Bprnews.id - Dalam kegiatan monitoring perkembangan BUMD bidang keuangan, terungkap bahwa rasio non-performing loans (NPL atau kredit macet) di BPR BKK Muntilan masih tinggi. Dirut PT. BPR BKK Muntilan, Agustinus Subekti, menyampaikan informasi ini kepada Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (12/1/2024).

Pada diskusi tersebut, disebutkan bahwa rasio NPL pada Desember 2022 dan Desember 2023 masih di atas 5%. Dalam komposisi penyaluran kredit, sektor perdagangan memiliki porsi terbesar sekitar 19,34%, diikuti sektor pertanian sekitar 5%, dan sektor jasa lainnya. Jumlah kredit pada Desember 2022 sekitar Rp 165,23 miliar, naik menjadi sekitar Rp 179,57 miliar pada Desember 2023.

Datanya menyebutkan, kredit pada Desember 2022 sekitar Rp 165,23 miliar. Angka itu naik pada Desember 2023 sekitar Rp 179,57 miliar atau bertumbuh sekitar Rp 14 miliar.

“Pencapaian NPL pada Desember 2022 sebesar 9,75 persen dan pada Desember 2023 sebesar 21,88%,” kata Agustinus Subekti

Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda). Dirut BPR BKK Temanggung, Didik Meaning, menyampaikan bahwa rasio NPL pada Desember 2021 sebesar 6,84%, Desember 2022 sebesar 9,95%, dan Desember 2023 sebesar 8,22%.

Meskipun demikian, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto, menyatakan bahwa kinerja keuangan kedua BPR BKK tersebut sudah cukup baik, terutama dalam hal penyaluran kredit.

“Dengan dorongan secara masif itu, maka BPR BKK juga ikut menghindari masyarakat dari pinjol (pinjaman online) ilegal,” kata Bambang.

Namun, anggota Komisi C, Budiyono, menyoroti masih tingginya angka NPL, dan meminta langkah efisien untuk menanggulanginya.

Agung Budi Margono, anggota Komisi C, juga menyoroti tingginya angka kredit macet dan meminta Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk mengumpulkan data dari seluruh BPR BKK yang memiliki NPL tinggi.

“Saya menilai NPL di BPR BKK Muntilan masih tinggi, meski angka NPL BPR BKK Temanggung juga masih diatas 5 persen. Jadi, saya berharap, lebih berhati-hati lagi sehingga diperlukan langkah efisien,” kata Budiyono.

Jarot Mulyawan dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa ada 3 BPR BKK dengan rasio NPL tinggi, dan diharapkan kinerja BPR BKK dapat menjadi lebih sehat pada tahun 2024.