BPRNews.id -  Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Yuddy Renaldi, menyatakan bahwa ancaman serangan siber merupakan tantangan yang sangat serius bagi sektor perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). "Keberhasilan BPD dalam menghadapi ancaman serangan siber sangat bergantung pada kesiapan dalam mengadopsi teknologi yang dibarengi dengan pelatihan dan kesadaran karyawan terhadap “IT security" ungkap Yuddy dalam siaran pers yang dikutip pada Rabu (8/8).

Sementara itu, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan dan analisa yang dilakukan oleh PPATK, serangan siber dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan kelemahan IT security. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengimitasi script server yang digunakan untuk mengakses BI-Fast, sehingga dana bank umum dapat dipindahkan tanpa verifikasi dari bank umum itu sendiri. "Biasanya, pelaku peretasan memanfaatkan waktu akhir pekan untuk melakukan aksinya karena rekonsiliasi data bank umum dan BI-Fast dilakukan di hari kerja," jelasnya.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat memperhatikan keamanan data nasabah dari serangan siber. OJK telah mengeluarkan blueprint transformasi digital untuk Industri Jasa Keuangan (IJK), termasuk perbankan. Deputi Komisioner Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, mengatakan bahwa blueprint ini diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Bank Umum dan POJK 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum, yang mengatur tingkat kepatuhan bank dalam adopsi teknologi yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Pada Seminar Nasional bertema "Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia," yang diselenggarakan oleh Asbanda dan Bank Kalbar, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalbar, Brigjen Pol Yusup Saprudin, turut hadir sebagai pembicara.