Bprnews.id - Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersiap menghadapi tahun 2024 sebagai tahun yang penuh tantangan, seiring dengan proyeksi perlambatan penyaluran kredit baru dalam industri perbankan yang diramalkan oleh survei Bank Indonesia. Namun, BPD tampaknya menjadi satu-satunya kategori bank yang diprediksi mengalami koreksi signifikan, mencapai hingga 15,3% di awal tahun ini.

Berdasarkan laporan Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan BI, BPD menunjukkan Significantly Below Target (SBT) penyaluran kredit baru per Desember 2023 yang paling kecil di antara Bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah. Dengan SBT sekitar 13,7%, sedangkan Bank Umum konvensional mencapai 76,5%, dan Bank Umum Syariah mencapai 100%.

Menanggapi proyeksi BI, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Yuddy Renaldi, menyampaikan bahwa tantangan BPD dalam menyalurkan kredit baru di tahun 2024 terkait dengan sektor lapangan usaha yang cenderung menunggu dan melihat (wait and see). Kondisi ini mengakibatkan penurunan segmen kredit investasi, karena banyak korporasi yang menahan diri untuk ekspansi bisnis.

"Di tahun 2024 ini kami melihat beberapa segmen akan cenderung wait and see, terutama yang terdampak oleh kebijakan pemerintah seperti kredit investasi, sehingga kami melihat kredit investasi ini akan slow down di tahun 2024," ungkap Yuddy  Selasa (23/1).

Yuddy, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), menilai bahwa penyaluran kredit baru BPD tahun ini akan didorong oleh segmen kredit konsumsi.

Seiring dengan dominannya kredit konsumsi di kelompok BPD, termasuk BJB, Yuddy mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi dan belanja pemerintah.

Meskipun proyeksi penyaluran kredit baru menghadapi cobaan, Yuddy melihat potensi pertumbuhan kredit yang baik, terutama dengan fokus pada kredit konsumsi. Kendati demikian, dia menekankan pentingnya selektivitas pada beberapa sektor untuk menghindari dampak buruk pada kualitas aset (NPL).

Tantangan terbesar yang dihadapi BPD di tahun ini adalah seputar permodalan. Yuddy mengungkapkan bahwa masih ada 12 BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp3 triliun. Pemenuhan modal ini menjadi kunci sebelum batas waktu Desember 2024, untuk menghindari penurunan status menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dengan dukungan dari Asbanda dan Otoritas Jasa Keuangan, Yuddy menyatakan bahwa BPD terus didorong untuk masuk dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), yang diharapkan menjadi solusi saling menguntungkan (win-win solution).

Beberapa BPD sudah mulai menjajaki potensi ini. Bagi yang belum mengambil langkah untuk memenuhi modalnya, Yuddy menyarankan agar BPD bergerak cepat, mengingat upaya melalui KUB atau penambahan modal dari pemegang saham existing memerlukan waktu yang tidak sebentar.