Regulator


Aksi Mahasiswa di Kantor OJK NTB, Tudingan Keterlibatan dalam Pemilu 2024

Standard Post with Image

Bprnews.id - Puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (12/2/2024) siang. Dalam aksinya, mereka mengeluarkan kritik keras terhadap OJK NTB, sambil melempar sayur busuk dan membawa sejumlah spanduk.

Para mahasiswa menuduh OJK NTB tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan saat aparat menghalangi mahasiswa masuk ke kantor OJK NTB.

Salah satu poin yang mereka tuntut adalah terkait dengan pembagian kupon sembako oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang menampilkan nama OJK NTB saat kampanye Pemilu 2024. Mahasiswa dari tiga organisasi, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB, dan Himpunan Mahasiswa (HIMMAH) Nahdlatul Wathan, terlibat dalam aksi tersebut.

Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar, mengecam tindakan tersebut, menyebut bahwa OJK berubah menjadi "otoritas politik". Dia juga menyoroti dugaan penggunaan dana bansos berasal dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB untuk kepentingan kampanye caleg.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Wilayah HIMMAH NW NTB, Lukman, menuding OJK NTB telah membocorkan data perbankan kepada pihak yang tidak berwenang, serta meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan melakukan audit lebih lanjut terkait kinerja OJK NTB.

Namun, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy, membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa OJK NTB tidak pernah membocorkan data perbankan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam mengakses data.

"Pimpinan dan segenap pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga," ujar Rico. Dia juga membantah keterlibatan OJK NTB dalam pembagian sembako bersama caleg DPR RI dari salah satu partai peserta pemilu.

Aksi mahasiswa ini menunjukkan adanya kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap netralitas lembaga keuangan dalam konteks politik, serta menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu.

OJK
Share this Post:

TERBARU

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News