Bprnews.id - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyatakan bahwa ia telah menemukan banyak masalah di Perusahaan Daerah (Perusda) dan meminta seluruh direksi dievaluasi. Danny Pomanto mengungkapkan langkah ini sebagai bagian dari rencana mutasi besar-besaran yang akan dilakukan akhir bulan ini. Evaluasi ini dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas).

“Saya sudah minta Dewan Pengawas (Dewas) mengevaluasi,” kata Danny saat diwawancarai di Kompleks Perkantoran Perusahaan Daerah Air Minim (PDAM) Makassar, Jumat (22/12/2023).

Menurut Danny Pomanto, hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah perlu dilakukan pergantian direksi Perusda atau tidak, dan keputusan ini akan bergantung pada rekomendasi dari Dewas.

Ia mengungkapkan bahwa banyak masalah terjadi di beberapa bagian Perusda, seperti Rumah Pemotongan Hewan (RPH), PD Terminal Makassar Metro, dan PD Pasar Makassar Raya yang tidak menyetor dividen.

“Perusda lain banyak juga masalahnya, misalnya RPH, aturannya coba disesuaikan supaya bisa bekerja sama dengan DP2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah menyetor dividen. PD Pasar bergelut dengan masalah dan memproduksi masalah baru,” bebernya.

Danny Pomanto memberikan contoh bahwa hanya tiga Perusda yang menyetor dividen per 10 November 2023, yaitu PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp540 juta, BPR Rp105 juta, dan PDAM Rp9,2 miliar, dengan total Rp9,84 miliar.

Ia menyoroti masalah di beberapa Perusda dan menyebutkan perlunya penyesuaian aturan, khususnya terkait kerjasama dengan DP2, serta menekankan pentingnya menangani masalah dan menghasilkan solusi yang baik.