Bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih dinilai punya potensi besar untuk bertumbuh meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Di antara tantangan yang harus dihadapi BPR adalah tren suku bunga tinggi.

Akibat kebijakan terbaru Bank Indonesia yang meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada pertemuan Rapat Dewan Gubernur pada bulan Oktober 2023, dan 19 Oktober 2023. Kenaikan ini merupakan yang pertama kali setelah BI menahan suku bunga acuan pada level 5,75% selama 8 bulan terakhir. 

Sejak pertengahan tahun lalu, suku bunga acuan ini telah naik 250 basis poin (bps). Kenaikan suku bunga pun menjadi tantangan bagi bank dalam mengendalikan biaya dana (cost of fund), termasuk BPR.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan di tengah tren suku bunga tinggi, BPR juga menghadapi tantangan pengelolaan kualitas asetnya. "Kenaikan bunga yg berimplikasi pada peningkatan risiko kredit," ujarnya pada Jumat (10/11/2023).

Meski begitu, bisnis BPR menurutnya tetap potensial. "Prospek kinerja BPR ke depannya masih dapat bertumbuh," katanya.

Peneliti Lembaga ESED dan Praktisi Perbankan BUMN Chandra Bagus Sulistyo juga meyakini bahwa BPR dilihat dari tingkat pertumbuhan kredit masih cukup bagus.

"Bisnis BPR masih menggairahkan karena ceruknya masih besar. Mereka tahu benar segmentasi pasarnya. Saya yakin BPR masih eksis," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melaporkan kinerja BPR/BPRS saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan hampir di semua aspek, mulai dari segi penghimpunan dana, penyaluran kredit hingga perolehan laba.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga menuturkan bahwa rasio keuangan kian membaik, bahkan mendekati posisi sebelum pandemi Covid-19. "Ini tanda-tandanya bahwa BPR sangat dibutuhkan masyarakat berbagai daerah," ujarnya di konferensi pers RDK pekan lalu (30/10/2023).

Menurut Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis pada Kamis, 9 November 2023, aset BPR menyentuh angka yang mengesankan yaitu Rp 188,87 triliun per Agustus 2023, menandai peningkatan sebesar 7,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Aset bank ditopang oleh penyaluran kredit yang mencapai Rp137,49 triliun, naik signifikan by 9,89% year-on-year.

Ada lebih dari itu pendanaan BPR juga diperkuat dengan adanya dana pihak ketiga yang mencapai Rp134 triliun, meningkat 9,21% dari tahun lalu, dengan deposito dan tabungan yang masing-masing menunjukkan kenaikan tahunan yang substansial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak berdiam diri dengan pencapaian ini dan telah merencanakan langkah-langkah strategis melalui roadmap pengembangan BPR dan BPRS yang mencakup berbagai aspek penting seperti akselerasi pertumbuhan, konsolidasi, penguatan permodalan, hingga transformasi digital.

"BPR/BPRS ini masih harus terus dilanjutkan penguatannya dan kami pastikan bahwa BPR/BPRS ini menjadi bank yang betul-betul kredibel dan betul-betul memberikan kontribusi yang tinggi kepada masyarakat kita," tandasnya.

Bahkan, menurutnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal sebagai PPSK langkah ini membuka lembaran segar bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang telah lama berperan dalam ekosistem keuangan lokal dengan fokus pada kalangan menengah ke bawah.

Di mana, BPR bakal lebih leluasa dalam melakukan initial public offering (IPO) melakukan konsolidasi dengan BPR/BPRS lain hingga penambahan fungsi kegiatan usaha BPR, seperti diperbolehkannya melakukan aktivitas bank umum, yakni pertukaran valuta asing dan transfer dana, BPR kini berada di ambang era transformasi yang signifikan

Tren BPR Bangkrut

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menempati posisi penting dalam memberikan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat di berbagai daerah.

Namun, belakangan ini, kabar kurang mengenakkan menghampiri industri BPR, yang selama ini dikenal sebagai institusi finansial yang dekat dengan rakyat. Kabar bangkrutnya dua entitas BPR – PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM) di Jawa Timur dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI) di Indramayu, Jawa Barat – menjadi sorotan serius bagi para stakeholder.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membuat langkah tegas dengan mencabut izin operasi keduanya, menandai arus keuangan yang bermasalah dan tuduhan fraud sebagai penyebab utama.

Pencabutan izin BPR BIM tercatat pada 3 Februari 2023 dan BPR KRI menyusul pada 12 September 2023. Insiden ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan tentang kestabilan BPR, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengelolaan yang sehat dalam sistem perbankan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan BPR BIM memiliki 2.907 nasabah dan simpanan Rp13,64 miliar. Lalu, sebanyak Rp13,14 miliar simpanan pun telah dicairkan LPS. 

Kemudian BPR KRI memiliki lebih dari 25.176 nasabah dengan total simpanan Rp285 miliar, di mana LPS telah mengganti Rp248 miliar simpanan kepada nasabah.

“LPS bergerak sangat cepat untuk mengembalikan dana nasabah, jadi kita perlu menjaga kredibilitas LPS maupun kredibiltas penjaminan perbakan. Supaya masyarakat tenang dan mereka yakin betul bahwa uang mereka dijamin oleh LPS,” katanya dalam Konferensi Pers KSSK, pada pekan lalu (3/11/2023).