BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa UMKM mendominasi penyerapan kredit di Bali, dengan jumlah mencapai Rp109,16 triliun hingga Juli 2024. "Sebesar 52,84 persen kredit disalurkan kepada UMKM yang tumbuh 7,86 persen dibandingkan Juli 2023," kata Kepala OJK Bali, Kristrianti Puji Rahayu, di Denpasar.

Dominasi UMKM ini diperkirakan terjadi karena pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh pemulihan sektor pariwisata di Bali, sehingga meningkatkan permintaan produk UMKM. Kristrianti menjelaskan bahwa total penyaluran kredit Rp109,16 triliun tersebut tumbuh 7,66 persen dari Rp101,39 triliun pada Juli 2023.

Kredit di Bali paling banyak disalurkan untuk kebutuhan konsumtif (34 persen), serta sektor perdagangan besar dan eceran (29,51 persen). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, hingga 2023 terdapat 442.848 pelaku UMKM, dengan mayoritas berupa usaha mikro sebanyak 388.279 unit, usaha kecil 43.296 unit, dan usaha menengah 11.273 unit.

Di sisi lain, kualitas kredit perbankan di Bali stabil, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) tercatat 3,32 persen pada Juli 2024, sama seperti periode yang sama tahun lalu.

Simpanan dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) di perbankan juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai Rp185,39 triliun atau naik 17,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp157,41 triliun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan tabungan individu, yang mencerminkan perbaikan ekonomi masyarakat Bali.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali juga menunjukkan kinerja yang stabil, dengan cash ratio (CR) mencapai 15,28 persen dan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 35,70 persen. Kristrianti menambahkan bahwa kondisi permodalan yang terjaga memungkinkan perbankan menyerap risiko yang mungkin dihadapi debitur.