Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa empat bank menyatakan kesediaan untuk menjadi bank anchor atau induk dari kelompok usaha bank (KUB).

KUB adalah alternatif yang ditawarkan kepada bank pembangunan daerah (BPD) yang mungkin kesulitan memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun pada akhir 2024. 

Keempat bank ini akan menjadi pilar dalam mendukung keberlanjutan operasional BPD dan memastikan pemenuhan persyaratan modal.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan bahwa OJK tetap berkomitmen untuk mendorong pemenuhan modal inti minimum 11 BPD yang dijadwalkan hingga 31 Desember 2024.

“Dua BPD telah memiliki rencana untuk memenuhi modal inti minimum melalui setoran secara mandiri, sedangkan 9 BPD lainnya berencana untuk membentuk KUB dengan perusahaan maupun bank induk lainnya,” ungkap Dian melalui pernyataan resmi, dikutip Minggu (14/1/2024).

Proses pembentukan KUB oleh sembilan BPD berjalan sesuai rencana, dan empat di antaranya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi induk KUB.

Hingga akhir tahun 2023, sebagian besar telah mencapai tahap penandatanganan MoU pembentukan KUB, dan satu BPD sudah mengajukan izin kepada OJK untuk menjadi anggota KUB.

OJK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomunikasi intensif untuk mempercepat proses pembentukan KUB. Bank induk yang dipilih harus memiliki kecukupan modal dan kinerja yang baik.

Tujuannya adalah agar bank induk dapat memberikan dukungan yang nyata kepada anggota KUB, termasuk penguatan permodalan, likuiditas, dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas bank anggota KUB.

BPD yang bergabung dalam skema KUB tidak lagi diwajibkan memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun, melainkan hanya Rp 1 triliun pada akhir 2024. Jika batas modal tidak terpenuhi, BPD tersebut harus menyesuaikan bentuk usahanya menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).