bprnews.id - Sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia mengalami kebangkrutan akibat berbagai faktor. Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak tercatatnya simpanan nasabah yang dititipkan kepada oknum pegawai di BPR.

"Seringkali terjadi di desa banyak nasabah BPR menitipkan tabungannya ke teman yang menjadi pegawai di BPR tersebut. Ketika dititipkan, itulah yang menjadi persoalan seringkali tidak dicatat," ungkap Lana dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

Menurutnya, hal ini menjadi fokus LPS dalam memberikan sosialisasi kepada nasabah BPR di seluruh Indonesia bahwa simpanan yang masuk ke bank harus dicatat dengan baik.

Berdasarkan data dari LPS, dalam 5 tahun terakhir atau sejak 2019 hingga 2023, tercatat ada 28 BPR yang mengalami kebangkrutan. Dari jumlah tersebut, 23 BPR telah selesai proses likuidasinya. Bahkan, setiap tahunnya terdapat tujuh hingga delapan BPR yang mengalami kebangkrutan.

"Walaupun banyak BPR yang bertumbangan, namun LPS berkomitmen untuk melindungi dana milik nasabah. Hal ini terbukti dari besaran dana nasabah yang berhasil dibayarkan hingga Oktober 2023, lebih dari Rp260 miliar," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, dalam acara bertajuk "LPS Award 2023" di Jakarta belum lama ini.

Selain itu, LPS juga berhasil mempertahankan Tingkat Bunga Pinjaman (TPT) periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Januari 2024 sebesar 4,25 persen untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR.