BPRNews.id – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sukabumi turut serta dalam gelaran Sukabumi Expo 2024 yang berlangsung di Lapangan Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, sejak 24 Agustus hingga 10 September 2024. Pada ajang pameran ini, BPR Sukabumi menampilkan berbagai produk unggulan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sukabumi.

Di stand BPR Sukabumi, pengunjung dapat memperoleh informasi lengkap mengenai produk tabungan hingga layanan kredit yang bervariasi. Indri, petugas yang menjaga stand, memaparkan produk-produk tabungan seperti Si Wajar, Tahara, Tapak, Si Barokah, dan Si Bangkit. Di antara produk-produk tersebut, Tabungan Hari Raya (Tahara) menjadi yang paling populer di kalangan pengunjung.

“Kami selalu berusaha memberikan layanan terbaik bagi nasabah, baik untuk produk tabungan maupun kredit. Tabungan Tahara menjadi salah satu produk favorit karena sering digunakan masyarakat untuk mempersiapkan dana menjelang Idul Fitri,” ungkap Indri, pegawai BPR Sukabumi yang juga bertugas di bagian pajak.

Selain menawarkan produk tabungan, stand BPR Sukabumi juga menghadirkan berbagai pilihan layanan kredit, seperti kredit investasi, kredit kreasi, jasa konstruksi, dan produk Mantap (Masyarakat Berpenghasilan Tetap).

Indri menambahkan bahwa BPR Sukabumi sangat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Sukabumi melalui produk kredit mikro yang dirancang khusus untuk pelaku usaha kecil. “Banyak pengunjung yang juga tertarik dengan produk Si Wajar, yang membantu masyarakat dalam pembiayaan pendidikan anak-anak mereka,” jelasnya.

Sejak hari pertama Sukabumi Expo 2024, stand BPR Sukabumi telah menerima kunjungan lebih dari 50 orang. "Antusiasme masyarakat sangat besar, dan kami optimistis jumlah pengunjung akan terus bertambah hingga hari terakhir pameran," tutup Indri.

Dengan berpartisipasi dalam Sukabumi Expo 2024, BPR Sukabumi berharap dapat terus memperkenalkan produk-produk keuangan yang mampu mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan solusi bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

Penulis : Vania
Editor : Widya

Bprnews.id – Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia membutuhkan kolaborasi strategis antara berbagai pihak, baik dari sisi perbankan maupun pasar modal. Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, menyatakan bahwa kolaborasi antar-bank syariah merupakan langkah krusial untuk mengatasi tantangan seperti permodalan dan akses pasar. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perbankan syariah dan mendorong pertumbuhannya.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Iggi H Achsien, juga menekankan pentingnya peningkatan literasi di sektor perbankan dan pasar modal syariah. Literasi ini harus mencakup tidak hanya masyarakat umum tetapi juga pelaku industri, agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan produk serta layanan syariah secara optimal. Peningkatan literasi ini dianggap penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Program Power Lunch baru-baru ini mempertemukan beberapa tokoh penting dalam industri syariah, termasuk Koko Tjatur Rachmadi dari Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Direktur Utama Bank DKI Agus Hartoto Widodo, serta Achmad Syamsudin dan Iggi H Achsien. Diskusi mereka berfokus pada strategi untuk memperkuat bisnis perbankan syariah dengan menekankan pentingnya literasi, sinergi, dan inovasi dalam layanan keuangan syariah.

Penulis :Pasya
Editor :Widya

BPRNews.id – PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (29/8/2024). Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan nama dari PT Bank BTPN Tbk menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Henoch Munandar, Direktur Utama Bank BTPN, menjelaskan bahwa perubahan nama ini merupakan respons terhadap dinamika pasar yang terus berkembang.

“Kami berharap langkah ini akan memperkuat posisi kami di pasar domestik dan memperluas jangkauan layanan keuangan kami yang komprehensif serta inovatif di berbagai lini bisnis,” ungkap Henoch.

Transformasi merek ini menegaskan posisi Bank BTPN sebagai bank universal yang berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Bank BTPN sebelumnya telah melakukan merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia pada tahun 2019. Meskipun terjadi perubahan merek, Bank SMBC Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui pengembangan bisnis, pembiayaan sektor UMKM, dan inisiatif ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, kapabilitas digital melalui Jenius serta program Daya untuk meningkatkan keterampilan nasabah dan masyarakat luas akan terus dikembangkan.

