Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan peringatan kepada bank syariah yang mempertimbangkan strategi anorganik. Dian Ediana Rae, Kepala Pengawasan Perbankan OJK, menekankan bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk memitigasi risiko perlambatan dunia usaha pada masa transisi tersebut.

Di sektor di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah sama pentingnya dengan kecakapan operasional, saran OJK menggarisbawahi pentingnya memastikan persiapan yang cermat mulai dari manajemen dan rencana bisnis hingga TI, sumber daya manusia, dan dokumentasi budaya perusahaan.

“Kami juga melihat bahwa tidak sedikit bank yang melakukan langkah anorganik yang mengalami perlambatan bisnis di awal-awal periode pasca aksi korporasi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, berbagai potensi risiko di semua lini tersebut harus dapat diidentifikasi dengan baik dan disiapkan rencana mitigasinya, agar pada saatnya bank tersebut beroperasi dengan legal entity yang baru dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.

Menurutnya, pentingnya penilaian risiko yang komprehensif dan persiapan strategi mitigasi yang kuat. Ini bukan sekadar perubahan label bank harus memahami nuansa kepatuhan syariah, memastikan keunggulan operasional pasca konversi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut ada satu bank konvensional yang melakukan konversi menjadi bank syariah justru mengalami kinerja jeblok.

Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, mengingat bahwa keberhasilan transformasi yang signifikan bergantung pada perencanaan yang bijaksana dan pelaksanaan yang bijaksana, lebih dari sekedar formalitas.

 "Sementara, dalam aspek pemanfaatan kesiapan dan kesungguhan dari sistem yang ada, manajemen yang ada, ternyata belum betul-betul siap," ujar Mahendra. 

Oleh karena itu, dia mendorong agar dalam menjalakan konsolidasi bank termasuk konversi dari bank konvensional menuju bank syariah, bank perlu fokus terhadap pengembangan bisnis.

Apalagi, menurutnya, tantangan utama perbankan syariah tidak hanya soal literasi dan inklusi, tetapi layanan dan inovasi produk berbasis syariah.

Dengan total aset yang telah mencapai 831,95 triliun dan pertumbuhan tahunan sebesar 10,94%, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan potensinya sebagai kekuatan penting dalam sektor keuangan nasional.

Per September 2023, pencapaian ini disertai dengan peningkatan signifikan dalam dana pihak ketiga yang terkumpul sebesar 637,63 triliun rupiah, tumbuh 9,26% dari tahun sebelumnya, dan total pembiayaan yang mengalami kenaikan hingga 14,66% mencapai 564,37 triliun rupiah.

“ Sayangnya, pangsa perbankan syariah masih dalam relatif kecil dan belum kompetitif di nasional. Tercatat, dari total 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah, sebanyak 11 BUS dan 17 UUS masih berada dalam kelas di bawah Rp4 triliun dan hanya 1 di atas Rp100 triliun.

Alhasil, OJK pun telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027. Panduan komprehensif ini menguraikan visi yang tidak hanya mengarahkan industri dan masyarakat tetapi juga bertumpu pada lima pilar fundamental. Pilar-pilar tersebut antara lain memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat karakteristik unik praktik perbankan syariah.

Selain itu, Roadmap ini menetapkan tujuan ambisius untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional dan untuk menyederhanakan kerangka peraturan dan pengawasan agar lebih responsif dan akomodatif.