Bprnews.id - Realisasi dividen dari perusahaan daerah (Perusda) milik Pemkot Makassar dilaporkan mengalami penurunan, dengan hanya tiga Perusda yang menyumbangkan dividen hingga Desember 2023.

Jumlah dividen yang terkumpul mencapai Rp10 miliar. Adapun Perusda yang menyetor dividen antara lain PDAM sebesar Rp9,2 miliar, Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp105,8 juta, dan PD Parkir sebesar Rp702,7 juta.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan bahwa kondisi penurunan dividen ini perlu dievaluasi, terutama karena ada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2 triliun pada tahun 2024.

"Pak Wali sudah ada target itu (dividen) Rp2 triliun. Jadi yang berhak untuk evaluasi itu adalah Pak Wali," ujar Helmy, kemarin.

Tahun ini, tiga Perusda, yaitu PD Terminal Makassar Metro, PD Pasar Makassar Raya, dan PD Rumah Potong Hewan (RPH), tidak menyetor dividen karena mengalami kerugian.

"Memang ada beberapa perusda yang tidak melakukan penyetoran. Karena ada perusda yang merugi, dan mungkin tidak bisa menyetor sama sekali," sambungnya.

Helmy Budiman menyoroti perlunya evaluasi dari Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengingat beberapa Perusda mengalami kerugian dan tidak dapat menyetor dividen.

"Sudah ada sekitar Rp105 juta yang disetor. Karena kita kan sesuai dengan ketentuan Perda, kita beri penyertaan modal selama setahun," terang Helmy.

Wali Kota Danny Pomanto menyatakan niatnya untuk mengevaluasi Perusda pada tahun 2024 setelah melakukan perombakan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar. Semua Perusda, termasuk yang tidak menyetor dividen atau memiliki dividen rendah, akan dievaluasi.

"Jadi evaluasi juga (perusda). Januari nanti kita akan evaluasi," sebut pria yang akrab disapa Danny ini.

Perusda yang tak menyetor dividen ataupun memiliki dividen yang rendah termasuk menjadi bagian dari penilaian. "Pasti semua dievaluasi, tidak ada yang tidak dievaluasi," tegas suami Indira Jusuf itu.

Danny Pomanto juga memperhatikan perusda yang mengalami masalah, seperti PD Pasar yang sebelumnya terlibat dalam kontroversi dengan Pasar Butung.

Evaluasi akan mencakup semua aspek, termasuk kinerja dan potensi masalah di Perusda tersebut. Evaluasi ini dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Januari tahun mendatang.