BPRNews.id - DPRD DKI Jakarta mendorong Bank DKI untuk membuat aplikasi layanan digital yang mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan layanan digital, UMKM akan lebih mudah mengakses dana dari Bank DKI.

"Ini langkah yang positif, Komisi C (DPRD DKI Jakarta) berharap program ini dapat dilaksanakan, sehingga UMKM kita bisa lebih maju," kata Suhud Alynudin, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Suhud juga berharap sebagian dari pendapatan pajak Bank DKI dapat digunakan untuk membantu permodalan UMKM yang baru mulai usaha. Ia percaya anggaran ini bisa membuat akses permodalan lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Hartoyo Widodo, menjelaskan bahwa layanan keuangan digital masih dalam proses penyempurnaan, agar nantinya pelaku UMKM dapat mengaksesnya melalui mobile banking. "Sebenarnya sekarang sudah ada. Beberapa kali sudah diuji coba. Tetapi kami sempurnakan dahulu dengan risk manajemen dan sebagainya," ungkap Agus.

Agus menambahkan, saat ini Bank DKI memiliki 281 cabang untuk melayani bisnis mikro, namun baru 145 cabang yang bisa mengakses permodalan. Program yang akan datang juga akan menyederhanakan persyaratan, terutama untuk pelaku usaha informal yang kesulitan mendapatkan akses perbankan.

Sebagai informasi, pada September 2024, Bank DKI membayar pajak sebesar Rp271 miliar, dengan Rp246 miliar di antaranya disetorkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pajak tersebut terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan, dan Pajak Reklame. Sementara itu, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat mencapai Rp265 miliar, terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.