Dalam RUPSLB tersebut, Henoch juga mengumumkan penunjukan Marita Alisjahbana sebagai Komisaris Independen. Penunjukan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Marita Alisjahbana memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia perbankan, dengan jabatan terakhirnya sebagai Direktur Risiko di Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority. “Pengangkatan ini sejalan dengan komitmen kami untuk mematuhi standar yang berlaku dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan serta nasabah,” tambah Henoch.

Hingga Juni 2024, Bank BTPN telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp16,33 triliun, termasuk pinjaman hijau dan pembiayaan UMKM. Kredit melalui Jenius tumbuh sebesar 134 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp3,1 triliun, sementara dana pihak ketiga yang dikelola naik 10 persen yoy menjadi Rp27,2 triliun. Program Daya juga telah memberikan manfaat kepada lebih dari 6,3 juta penerima melalui 4.905 kegiatan.

Sepanjang Semester I-2024, Bank BTPN mencatatkan kinerja positif dengan aset yang tumbuh 22 persen yoy menjadi Rp235,8 triliun, penyaluran kredit naik 19 persen yoy menjadi Rp176,2 triliun, dan pendapatan bunga bersih meningkat 17 persen menjadi hampir Rp7 triliun. Henoch menyatakan bahwa Bank SMBC Indonesia akan terus berinovasi dan berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabah dengan fokus pada kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Penulis : Pasya
Editor : Widya

Bprnews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa kredit perbankan tumbuh sebesar 12,40 persen secara year on year (yoy) pada Juli 2024, mencapai total Rp7.515 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan kenaikan stabil dari bulan Juni, di mana pertumbuhan tercatat sebesar 12,36 persen yoy, meningkat 0,48 persen secara month to month (mtm).

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan tren positif. Pada Juli 2024, DPK tumbuh 7,72 persen yoy menjadi Rp8.687 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari giro.

Likuiditas perbankan pada bulan tersebut berada dalam kondisi baik. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) mencapai 109,20 persen, sementara rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di angka 24,57 persen. Kedua rasio ini jauh melebihi ambang batas masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah Non-Performing Loan (NPL) net sebesar 0,79 persen dan NPL gross sebesar 2,27 persen. Loan at Risk (LAR) juga menunjukkan penurunan, mencapai 10,27 persen, mendekati level pra-pandemi sebesar 9,93 persen pada Desember 2019.

Dari sisi profitabilitas, industri perbankan Indonesia tetap stabil. Return on Asset (ROA) berada di level 2,69 persen, sedangkan rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 26,61 persen, menunjukkan kinerja perbankan yang solid di paruh kedua tahun ini.

Penulis : Pasya
Editor : Widya

BPRNews.id - Ramainya perbincangan di media sosial mengenai rencana potongan pensiun tambahan bagi pekerja ditanggapi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menjelaskan bahwa program pensiun tambahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua bagi pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan," jelas Ogi.

Ia juga menyoroti bahwa saat ini nilai pensiun yang diterima oleh pekerja formal, termasuk ASN, TNI, dan Polri, masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dalam Pasal 189 UU P2SK, pemerintah berupaya untuk menyelaraskan program pensiun guna meningkatkan kesejahteraan di masa pensiun.

Saat ini, program pensiun yang sudah berjalan di antaranya adalah Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta program dari Taspen untuk PNS dan Asabri untuk TNI/Polri.

Lebih lanjut, Ogi mengungkapkan bahwa Pasal 189 ayat 4 UU P2SK memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyusun program pensiun tambahan yang bersifat wajib dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Namun, hingga saat ini, PP yang dimaksud belum diterbitkan. "Kami masih menunggu PP tersebut. Saat ini, OJK hanya berperan sebagai pengawas dan belum dapat melangkah lebih jauh sebelum regulasi diterbitkan," kata Ogi.

Ogi juga mengakui bahwa manfaat pensiun di Indonesia masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO), yang merekomendasikan agar setidaknya 40% pekerja menerima manfaat pensiun.Di Indonesia, angka itu baru mencapai 10-15%. "ILO menetapkan standar perlindungan hari tua sebesar 40%, namun di Indonesia, angkanya masih jauh dari ideal," tambahnya.

Ogi menegaskan bahwa tujuan utama dari program pensiun adalah memastikan pekerja tetap memiliki penghasilan yang berkelanjutan setelah pensiun. "Prinsip dari program pensiun adalah memberikan manfaat berkala setiap bulan bagi para pensiunan," tutup Ogi.
 

Penulis : Nayla
Editor : Widya