Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) akan tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar pada 2024. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).Pertumbuhan kredit diperkirakan akan berada pada kisaran 10-12% pada 2024, dan 11-13% pada 2025.

"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroprudensial longgar akan kami pertahankan pada 2024," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar di Kantor BI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Pertemuan rutin tersebut untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam forum strategis ini, Presiden Joko Widodo turut hadir memberikan arahannya.

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil. Ke depan, dia berpesan untuk terus optimis namun tetap waspada untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Sementara itu, dalam forum ini Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Kemudian inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Untuk itu, Bank Indonesia telah menentukan arah bauran kebijakan yang akan ditempuh ke depan. Salah satunya melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Kebijakan makroprudensial tersebut bersama kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ("pro-growth"). Sementara itu, kebijakan moneter difokuskan pada stabilitas ("pro-stability") khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pelonggaran kebijakan makroprudensial dilakukan dengan tiga instrumen pokok. Di antaranya peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya; pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); dan penguatan surveilans SSK.

Bank Indonesia meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan melonggarkan seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lain untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas dalam perekonomian nasional.Sektor-sektor prioritas tersebut seperti industri mineral dan batu bara (minerba) dan nonminerba, perumahan, industri hilirisasi, serta pariwisata.

"Seluruh insentif likuiditas Rp 159 triliun dengan tambahan sekitar Rp 20 triliun dapat dimanfaatkan oleh perbankan," jelasnya.

Pelonggaran likuiditas juga ditempuh dengan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/ pembiayaan dan terjaganya stabilitas sistem keuangan dari dampak rambatan global. Kewajiban PLM baik kepada Bank Umum Konvensial (BUK) maupun Bank Umum Syariah (BUS) diturunkan masing-masing sebesar 100 bps menjadi 5% dan 3,5% mulai 1 Desember 2023.

"Kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas sebesar Rp 81 triliun. Perbankan diharapkan dapat memanfaatkannya untuk menyalurkan kredit dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan," terang Perry. Selain itu, fleksibilitas likuiditas ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan SSK, termasuk dalam memitigasi risiko dari rambatan gejolak global.

Terakhir,penguatan surveilans SSK secara sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada kesempatan ini, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Awards tahun 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan. Penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia selama 2023.

Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.