Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan sejumlah upaya untuk menguatkan dan menyehatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia.

Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan BPR memberikan kontribusi yang besar dalam 

Setelah beberapa kasus bank bangkrut, OJK fokus melindungi nasabah, mencegah penipuan, dan mengatasi stigma buruk yang melekat pada BPR.

mendukung perekonomian masyarakat daerah.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh OJK adalah merancang peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan BPR.

Rencana ini dijadwalkan untuk diumumkan pada bulan Februari 2024. Dalam roadmap ini, OJK akan mendorong konsolidasi BPR, dengan harapan jumlah BPR dapat menjadi lebih efisien dan berkualitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa rencana tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memberikan ruang bagi BPR untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum perdana saham (IPO).

“Jadi merger tidak akan mengurangi jumlah kebutuhan BPR di satu lokasi. Tapi di satu lokasi itu persaingannya akan sehat. Ada indikator-indikator yang kita pakai cukup segini saja jumlahnya,” ujar Dian pada wawancara eksklusif yang dikutip Rabu (3/1/2024)

OJK juga akan mengeluarkan ketentuan mengenai klasifikasi BPR yang dapat melakukan penawaran umum saham.

Selain itu, OJK mendorong BPR agar menjadi community bank, seperti bank umum pada umumnya, untuk memberikan pelayanan yang lebih personal kepada nasabah.

Kinerja Keuangan BPR

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merampingkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan mendorong konsolidasi dan memberlakukan aturan single presence policy mendapat apresiasi. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyebutnya sebagai langkah positif yang akan meningkatkan tata kelola BPR.

Amin Nurdin menilai bahwa aturan baru tersebut akan membuat tata kelola BPR menjadi lebih baik, mengurangi jumlah BPR yang terlalu banyak, dan mengatur persaingan bisnis di industri dengan lebih baik.

“Ini juga supaya persaingan bisnis di industri lebih tertata dengan baik, lebih teratur dan terkondisikan dengan lebih baik,” ucapnya, Rabu (3/1/2024). 

OJK berupaya untuk mengurangi jumlah BPR hingga 600 pemain karena dianggap terlalu besar, dan tidak akan menerbitkan izin baru untuk pendirian BPR.

Dalam konteks ini, aturan single presence policy diterapkan untuk mencegah satu pihak mengendalikan lebih dari satu bank, seiring upaya untuk mempercepat proses merger sektor BPR.

Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan BPR, memungkinkan ekspansi kredit yang lebih luas, dan meningkatkan pengawasan operasional.

Tantangan yang dihadapi oleh BPR termasuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM terutama dalam operasional bisnis perbankan. Digitalisasi juga menjadi masalah, di mana kebutuhan modal besar diperlukan untuk membangun ekosistem digital.

“Dari sisi SDM kapasitas kompetensi di BPR, utamanya soal operasional bisnis perbankan harus ditingkatkan agar lebih baik, ini menjadi titik krusial yang patut dipertimbangkan,” ungkapnya.

Sejumlah BPR menyambut baik langkah penguatan dari OJK, dan beberapa BPR kecil mengakui bahwa modal dan pemakaian layanan teknologi informasi menjadi tantangan utama.

Pendekatan digitalisasi menjadi tantangan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama BPR kecil, karena memerlukan modal besar untuk membangun ekosistem digital.

Meskipun beberapa BPR menyambut baik langkah penguatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR kecil menghadapi kendala terkait modal dan penggunaan layanan teknologi informasi.

Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, menyatakan kesiapannya menghadapi peta baru yang dibuat oleh OJK untuk memastikan pertumbuhan BPR yang sehat, kuat, dan dipercaya masyarakat.

Hasamitra fokus pada peningkatan kredit produktif dan layanan berbasis teknologi, termasuk layanan seperti ATM Bersama, cardless, dan layanan Hasamitra Mobile. Mereka juga berupaya meningkatkan layanan melalui mesin CRM, QRIS, dan mitra outlet untuk kredit konsumsi.

Pada kuartal III/2023, BPR Hasamitra mencatat laba sebesar Rp47,45 miliar, meningkat 75,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Aset Hasamitra juga tumbuh sebesar 9,08% menjadi Rp2,88 triliun per September 2023, dengan kredit yang disalurkan mencapai Rp2,31 triliun, naik 5,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank Universal BPR juga menyambut positif rencana OJK, menganggapnya sebagai langkah yang positif dan berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi, ketahanan, dan daya saing BPR.
 

Rencana IPO BPR 

Funding & Marketing Communication Head Bank Universal BPR, Igor Siboro, secara rinci membahas potensi kerjasama dengan fintech dan rencana besar untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2024

“Kemitraan dengan fintech dapat tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BPR, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat, khususnya yang sebelumnya sulit dijangkau,” ungkapnya.

Selain itu, Igor juga membahas potensi Initial Public Offering (IPO) sebagai langkah strategis untuk mendapatkan sumber daya finansial tambahan guna mendukung ekspansi BPR. IPO dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk investor dan nasabah.

Rencana bisnis besar yang dijajaki oleh Universal BPR untuk tahun 2024 melibatkan merger antara sesama grup Universal BPR dan penguatan modal melalui IPO. Merger antar provinsi dianggap sebagai langkah untuk mencapai efisiensi operasional, peningkatan skala dan kapasitas, diversifikasi portofolio, penguatan modal dan keuangan, serta optimalisasi strukt

Jumlah BPR Berdasarkan Total Aset

Kinerja industri BPR, berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) periode September 2023, menunjukkan kondisi yang cukup positif.

Aset BPR pada September 2023 mencapai Rp190,32 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,35% (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp175,66 triliun.

Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), yang mencapai Rp134,67 triliun pada September 2023, mengalami kenaikan sebesar 9,57% (YoY) dari Rp122,91 triliun pada September 2022.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan deposito menjadi Rp94,18 triliun, tumbuh sebesar 11,09% (YoY) dari capaian Rp84,78 triliun pada September 2022. Sementara itu, pertumbuhan tabungan melambat menjadi Rp44,81 triliun, naik 6,19% (YoY), dibandingkan dengan pertumbuhan 13,85% (YoY) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada sisi kredit, BPR mencatatkan jumlah kredit sebesar Rp137,97 triliun pada September 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,45% (YoY) dari Rp126,05 triliun sebelumnya.