BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan anggaran sekitar Rp160 miliar pada tahun 2025 untuk membangun sistem teknologi informasi (IT) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan BPR dan BPRS.  

“Implementasi sistem ini sudah mulai kami asesmen sejak tahun ini. Pada tahun depan, pilot project akan melibatkan 100 BPR yang akan dipilih,” ungkap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/11/2024).  

Ia menambahkan, sistem modern ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing BPR/BPRS dalam menghadapi bank umum dan perusahaan teknologi finansial (fintech). "Kami ingin agar BPR dan BPRS memiliki sistem yang lebih canggih untuk menunjang operasional bisnis mereka," katanya.  

LPS juga akan bekerja sama dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan pengawasan sistem ini berjalan dengan baik. “BPR itu dekat dengan masyarakat, memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kami harap kemampuan manajemennya juga semakin baik dengan dukungan sistem ini,” jelasnya.  

Dari sisi ketahanan modal, Purbaya menyebutkan bahwa permodalan BPR dan BPRS saat ini masih cukup kuat untuk menghadapi risiko peningkatan kredit. Hingga September 2024, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tercatat sebesar 31,05% untuk BPR dan 22,52% untuk BPRS.  

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tren risiko kredit terus meningkat seiring berakhirnya masa restrukturisasi pada kuartal pertama 2024. “Rasio kredit bermasalah (NPL) dan pembiayaan bermasalah (NPF) masing-masing mencapai 11,72% dan 9,03%. Ini juga berdampak pada rendahnya profitabilitas BPR dan BPRS dengan rasio ROA masing-masing di angka 1,24% dan 1,39%,” pungkas Purbaya.