaan teknologi modern, dan penguatan sektor padat karya.

“Yang ketiga adalah penguatan UMKM dan ekonomi syariah. Ini dilakukan dengan pelatihan UMKM agar naik kelas, serta penguatan ekosistem halal dan keuangan syariah,” jelasnya.

Langkah keempat adalah meningkatkan keuangan daerah melalui elektronifikasi pajak dan retribusi. Pemerintah juga diimbau mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah untuk realisasi belanja daerah.

Digitalisasi sistem pembayaran menjadi langkah kelima. Dedy menyoroti pentingnya memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran digital, didukung oleh literasi keuangan digital dan keamanan transaksi.

“Sedang upaya yang keenam adalah pengendalian inflasi. Ini dilakukan dengan memperkuat neraca pangan, BUMD pangan, dan Komunitas Anti Inflasi Daerah (KAD),” tambahnya.

Dari sisi transaksi QRIS, wilayah kerja BI Malang menunjukkan tren positif. Kota Malang mendominasi penggunaan QRIS dengan 66 persen, diikuti Kabupaten Malang (11 persen) dan Kota Batu (7 persen). Total penggunaan QRIS di Malang Raya mencapai 84 persen.

“Kota Malang saja sudah 2 per 3 nya (66 persen), Kabupaten Malang 1 per 9 nya (11 persen) jumlahnya sudah 77 persen, belum lagi ditambah Kota Batu sebesar 7 persen, maka sudah 84 persen. Malang Raya mendominasi untuk penggunaan transaksi QRIS,” ujar Dedy.

Secara keseluruhan, transaksi QRIS di wilayah kerja BI Malang tumbuh signifikan. Pertumbuhan year on year (YoY) pada Oktober 2024 mencapai 170 persen, lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 132 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.