BPRNews.id - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta BPR Syariah agar menjadi pilar utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.

Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, mengungkapkan bahwa keberadaan BPR dan BPRS ditujukan untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat melalui kebijakan Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Dengan adanya perluasan fungsi serta peran dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Tedy berharap langkah ini bisa menjadi jalan bersama untuk memperkuat daya tahan industri ini.

"Perlu dipahami bahwa mesin penggerak kritis dari industri ini adalah dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang menempatkan kami sebagai bank yang paling dekat dengan masyarakat UMKM," ungkap Tedy dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Perbarindo di Jakarta pada hari Rabu.

Dalam acara tersebut, ekonom Burhanudin Abdullah juga menekankan pentingnya peran BPR dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di tengah fokus pemerintahan baru yang menitikberatkan pada peningkatan kesehatan, pendidikan, serta perumahan.

Pemerintah juga mengarahkan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, serta masyarakat lokal. Menurut Burhanudin, BPR memiliki kontribusi penting dalam mendukung program-program pemerintah tersebut.

"Saya berharap seluruh elemen BPR berkomitmen dalam mengembangkan perekonomian rakyat serta memastikan keberhasilan program-program strategis pemerintah ke depan. Kita harus berfokus pada langkah-langkah nyata untuk membangun bangsa ini agar dapat bersaing dengan negara lain," ujar Burhanudin.

Sejalan dengan itu, ekonom Iwan J Aziz juga mendorong perhatian lebih pada peran BPR dan BPRS dalam mendukung UMKM. Ia menyebutkan bahwa publik sering kali lebih memberi perhatian pada perusahaan besar, padahal UMKM memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dalam perekonomian.

"Dengan adanya kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah, UMKM, dan lembaga keuangan seperti BPR dan BPRS, Indonesia dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi baik di level lokal maupun nasional," tutur Iwan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menambahkan bahwa kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga dengan baik, bahkan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.

"Pemerintah dan pihak-pihak terkait saat ini sedang berupaya memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui konsolidasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan yang lebih kuat di sektor BPR dan BPRS," ungkap Dian.