BPRNews.id – Semarang, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun (Bank Kota Madiun) menggandeng EHR System untuk membangun Key Perfomance Indicator (KPI). Dalam lawatannya di kantor Support dan Implementasi EHR System, Direktur Utama Bank Kota Madiun Forest Khisna menyampaikan ingin melakukan perubahan berbasis digital di lingkungan kerja Bank Kota Madiun.

“Kami hadir kesini untuk berkomunikasi lebih dalam terkait keinginan kami yang sekiranya dapat di akomodasi oleh vendor SDM” Ujar Forest Jumat, (06/09)

Menurut Forest, BPR saat ini membutuhkan alat ukur kinerja yang memadahi, sehingga kinerja pegawai dari operasional hingga lapangan dapat di ukur dengan benar dan sesuai dengan bidangnya.

“KPI harus diterapakan, ini alat ukur jangan sampai BPR tidak punya KPI dan KPI itu harus berkembang atau di modifikasi menyesuaikan tuntuan kebutuhan masing-masing BPR. Tetapi jika perusahaan tidak memiliki KPI yang jelas dan tidak pernah di evaluasi membuat perusahaan tidak memiliki tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM)” paparnya.

CEO EHR System Wahyu Kristianto juga menyampaikan bahwa pihakya siap membantu Bank Kota Madiun untuk menerpakan salah satu menu dari ratusan menu untuk sektor keuangan.

“kami tentu siap untuk membantu Bank Kota Madiun membangun pondasi yang kuat di SDM BPR, memang sering kita sampaikan tidak ada tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik atau bahkan tersertifikasi ISO sekalipun jika tidak memiliki Tata Kelola SDM terlebih dahulu” ungkap Wahyu.

KPI yang dibangun oleh EHR System sangat berbeda dengan KPI yang saat ini sering dipakai oleh BPR, Selain adanya integrasi sebagai bentuk kemudahaan, KPI ini dirancang tidak hanya menyajikan angka, namun dapat memberikan rekomendasi kelebihan hingga kekurangan masing-masing pegawai yang dibantu dengan teknologi Artificial Intelligence (AI).

“kami juga sampaikan kepada beliau tadi, KPI kita saat ini ada di versi 3, ada rencana 2 bulan lagi versi 4 akan rilis dengan penambahan fitur yang lebih baik dan menyeluruh. Selain itu, KPI tidak hanya sebagai alat ukur penentuan tunjangan, ada hal yang lebih substansial yaitu melihat kelebihan dan kekurangan pegawai dan rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan SDM jika terjadi penurunan performa” Imbuhnya.