BPRNews.id  -Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai bahwa banyaknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bangkrut disebabkan oleh persaingan ketat dengan bank komersial dan bank digital dalam penyaluran kredit mikro. Ia mencatat bahwa jumlah BPR menurun dari 1.468 unit pada Desember 2021 menjadi 1.402 unit pada Desember 2023, dan diperkirakan akan ada sekitar 20 BPR yang bangkrut hingga akhir tahun 2024, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).                                                                                                                                                                                                                                            

“Kejatuhan BPR ini terjadi karena mereka kalah bersaing dengan bank komersial yang lebih besar, yang mulai masuk ke segmen kredit mikro," ujar Yusuf pada 14 Oktober 2024. Ia menambahkan bahwa persaingan semakin sengit dengan hadirnya bank digital dan layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending, yang juga menyasar kredit mikro.

Selain itu, Yusuf mengungkapkan bahwa banyak BPR mengalami masalah tata kelola yang buruk (good corporate governance), seperti kasus penipuan dan penggelapan dana deposan oleh pemilik BPR. “Banyak kasus fraud di BPR, terutama terkait penggelapan dana oleh pemilik," katanya.

Menurutnya, sebagian besar masalah fraud ini terjadi pada BPR yang berbentuk koperasi open-loop, yang melayani tidak hanya anggota koperasi, tetapi juga masyarakat umum. Ia menyoroti bahwa pengawasan terhadap koperasi keuangan open-loop ini dianggap belum memadai.

Untuk memperbaiki kondisi BPR di masa mendatang, Yusuf menyarankan perlunya konsolidasi dan penguatan pengawasan OJK. Ia juga mengusulkan agar BPR berbentuk koperasi keuangan dibatasi menjadi koperasi closed-loop, yang hanya melayani anggotanya. “Bank koperasi yang berorientasi sepenuhnya pada kepentingan anggotanya akan lebih stabil dan berkelanjutan,” tegasnya.