BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur mengungkapkan bahwa industri jasa keuangan di wilayahnya mengalami pertumbuhan yang solid hingga Juni 2024. Dedy Patria, Direktur Pengawasan Prilaku PUJK OJK Wilayah Regional 4 Surabaya, menyatakan dalam Media Briefing di Surabaya pada Kamis (22/8/2024), "Penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit masing-masing tumbuh sebesar 7,81% dan 5,30% secara tahunan, mencapai Rp 56,8 triliun dan Rp 29,4 triliun."

Ia menambahkan bahwa risiko kredit tetap terkendali dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) di angka 3,24%, dan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) stabil di 29,95%. "Industri pasar modal juga menunjukkan perkembangan positif, dengan 54 perusahaan dari Jawa Timur telah go public hingga Juni 2024," kata Dedy.

Pertumbuhan dalam sektor security crowdfunding tercatat sebesar 7,78% menjadi Rp 37,65 miliar. Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi meningkat signifikan, dengan pemegang polis naik 116,28% menjadi 7.283 orang pada triwulan pertama 2024. Aset netto Dana Pensiun juga mengalami pertumbuhan 1,88% menjadi Rp 4,28 triliun.

Di sektor pembiayaan, total pembiayaan meningkat 9,60% menjadi Rp 45,41 triliun, dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross terjaga di 3,14%. Pembiayaan fintech mencatat pertumbuhan 32,66% menjadi Rp 8,59 triliun, sementara pembiayaan pergadaian swasta dan lembaga keuangan mikro masing-masing meningkat 24,68% dan 6,94%.

Dedy Patria juga menyoroti upaya OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur. "Kami telah melaksanakan 122 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan di 32 kota/kabupaten dengan total peserta mencapai 19.259 orang," ungkapnya. OJK juga memanfaatkan media sosial untuk penyebaran konten literasi keuangan dan meluncurkan berbagai program inklusi keuangan seperti LAKU PANDAI, SIMPEL, KEJAR, dan K/PMR.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan di perdesaan, OJK Jatim membentuk Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di beberapa desa, serta Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di pondok pesantren. "Kami berencana untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan santri, mengoptimalkan KUR syariah, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," tambah Dedy.

OJK Jatim juga menyusun kajian untuk pengembangan ekonomi daerah dengan rencana implementasi skema Kredit-Pembiayaan/Penjaminan/Asuransi Pertanian Unggul Berkelanjutan dan Berdaya Saing (TUNAS) untuk sektor pertanian. "Sinergi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan keuangan inklusif di pedesaan," tutup Dedy.