BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit yang disalurkan bank umum secara nasional hingga akhir 2023 mencapai Rp7,09 kuadriliun, dengan rasio kredit macet (NPL) sebesar 2,19 persen. Provinsi Gorontalo mencatat NPL tertinggi di Indonesia, mencapai 5,38 persen, diikuti Jawa Tengah (4,09 persen), Kepulauan Riau (3,81 persen), Sumatera Selatan (3,42 persen), dan Jawa Timur (3,01 persen).

Menurut Herwin Mopangga, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), tingginya angka NPL di Gorontalo disebabkan oleh ketergantungan masyarakat pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap. Ketika pendapatan terganggu, misalnya akibat gagal panen atau fluktuasi harga komoditas, kemampuan membayar kredit menjadi terbatas. Ditambah lagi, rendahnya literasi keuangan menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami risiko dan tanggung jawab berutang.

Herwin juga mengungkapkan bahwa laporan Bank Indonesia (BI) Agustus 2024 menunjukkan peningkatan NPL pada kredit investasi sektor pertanian di Gorontalo. Sebaliknya, sektor industri pengolahan dan perdagangan mengalami perbaikan, meskipun stagnasi nilai tukar petani (NTP) memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga petani.

Di Gorontalo, banyak masyarakat miskin yang terjebak dalam pinjaman informal dari rentenir. Pinjaman ini sering digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, kesehatan, atau pendidikan, yang tidak memberikan hasil finansial langsung. Kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan formal memperparah situasi.

Solusi yang diusulkan oleh Herwin Mopangga meliputi:

1. Peningkatan literasi keuangan: Pemerintah daerah dan lembaga keuangan dapat mengadakan sosialisasi, edukasi, dan kelompok belajar keuangan di desa.

2. Diversifikasi ekonomi:Memberikan pelatihan keterampilan di sektor pariwisata, kerajinan, atau pertanian modern, serta memfasilitasi akses pasar untuk produk lokal.

3. Kredit mikro terjangkau: Mendorong bank dan koperasi di Gorontalo untuk menyediakan kredit mikro tanpa agunan dengan bunga rendah.

4. Pengembangan KUR:Menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kecil.

5. Akses perbankan digital: Memperluas jangkauan layanan perbankan digital ke wilayah pedesaan agar masyarakat tidak bergantung pada rentenir.

6. Pemanfaatan fintech:Memanfaatkan teknologi finansial untuk menawarkan pinjaman mikro dengan bunga rendah dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan bank konvensional.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Gorontalo pada pinjaman informal dan meningkatkan stabilitas ekonomi mereka.