Bprnews.id - KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menegaskan pentingnya kehadiran penyuluh kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat pengawasan kemitraan secara menyeluruh hingga ke lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budi Joyo Santoso, salah satu anggota KPPU, dalam sebuah kuliah umum dengan tema penyuluhan kemitraan di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (8/3).
"Dalam langkah awal, kami akan membentuk penyuluh kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan UNS. Dalam beberapa tahun ke depan, kami berencana untuk melibatkan perguruan tinggi lainnya guna mencapai target 1.000 Penyuluh Kemitraan UMKM di seluruh Indonesia," ungkap Budi seperti yang dikutip dalam keterangan resmi pada Sabtu (9/3).
Pembentukan ini merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) antara KPPU dan UNS, yang nantinya akan diikuti dengan penyelenggaraan mata kuliah persaingan usaha melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Lebih lanjut, KPPU juga berencana untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna memperluas pemberian mata kuliah persaingan usaha di perguruan tinggi.
Budi menjelaskan bahwa KPPU akan membentuk tim pengawasan kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Tim ini akan bertugas mengawasi pelaksanaan kemitraan, termasuk pendataan, evaluasi, serta tindak lanjut atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan kemitraan.
Untuk mencapai target kemitraan UMKM yang telah ditetapkan, yaitu 11% pada tahun 2024, KPPU akan berperan aktif dalam memastikan pengawasan kemitraan yang efektif. Dengan sumber daya terbatas, KPPU akan menggandeng penyuluh kemitraan UMKM yang akan memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM di lapangan mengenai aspek legalitas, pelaksanaan perjanjian kemitraan, serta membantu dalam melaporkan dugaan pelanggaran kemitraan kepada KPPU.
Rencananya, penyuluh kemitraan UMKM ini akan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan merupakan hasil kerjasama antara KPPU, Kementerian Koperasi dan UKM, serta melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.
Bprnews.id - Sekitar 6.242 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memperoleh sertifikat halal, menjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Naziarto, mengungkapkan bahwa pada hari Kamis sebelumnya (7/3), sebanyak 1.000 sertifikat halal telah disalurkan kepada pelaku UMKM.
"Kemarin kita telah menyediakan 1.000 sertifikat halal untuk para pelaku UMKM," ujar Naziarto di Pangkalpinang pada hari Minggu.
Saat ini, total UMKM di Provinsi Kepulauan Babel mencapai 199.970 unit, dengan hanya 6.242 UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Mereka tersebar di berbagai daerah termasuk Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
"Nampaknya, hanya dua persen dari jumlah keseluruhan UMKM di Babel yang sudah memiliki sertifikat halal," tambahnya.
Naziarto menekankan bahwa pembagian sertifikat halal ini merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas produk UMKM yang memiliki daya saing di pasar global.
"Kami sangat mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memberikan sertifikat halal secara gratis kepada para pelaku UMKM di daerah ini," katanya.
Menurut Naziarto, sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma memberikan kepercayaan bagi pelaku UMKM untuk terus menghasilkan berbagai produk makanan, minuman, kerajinan, pariwisata, dan lainnya.
Dia juga menyoroti sembilan kriteria yang dihasilkan pada kongres halal Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung sertifikasi halal ini. Salah satu kriteria tersebut adalah mendorong fatwa MUI sebagai standar dalam rangka standardisasi produk dan pariwisata halal yang semakin berkembang di Indonesia.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan harian Kompas memulai serangkaian kegiatan pra-acara LPS Monas Half Marathon dengan melibatkan pelari dan komunitas. Salah satu inisiatifnya adalah program Run the Ground yang mengajak komunitas lari di seluruh Indonesia.
Acara Run the Ground, yang digelar pada Sabtu (9/3/2024) di Jakarta, diikuti oleh banyak pelari dari berbagai komunitas. Program ini menjadi bagian dari serangkaian pra-acara LPS Monas Half Marathon.
Dalam Run the Ground tersebut, yang diikuti oleh 125 pelari, peserta diajak untuk berlari mengelilingi kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, sambil bermain berbagai permainan. Meskipun hujan deras, peserta tetap antusias mengikuti acara tersebut.
"Melalui Run the Ground, kami ingin lebih memperkenalkan LPS Monas Half Marathon kepada para pelari dan komunitas di Jabodetabek, Indonesia, dan luar negeri," kata Vanya Valeria dari Tim Kreatif LPS Monas Half Marathon.
