BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Maluku. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga, untuk mengembangkan ekosistem keuangan di wilayah kepulauan, khususnya di Desa Kilfura, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Menurut Kepala OJK Maluku, Andy M Yusuf, program ini telah mencapai tahap Pra Inkubasi, yang meliputi pemetaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa. Tahap selanjutnya, yaitu Inkubasi, akan dilaksanakan mulai September hingga akhir tahun 2024, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, pelaku usaha kreatif, dan perempuan.

Beberapa kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam program ini meliputi pencocokan produk, peningkatan kapasitas, pembukaan rekening simpanan, penyaluran pembiayaan, serta pembukaan agen Laku Pandai. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik keuangan yang tidak berizin dan meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro.

Selain itu, OJK Maluku bersama TPAKD Kabupaten Maluku Tengah juga tengah mengimplementasikan program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), yang dikenal sebagai KUM Kreatif. Program ini dilaksanakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, dengan lebih dari 293 pelaku usaha mikro telah menerima pembiayaan dengan total nilai Rp4,8 miliar, serta tingkat pinjaman bermasalah yang rendah.

Hingga Juni 2024, seluruh pemerintah daerah di Maluku telah membentuk TPAKD. Fokus utama TPAKD tahun ini adalah mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.