Setelah sukses di Jakarta, Run the Ground akan dilanjutkan ke Medan, Makassar, dan Surabaya. "Kami akan membawa semangat LPS Monas Half Marathon ke kota-kota tersebut dan berharap dapat menyebarluaskan semangat Reconnect for Change," tambah Vanya.
Selain Run the Ground, acara selanjutnya adalah Run the City dengan konsep "go round the cities" di empat kota. Acara Run the City yang berjarak 5 kilometer akan diadakan di Medan (5 Mei), Surabaya (12 Mei), Makassar (19 Mei), dan Jakarta (29 Mei).
Tahun ini, LPS Monas Half Marathon mengusung tema "Reconnect for Change" dengan harapan dapat menjadi agen perubahan, terutama dalam meningkatkan kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan lingkungan Jakarta untuk berolahraga.
Antusiasme yang tinggi diharapkan akan meningkatkan jumlah peserta LPS Monas Half Marathon 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, prediksi jumlah pelari dari luar negeri juga meningkat. Pada tahun sebelumnya, peserta berasal dari 24 negara dengan total peserta mencapai 4.800 orang.
Total hadiah LPS Monas Half Marathon 2024 juga lebih besar dari sebelumnya, mencapai Rp 1 miliar. Selain hadiah utama, ada juga hadiah tambahan untuk atlet dan non-atlet. Para atlet yang berhasil memecahkan rekor nasional akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar Rp 50 juta, sementara non-atlet yang berhasil akan mendapatkan slot world major marathon, seperti Borobudur Marathon.
Dengan digelarnya LPS Monas Half Marathon, harapannya adalah Jakarta bisa menjadi kota yang ramah untuk berolahraga, bukan hanya untuk lari tetapi juga untuk olahraga lainnya. Peserta percaya bahwa dengan semangat "Reconnect for Change," Jakarta dapat menjadi lebih bersih, nyaman, dan mendukung untuk berolahraga.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target penyaluran pendanaan ke sektor produktif dan UMKM mencapai 40% dari total outstanding pendanaan pada tahun ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan bahwa target tersebut sejalan dengan Roadmap Penguatan dan Pengembangan LPBBTI. Saat ini, pendanaan ke sektor produktif belum mencapai 40%.
"Outstanding pendanaan ke sektor produktif atau UMKM pada Januari 2024 sebesar 33,65% atau Rp 20,33 triliun dari total outstanding pendanaan Rp 60,42 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (10/3).
Agusman mengakui bahwa pertumbuhan pinjaman fintech P2P lending cenderung melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia tetap optimis bahwa penyaluran pinjaman industri fintech P2P lending pada tahun 2024 akan meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.
OJK berencana untuk mendorong industri fintech P2P lending agar menyalurkan 70% pembiayaan ke sektor produktif dan 30% ke sektor konsumtif pada tahun 2028.
Bprnews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa perbankan Indonesia menunjukkan keadaan yang kokoh dalam menghadapi tekanan dan tantangan terhadap ketahanan perbankan global. Hal tersebut disampaikan setelah mengikuti pertemuan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) pada 28 - 29 Februari 2024 di Madrid, Spanyol.
Dian menyebut bahwa kondisi perbankan Indonesia terus membaik, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) mencapai 27,54 persen dan rasio modal inti (Tier 1 capital) terhadap CAR sebesar 94,41 persen pada Januari 2024. Ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan perbankan Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Dia juga menyoroti bahwa risiko-risiko terhadap sektor perbankan global seperti pelemahan pasar properti komersial belum secara signifikan mempengaruhi perbankan Indonesia. Sektor Real Estate hanya menyumbang 5,09 persen dari total kredit sektor perbankan, menurutnya.
OJK telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa peraturan perbankan Indonesia sejalan dengan inisiatif global, dengan mengadopsi sepenuhnya kerangka kerja Basel III pada Januari 2024. Langkah-langkah lain termasuk menerbitkan kertas konsultasi terkait manajemen risiko keuangan terkait iklim dan panduan pengelolaan risiko perubahan iklim di sektor perbankan.
Dalam mengantisipasi dinamika kebijakan ekonomi dan perbankan global, OJK akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.